TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus mendorong terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif melalui Peta Jalan Kampus Inklusif. 

Namun, hingga kini baru 125 dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia yang telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Berdasarkan data yang disampaikan dalam program penguatan pendidikan inklusif, terdapat 3.128 mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi Indonesia.

Kemendiktisaintek menyebut pendidikan tinggi inklusif tidak cukup hanya dengan membuka akses bagi mahasiswa penyandang disabilitas. 

Perguruan tinggi juga perlu memiliki sistem, kepemimpinan, layanan, serta mekanisme dukungan yang mampu merespons kebutuhan mahasiswa yang beragam.

Penguatan ULD menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan Kemendiktisaintek setiap tahun. 

Upaya tersebut juga mendapat dukungan Komisi Nasional Disabilitas melalui Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 1 Juli 2026.

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas perguruan tinggi, Pijar Foundation melalui KRISAN Fellowship turut memfasilitasi pembelajaran bagi perguruan tinggi Indonesia melalui kunjungan ke sejumlah institusi pendidikan di Jepang.

Program tersebut melibatkan perwakilan dari 27 perguruan tinggi Indonesia. Lima kampus kemudian terpilih mengikuti learning visit ke Jepang, yakni Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas PGRI Argopuro Jember, Kalla Institute of Business and Technology, dan Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Selama di Jepang, para peserta mengikuti kunjungan, diskusi, dan pertukaran pengetahuan dengan sejumlah institusi, termasuk Tsukuba University of Technology dan Kyoto University.

Head of Public Policy Pijar Foundation Anthony Marwan mengatakan Jepang dipilih karena memiliki pengalaman dalam mengembangkan pendidikan inklusif yang dinilai memiliki sejumlah kesamaan konteks dengan Indonesia.

"Rangkaian kegiatan ini kami desain untuk menjadi ruang bagi perguruan tinggi Indonesia belajar, berjejaring, dan mengeksplorasi potensi penguatan layanan disabilitas di lingkungan masing-masing," ujar Anthony dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).

Ia berharap praktik baik yang dipelajari dari Jepang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks perguruan tinggi di Indonesia.

Sebelum mengikuti learning visit, para peserta juga menjalani Online Executive Workshop selama dua minggu. 

Materinya mencakup layanan disabilitas, reasonable accommodation, asesmen, Individual Support Plan, perangkat pendukung, peer support, hingga kepemimpinan dan komitmen kelembagaan.

"Dengan 189 mahasiswa penyandang disabilitas di universitas kami, saya menyadari bahwa penguatan layanan tidak dapat dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kerja sama, jejaring, dan kesempatan untuk terus belajar dari pengalaman universitas lain, termasuk dari Jepang, lalu menyesuaikannya dengan konteks kami," ujar Wakil Rektor III Universitas PGRI Argopuro Jember Asrorul Mais.

Baca juga: Kemenpora Perkuat Kolaborasi dengan NPC Indonesia, Pembinaan Atlet Disabilitas Jadi Fokus

Melalui program tersebut, perguruan tinggi didorong untuk menempatkan inklusi bukan sekadar sebagai tugas satu unit, melainkan bagian dari sistem dan komitmen seluruh institusi.