TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Koordinator aksi, M. Ridho, menegaskan kedatangan massa ke Jakarta merupakan puncak kekecewaan warga terhadap lambannya pembangunan, ketidakjelasan pengelolaan aset, hingga krisis kepemimpinan di tingkat birokrasi daerah.
"Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti keresahan warga!" ujar M. Ridho saat berorasi di atas mobil komando, Rabu (9/9/2026).
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir.
Massa mendesak pemerintah pusat dan lembaga terkait segera melakukan evaluasi total terhadap jabatan Sekda, bahkan menuntut pencopotan jika terbukti gagal menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.
Tak hanya sosok Sekda, massa juga mengkritik banyaknya jabatan strategis di Pemkab Bandung Barat yang dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dalam durasi yang sangat lama.
"Bagaimana pembangunan bisa bergerak cepat kalau jabatan strategis masih kosong atau hanya diisi pelaksana? Kami minta evaluasi terbuka, isi jabatan berdasarkan kompetensi, bukan formalitas!" tegas Ridho.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah poin krusial yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh DPR RI serta lembaga pengawas negara.
Di antaranya meminta agar dilakukan evaluasi terhadap Sekda KBB.
Massa juga meminta transparansi aset daerah, audit Anggaran dan dana pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah dan mendesak segera adanya pengisian jabatan srategis.
Massa menegaskan gerakan ini bukan didasari atas rasa suka atau tidak suka terhadap pejabat tertentu, melainkan murni demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Ridho meminta DPR RI tidak sekadar menerima berkas tuntutan tanpa ada tindakan nyata di lapangan.
"Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas. Rakyat butuh jalan yang dibangun, sekolah yang layak, dan pelayanan publik yang baik. Kami minta DPR RI periksa jika ada laporan, klarifikasi jika ada yang menggantung.
Uang rakyat harus kembali kepada rakyat," papar Ridho.
