TRIBUNMATARAMAN.COM, BLITAR - Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, buka suara terkait aksi demo pengurus KONI Kota Blitar, Jawa Timur, yang digelar di depan DPRD dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Aksi tersebut dilakukan pengurus dan anggota KONI Kota Blitar untuk menuntut kejelasan mengenai kantor sekretariat serta pencairan dana hibah untuk pembinaan atlet.
Mas Ibin mengatakan, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar telah memberikan dukungan terhadap kemajuan olahraga di Kota Blitar, termasuk melalui anggaran pembinaan atlet.
"Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat termasuk yang kemarin melakukan unjuk rasa (KONI), saya sampaikan terima kasih," kata Mas Ibin, Selasa (8/9/2026).
"Sebetulnya, kemarin kami secara detail belum paham (masalahnya). Kami sedikit pelajari. Intinya teman-teman KONI menuntut kepada pemerintah soal kantor sekretariat dan dana hibah," lanjutnya.
Mas Ibin menjelaskan, Pemkot Blitar selama ini telah memfasilitasi kebutuhan untuk mendukung perkembangan olahraga di Kota Blitar.
Menurutnya, Pemkot juga telah menyalurkan dana hibah kepada KONI dengan baik.
Selain itu, Pemkot Blitar memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi dalam ajang Porprov dengan nilai lebih dari Rp1 miliar.
"Jadi, selama ini, kami menyiapkan anggaran untuk pembinaan atlet dengan baik," ujarnya.
Namun, menurut Mas Ibin, belakangan terjadi dinamika di internal KONI Kota Blitar.
Kondisi tersebut dinilai membuat implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan atlet tidak berjalan secara optimal.
Sebelumnya, Ketua KONI Kota Blitar terpilih, Samanhudi Anwar, mengundurkan diri.
Kondisi tersebut kemudian membuat KONI menunjuk Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar.
Berdasarkan SK yang diterima Pemkot Blitar dari KONI Provinsi Jawa Timur, masa jabatan Plt Ketua KONI Kota Blitar hanya berlaku selama satu bulan.
Masa jabatan tersebut terhitung mulai 1 September 2026 hingga 1 Oktober 2026.
Dalam SK tersebut, Plt Ketua KONI Kota Blitar diminta menjalankan kegiatan harian sekaligus segera melaksanakan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub).
Menurut Mas Ibin, pengurus KONI semestinya berkoordinasi dengan Pemkot untuk meminta fasilitasi pelaksanaan Musorkotlub sekaligus pembinaan organisasi.
"Mestinya sebagai Plt beliau kirim surat ke Pemkot untuk meminta fasilitas melaksanakan Musorkotlub dan pembinaan KONI. Kalau minta bantuan semestinya pengurus datang dan berbicara dengan Pemkot," katanya.
Mas Ibin kemudian menjelaskan alasan Pemkot Blitar belum mencairkan dana hibah untuk KONI yang nilainya mencapai Rp2,8 miliar.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup berani mencairkan dana tersebut dalam waktu tiga minggu kepada sebuah lembaga yang belum memiliki ketua definitif.
"Siapapun pejabatnya, dia tidak berani melakukan itu. Saya juga kaget dan prihatin (ada demo), karena dilakukan oleh pejabat negara yang terikat norma aturan dan menjadi teladan untuk masyarakat. Apalagi, (aksi itu) mengajak anak-anak," ujarnya.
Mas Ibin menegaskan, Pemkot Blitar tetap berkomitmen memberikan dana hibah setelah persoalan internal KONI selesai.
Pemkot meminta pengurus KONI segera melaksanakan Musorkotlub untuk memilih ketua definitif.
"Kalau sudah selesai, kami akan berikan (dana hibah), bahkan kalau kurang kami akan carikan. Karena tata kelola pemerintahan itu prosedural, sudah ada mekanisme dan peraturan yang jelas," katanya.
Mas Ibin membantah jika kebijakan Pemkot terkait dana hibah memiliki tendensi tertentu terhadap KONI Kota Blitar.
Menurutnya, pencairan anggaran harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Jadi kalau dibilang kami ini ada tendensi, itu tidak ada. Kalau legalitas semua sudah oke, akan kami berikan, tidak perlu demo-demo. Soal Musorkotlub, ya tentu pemerintah akan memfasilitasi," pungkasnya.
Sebelumnya sejumlah pengurus dan anggota KONI Kota Blitar menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (7/9/2026).
Dalam aksi tersebut, pengurus dan anggota KONI Kota Blitar menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Blitar.
Mereka menuntut kejelasan terkait kantor sekretariat KONI Kota Blitar serta pencairan dana hibah untuk KONI.
Para peserta aksi membawa sejumlah poster berisi tuntutan kepada Pemkot Blitar.
Mereka juga bergantian menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Kota Blitar.
Wakil Wali Kota Blitar yang juga Plt Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, turut hadir dalam aksi tersebut.
Elim yang baru saja mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Blitar langsung keluar dari gedung untuk menemui para peserta aksi di luar.
Salah satu pengurus KONI Kota Blitar, Heru Santoso, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut digelar secara damai.
Menurut Heru, terdapat dua tuntutan utama yang ingin disampaikan pengurus dan anggota KONI Kota Blitar.
"Kami sudah tiga kali menyampaikan surat audensi ke Wali Kota, tapi belum ada respons. Akhirnya kami menggelar aksi damai ini," kata Heru dalam orasinya.
Dua persoalan yang disoroti yakni keberadaan kantor sekretariat KONI Kota Blitar dan pencairan dana untuk KONI.
Setelah menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Blitar, para peserta kemudian melanjutkan aksi dengan berjalan kaki menuju Kantor Wali Kota Blitar.
Mereka berencana kembali menyampaikan tuntutan secara langsung di depan Kantor Wali Kota Blitar.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan pengurus dan anggota KONI Kota Blitar agar dua persoalan yang mereka sampaikan mendapat respons dari Pemkot Blitar.
(Samsul Hadi/tribunmataraman.com)
