Genosida terhadap penduduk Indian oleh orang-orang Eropa kulit putih masif terjadi pada abad ke-19. Tak hanya dibantai, mereka juga dipaksa untuk pindah dan melakukan asimilasi budaya.

---

Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -“Ketika para pemukim Eropa tiba di Amerika, para sejarawan memperkirakan ada lebih dari 10 juta penduduk asli Amerika yang tinggal di sana. Pada tahun 1900, perkiraan populasi mereka kurang dari 300.000. Penduduk asli Amerika menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan, semuanya dengan tujuan menghancurkan komunitas mereka,” tulis halaman utama situs Holocaust Museum Houston.

Situs itu menambahkan bahwa pada akhir 1800-an, selimut dari para pasien cacar dibagikan kepada penduduk asli Amerika untuk menyebarkan penyakit. Terjadi juga beberapa perang dan kekerasan yang didorong di antaranya para pemukim Eropa dibayar untuk setiap orang Penobscot (penduduk asli Amerika yang secara historis dan saat ini mendiami wilayah negara bagian Maine) yang mereka bunuh.

Sekitar abad ke-19, 4.000 orang Cherokee meninggal dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Trail of Tears, sebuah perjalanan paksa dari Amerika Serikat bagian selatan ke Oklahoma. Pelanggaran hak-hak sipil itu masih terus terjadi pada abad ke-20 bahkan hingga saat ini.

Kita sering bertanya-tanya, apakah genosida pernah terjadi di Amerika Serikat—negara yang mendewa-dewakan diri sebagai negara paling menghormati HAM itu?

Mengutip situs Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Mfa.gov.cn, istilah “genosida”, yang berakar dari bahasa Yunani genos (ras, bangsa, suku) dan kata Latin caedere (pembunuhan, pemusnahan), pertama kali dicetuskan oleh seorang sarjana hukum Polandia-Yahudi bernama Raphael Lemkin dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe yang terbit tahun 1944. Istilah itu awalnya berarti “penghancuran suatu bangsa atau kelompok entis.”

Lalu pada 1946, Majelis Umum PBB menegaskan genosida sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional dalam Resolusi 96, yang menyatakan bahwa “Genosida adalah penolakan hak eksistensi seluruh kelompok manusia, sebagaimana pembunuhan adalah penolakan hak untuk hidup dari individu manusia; penolakan hak eksistensi tersebut mengejutkan hati nurani umat manusia … dan bertentangan dengan hukum moral serta semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Lalu pada 9 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 260A, atau Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang mulai berlaku pada 12 Januari 1951.

Resolusi tersebut mencatat bahwa “Pada semua periode sejarah, genosida telah menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia”.

Pasal II Konvensi tersebut secara jelas mendefinisikan genosida sebagai tindakan-tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, sebagai kelompok tersebut:

(a) Membunuh anggota kelompok tersebut;

(b) Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok tersebut;

(c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok tersebut yang diperhitungkan untuk menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian;

(d) Menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;

(e) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain. Amerika Serikat meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1988.

Genosida juga didefinisikan dengan jelas dalam hukum domestik AS. Kode Amerika Serikat, dalam Bagian 1091 dari Judul 18, mendefinisikan genosida sebagai serangan kekerasan dengan maksud khusus untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, sebuah definisi yang mirip dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.

Jika mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, apakah Amerika Serikat termasuk negara yang pernah melakukan genosida terhadap penduduk aslinya?

Dalam catatan sejarah – juga laporan media – sejah didirikan, AS, mengutip Mfa.gov.cn, secara sistematis telah merampas hak hidup dan hak-hak dasar politik, ekonomi, dan budaya penduduk asli Amerika melalui pembunuhan, pengusiran, dan asimilasi paksa, dalam upaya untuk memberantas kelompok ini secara fisik dan budaya.

Dengan begitu, berdasar hukum internasional dan hukum domestiknya, apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penduduk asli Amerika mencakup semua tindakan yang mendefinisikan genosida dan tidak dapat disangkal merupakan genosida.

Menurut majalah AS Foreign Policy, kejahatan terhadap penduduk asli Amerika sepenuhnya sesuai dengan definisi genosida berdasarkan hukum internasional saat ini.

Sekarang kita sampai pada bukti-buktinya:

Pada 4 Juli 1776, AS melalui Declaration of Independence, yang secara terbuka menyatakan bahwa “Dia (Raja Inggris) telah memicu pemberontakan domestik di antara kita, dan telah berusaha untuk mendatangkan penduduk perbatasan kita, orang-orang Indian biadab yang kejam”. Dokumen itu telah memfitnah penduduk asli Amerika sebagai “biadab yang kejam”.

Lalu selama Perang Kemerdekaan Amerika (1775-1783), Perang Kemerdekaan Kedua (1812-1815), dan Perang Saudara (1861-1865), para pemimpin AS, yang bersemangat mengubah ekonomi perkebunan mereka sebagai pelengkap kolonialisme Eropa dan untuk memperluas wilayah mereka, menginginkan tanah-tanah luas milik suku Indian dan melancarkan ribuan serangan terhadap mereka, membantai kepala suku Indian, tentara, dan bahkan warga sipil, serta merebut tanah-tanah orang-orang Indian untuk diri mereka sendiri.

Kemudian pada 1862, Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang Homestead yang menetapkan, setiap warga negara Amerika yang berusia di atas 21 tahun, hanya dengan biaya pendaftaran sebesar 10 dolar AS, dapat memperoleh tidak lebih dari 160 hektar (sekitar 64,75 hektar) tanah di wilayah barat. Terpesona dengan tawaran tanah itu, orang-orang kulit putih kemudian berbondong-bondong memasuki wilayah Indian dan memulai pembantaian yang mengakibatkan kematian ribuan orang Indian.

Jangan lupakan juga, sejak orang-orang Eropa kulit putih itu menginjakkan kaki di Amerika Utara, mereka secara sistematis dan luas memburu bison Amerika, memutus sumber makanan dan mata pencaharian dasar penduduk asli Amerika, dan menyebabkan kematian mereka akibat kelaparan dalam jumlah besar (baca Great American Buffalo Slaughter oleh Albert C. Jensen).

Menurut catatan, sejak merdeka pada 1776, AS disebut telah melancarkan lebih dari 1.500 serangan terhadap suku-suku Indian, membantai orang-orang Indian, merebut tanah mereka, dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya.

Pad 1814, pemerintah AS juga disebut telah memberikan hadiah 50 hingga 100 dolar untuk setiap tengkorak Indian yang diserahkan. Dalam bukunya berjudul The Significance of the Frontier in American History (1893), sejarawan AS Frederick Turner mengakui bahwa setiap perbatasan dimenangkan melalui serangkaian perang melawan orang-orang Indian.

Pernah mendengar peristiwa yang dikenal sebagai California Massacre atau California Genocide (Pembantaian California) yang disebabkan oleh demam emas California? Gubernur pertama California, Peter Burnett, pada 1851 mengusulkan perang pemusnahan terhadap penduduk asli Amerika, yang memicu meningkatnya seruan untuk pemusnahan orang Indian di negara bagian tersebut.

Pada tahun-tahun itu, tengkorak atau kulit kepala orang-orang Indian dihargai 5 dolar, sementara upah harian rata-rata pekerja saat itu adalah 25 sen. Dari 1846 hingga 1873, populasi orang Indian di California turun drastis dari 150 ribu jiwa menjadi 30 ribu. Banyak di antara mereka yang tewas karena perburuan itu.

Beberapa pembantaian besar meliputi:

Pada 1811, pasukan Amerika mengalahkan kepala suku Indian terkenal, Tecumseh, dan pasukannya dalam Pertempuran Tippecanoe, membakar ibu kota Indian, Prophetstown, dan melakukan pembantaian brutal.

Dari November 1813 hingga Januari 1814, Angkatan Darat AS melancarkan Perang Creek melawan penduduk asli Amerika, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Horseshoe Bend.

Pada 27 Maret 1814, sekitar 3.000 tentara menyerang suku Indian Creek di Horseshoe Bend, Wilayah Mississippi. Lebih dari 800 prajurit Creek dibantai dalam pertempuran tersebut, dan akibatnya, kekuatan militer suku Creek melemah secara signifikan.

Berdasarkan Perjanjian Fort Jackson yang ditandatangani pada 9 Agustus tahun yang sama, suku Creek menyerahkan lebih dari 23 juta hektar tanah kepada pemerintah federal AS.

Pada 29 November 1864, pendeta John Chivington membantai penduduk asli Amerika di Sand Creek di Colorado tenggara, karena penentangan beberapa penduduk asli Amerika terhadap penandatanganan perjanjian hibah tanah.

Itu adalah salah satu pembantaian penduduk asli Amerika yang paling terkenal. Maria Montoya, seorang profesor sejarah di Universitas New York, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa tentara Chivington menguliti wanita dan anak-anak, memenggal kepala mereka, dan mengarak mereka melalui jalan-jalan saat mereka kembali ke Denver.

James Anaya, mantan pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat, menyerahkan laporannya setelah kunjungan ke Amerika Serikat pada tahun 2012. Menurut keterangan keturunan korban Pembantaian Sand Creek, pada 1864, sekitar 700 tentara AS bersenjata menyerbu dan menembak orang-orang Cheyenne dan Arapaho yang tinggal di Reservasi Indian Sand Creek di Colorado.

Laporan media menunjukkan bahwa pembantaian tersebut mengakibatkan kematian antara 70 dan 163 orang dari lebih dari 200 anggota suku. Dua pertiga dari korban tewas adalah perempuan atau anak-anak, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas pembantaian tersebut.

Pemerintah AS telah mencapai kesepakatan kompensasi dengan keturunan suku, yang hingga hari ini belum diberikan.

Pada 29 Desember 1890, di dekat Wounded Knee Creek di Dakota Selatan, pasukan AS menembaki penduduk asli Amerika, menewaskan dan melukai lebih dari 350 orang menurut Catatan Kongres AS. Setelah Pembantaian Wounded Knee, perlawanan bersenjata penduduk asli Amerika sebagian besar berhasil ditumpas.

Sekitar 20 tentara AS dianugerahi Medali Kehormatan.

Pada 1930, Biro Urusan Indian AS mulai mensterilkan perempuan Indian melalui program pelayanan kesehatan Indian. Sterilisasi dilakukan atas nama melindungi kesehatan perempuan Indian, dan dalam beberapa kasus, bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan perempuan tersebut.

Statistik menunjukkan pada awal 1970-an, lebih dari 42% perempuan Indian usia subur telah disterilkan. Hal ini mengakibatkan hampir punahnya banyak suku kecil. Pada tahun 1976, sekitar 70.000 perempuan Indian telah disterilkan secara paksa.

Ekspansi ke barat dan migrasi paksa

Pada awalnya, para pendatang Eropa menganggap orang-orang Indian sebagai entitas yang berdaulat dan merdeka. Urusan orang-orang Eropa itu dengan penduduk asli biasanya terkait urusan tanah, perdagangan, dan lain sebagainya melalui perjanjian – kadang-kadang lewat perang.

Pada 1840-an, ada sekitar 200an perjanjian AS dengan berbagai suku asli di sana, sebagian besar merupakan perjanjian yang tidak setara yang dicapai di bawah tekanan militer dan politik AS serta melalui penipuan dan paksaan, dan hanya mengikat suku-suku Indian. Perjanjian-perjanjian tersebut digunakan sebagai alat utama untuk mengambil keuntungan dari suku-suku Indian.

Pada 1830, AS mengesahkan Undang-Undang Pemindahan Indian (Indian Removal Act ) yang menandai pelembagaan pemindahan paksa penduduk asli Amerika di negara tersebut. Undang-undang itu secara hukum mencabut hak suku-suku Indian untuk tinggal di Amerika Serikat bagian timur dan memaksa sekitar 100 ribu orang Indian untuk pindah ke sebelah barat Sungai Mississippi dari tanah leluhur mereka di selatan.

Migrasi itu dilakukan di tengah terik matahari musim panas dan berlanjut sepanjang musim dingin dengan suhu di bawah nol derajat. Dengan berjalan kaki sejauh 16 mil setiap hari, ribuan orang meninggal di sepanjang jalan akibat kelaparan, kedinginan, kelelahan, atau penyakit dan wabah.

Akibatnya, populasi Indian berkurang drastis, dan migrasi paksa tersebut kemudian dikenal sebagai peristiwa Trail of Blood and Tears alias Perjalanan Darah dan Air Mata. Suku-suku asli yang menolak pindah harus berurusan dengan tekanan militer, pengusiran paksa, dan bahkan pembantaian oleh pemerintah AS.

Pada 1839, sebelum Texas bergabung dengan Amerika Serikat, pemerintah menuntut agar penduduk asli Amerika segera pindah atau menghadapi kehancuran seluruh harta benda mereka dan pemusnahan suku mereka. Sejumlah besar orang Cherokee yang menolak untuk mematuhi tuntutan tersebut ditembak dan dibunuh.

Lalu pada 1863, militer AS melaksanakan kebijakan "bumi hangus" untuk secara paksa memindahkan suku Navajo, membakar rumah dan tanaman, membantai ternak, dan merusak properti. Di bawah pengawasan Angkatan Darat, orang-orang Navajo harus berjalan beberapa ratus kilometer ke sebuah reservasi di New Mexico bagian timur.

Wanita hamil dan lansia yang tertinggal ditembak di tempat.

Pada pertengahan abad ke-19, hampir semua penduduk asli Amerika diusir ke sebelah barat Sungai Mississippi, dan dipaksa oleh pemerintah AS untuk tinggal di reservasi penduduk asli Amerika.

Lalu apa yang dilakukan sejarawan AS untuk menutupi peristiwa getir itu? Mereka menyebut perjalanan ke barat Sungai Mississippi itu sebagai upaya mempercepat peningkatan demokrasi Amerika, meningkatkan kemakmuran ekonomi, dan berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan semangat nasional Amerika.

Yang tidak mereka sebut adalah pembantaian brutal terhadap penduduk asli Amerika.

Para penduduk asli Amerika juga dipaksa untuk melakukan asimilasi sehingga budaya asli mereka pun punah. Untuk mewujudkan itu, para cendekiawan AS biasa menggunakan dikotomi “beradab vs barbar, menyebut orang-orang kulit putih sebagai beradab sementraa para penduduk asli sebagai biadab, jahat, dan inferior.

Francis Parkman, seorang sejarawan Amerika terkenal abad ke-19, bahkan mengklaim bahwa penduduk asli Amerika “Tidak akan mempelajari seni peradaban, dan dia serta hutannya harus binasa bersama.”

Sejarawan lain yang sezaman dengan Parkman, George Bancroft, menyebut bahwa dibandingkan dengan orang-orang kulit putih, penduduk asli Amerika “lebih rendah dalam akal dan kualitas moral”. Dia juga menambahkan bahwa “kerendahan hati ini bukan hanya melekat pada individu; itu terkait dengan organisasi, dan merupakan ciri khas ras tersebut.”

Pada 1870-an dan 1880-an, pemerintah AS mengadopsi kebijakan yang lebih agresif berupa “asimilasi paksa” untuk melenyapkan tatanan sosial dan budaya suku-suku Indian. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menghancurkan afiliasi kelompok asli serta identitas etnis dan suku Indian, dan mengubah mereka menjadi individu Amerika dengan kewarganegaraan Amerika, kesadaran sipil, dan identifikasi dengan nilai-nilai arus utama Amerika.

Setidaknya ada empat hal yang dilakukan pemerintah AS untuk mewujudkan asimilasi paksa itu.

Pertama, sepenuhnya mencabut hak suku-suku Indian untuk mengatur diri sendiri. Pemerintah AS secara paksa menghapus sistem kesukuan dan memasukkan individu-individu Indian ke dalam masyarakat kulit putih dengan tradisi yang sama sekali berbeda.

Karena tidak dapat menemukan pekerjaan atau mencari nafkah, suku-suku Indian menjadi miskin secara ekonomi, terpinggirkan secara politik, dan didiskriminasi secara sosial. Mereka mengalami penderitaan mental yang hebat dan krisis eksistensial dan budaya yang mendalam.

Pada abad ke-19, suku Cherokee termasuk suku yang makmur. Tapi kebijakan pemerintah AS yang baru itu membuat mereka mengalami kemunduran dan menjadi kelompok termiskin di antara penduduk asli.

Kedua, upaya untuk menghancurkan reservasi Indian melalui pembagian tanah dan pada akhirnya membubarkan suku-suku mereka. Undang-Undang Dawes yang disahkan pada 1887 memberi wewenang kepada presiden AS untuk membubarkan reservasi Indian, menghapus kepemilikan tanah suku di reservasi asli, dan mengalokasikan tanah langsung kepada orang Indian yang tinggal di dalam dan di luar reservasi, membentuk sistem privatisasi tanah de facto.

Penghapusan kepemilikan tanah suku membubarkan komunitas Indian Amerika, dan secara serius melemahkan otoritas suku. Sebagai bentuk persatuan suku tertinggi, ritual tradisional "Tarian Matahari" dianggap sebagai "bid'ah" dan karenanya dilarang.

Sebagian besar tanah di reservasi asli dialihkan kepada orang kulit putih melalui lelang; orang Indian yang kurang siap untuk bertani kehilangan tanah yang baru mereka peroleh akibat penipuan di antara alasan lainnya, dan kehidupan mereka memburuk dari hari ke hari.

Ketiga, mengambil langkah-langkah untuk sepenuhnya memberlakukan kewarganegaraan Amerika pada penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika yang diidentifikasi sebagai ras campuran harus melepaskan status kesukuan mereka, dan yang lainnya "dide-tribalisasi", yang sangat merusak identitas penduduk asli Amerika.

Keempat, memberantas rasa kebersamaan dan identitas suku Indian dengan menerapkan langkah-langkah di bidang pendidikan, bahasa, budaya, dan agama, serta serangkaian kebijakan sosial. Dimulai dengan Undang-Undang Dana Peradaban tahun 1819, AS mendirikan atau mendanai sekolah berasrama di seluruh negeri dan memaksa anak-anak Indian untuk bersekolah di sana.

Menurut laporan dari Koalisi Penyembuhan Sekolah Berasrama Pribumi Amerika Nasional, terdapat total 367 sekolah berasrama di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1925, 60.889 anak Indian telah dipaksa untuk bersekolah di sekolah berasrama.

Pada tahun 1926, 83% anak Indian terdaftar. Jumlah total siswa yang terdaftar masih belum jelas hingga saat ini.

Dipandu oleh gagasan "Bunuh orang Indian, Selamatkan Manusia", Amerika Serikat melarang anak-anak Indian untuk berbicara bahasa asli mereka, mengenakan pakaian tradisional mereka, atau melakukan kegiatan tradisional, sehingga menghapus bahasa, budaya, dan identitas mereka dalam tindakan genosida budaya.

Anak-anak Indian sangat menderita di sekolah, dan beberapa meninggal karena kelaparan, penyakit, dan penganiayaan. Hal ini kemudian diikuti oleh kebijakan "pengasuhan paksa" — anak-anak ditempatkan secara paksa dalam perawatan orang kulit putih, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan asimilasi dan penolakan identitas budaya.

Sebagaimana menurut para sejarawan ternama, dengan asimilasi paksa, salah satu hal paling tercela dalam sejarah Amerika mencapai puncaknya. Ini mungkin merupakan babak paling menyedihkan bagi orang Indian.

Salah satu buku yang secara lengkap membahas tentang genosida terhadap penduduk asli Amerika adalah An American Genocide: The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873 oleh Benjamin Madley.

Buku ini mendokumentasikan peran pemerintah Amerika Serikat dalam genosida California abad ke-19. Juga merinci pembunuhan penduduk asli Amerika oleh orang Amerika yang secara brutal menjajah California.

Buku ini memenangkan Penghargaan Buku Sejarah Los Angeles Times pada 2016 dan merupakan Pilihan Editor New York Times Book Review. Pada 2018, Pacific Historical Review menggambarkan buku tersebut sebagai "monumental”, sementara The Journal of the Early Republic menggambarkannya sebagai "mengesankan" dan memuji penulis atas kualitas penelitiannya.

Jadi singkatnya, pemerintah AS tak hanya memusnahkan sejumlah besar penduduk asli Amerika, tetapi juga, melalui rancangan kebijakan sistematis dan tindakan penindasan budaya yang kejam, telah menjerumuskan mereka ke dalam situasi sulit yang tidak dapat dipulihkan. Budaya asli telah dihancurkan secara fundamental, dan warisan antargenerasi dari kehidupan dan semangat penduduk asli berada di bawah ancaman serius.

“Pembantaian, relokasi paksa, asimilasi budaya, dan perlakuan tidak adil yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penduduk asli Amerika telah merupakan genosida de facto,” tutup Mfa.go.cn dalam tulisannya yang panjang itu.