Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar mengenai dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada seorang siswi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, usai menerima imunisasi Human Papillomavirus (HPV) sempat menjadi perhatian dalam pelaksanaan program imunisasi anak sekolah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Vaksin HPV Disebut Bikin Mandul hingga Rusak Saraf, Pakar Kesehatan Ungkap Faktanya
Kepastian tersebut disampaikan setelah dilakukan investigasi lapangan dan kajian kausalitas terhadap kejadian yang dialami siswi tersebut.
Hasil kajian Komnas KIPI kemudian mengklasifikasikan kejadian tersebut sebagai “inkonsisten (koinsiden)”.
Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami siswi tidak disebabkan oleh vaksin HPV, tetapi berkaitan dengan kondisi penyerta di luar vaksin.
Apa Hasil Investigasi KIPI di Karo?
Investigasi lapangan dilakukan pada 16 Agustus 2026.
Investigasi melibatkan Direktorat Imunisasi Kemenkes bersama Sekretariat Komnas KIPI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Komda KIPI Sumatera Utara, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
Setelah investigasi lapangan, Komnas KIPI bersama Komda KIPI Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo melakukan kajian kausalitas pada 20 Agustus 2026.
Kajian tersebut dilakukan untuk melihat hubungan antara pemberian imunisasi HPV dengan kejadian kesehatan yang dialami siswi.
Berdasarkan hasil kajian, tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan kausal antara pemberian vaksin HPV dengan kejadian tersebut.
Ketua Komnas KIPI, Prof. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, menjelaskan diagnosis yang ditegakkan pada siswi tersebut adalah meningoensefalitis.
Meningoensefalitis merupakan peradangan pada selaput dan jaringan otak.
Diagnosis tersebut didasarkan pada perjalanan penyakit yang dialami, yaitu demam tinggi, penurunan kesadaran, kejang hingga koma yang menunjukkan adanya gangguan pada otak.
“Komnas KIPI bersama Komda KIPI Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Imunisasi, serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo telah melakukan investigasi dan kajian kausalitas terhadap kejadian ini. Berdasarkan hasil kajian, KIPI tersebut diklasifikasikan sebagai inkonsisten atau koinsiden. Artinya, berdasarkan data dan bukti yang tersedia, kejadian yang dialami tidak disebabkan oleh vaksin HPV,” ujar Prof. Hindra dikutip website resmi, Kamis (9/9/2026).
Selain melihat kondisi kesehatan siswi, investigasi juga memeriksa pelaksanaan imunisasi.
Hal ini penting karena keamanan imunisasi tidak hanya berkaitan dengan jenis vaksin, tetapi juga proses pemberiannya.
Dalam investigasi terhadap pelaksanaan imunisasi, tidak ditemukan kekeliruan dalam jenis maupun cara pemberian vaksin.
Vaksin diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml sesuai ketentuan.
Vaksin yang digunakan memiliki nomor batch 40103725 dengan masa kedaluwarsa 24 Agustus 2027.
Artinya, berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan Kemenkes, tidak ditemukan masalah pada jenis maupun dosis vaksin yang diberikan kepada siswi tersebut.
Pemeriksaan tidak berhenti pada proses pemberian vaksin.
Kondisi penyimpanan vaksin atau rantai dingin juga menjadi bagian yang dipantau.
Hasil pemantauan menunjukkan vaksin disimpan dalam kondisi yang sesuai.
Dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan vaksin kedaluwarsa.
Tidak ditemukan pula kerusakan fisik maupun indikasi pembekuan pada vaksin.
Temuan tersebut menjadi bagian dari data yang digunakan dalam melihat kejadian yang dilaporkan setelah imunisasi.
Dengan demikian, hasil investigasi dan kajian kausalitas menjadi dasar Kemenkes untuk memastikan bahwa pelaksanaan BIAS tetap dapat dilanjutkan.
Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Indri Yogyaswari, menegaskan keamanan anak menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan imunisasi.
Setiap laporan dugaan KIPI serius akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah.
Di sisi lain, imunisasi tetap menjadi bagian dari upaya kesehatan masyarakat untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
“Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat yang terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan imunisasi, termasuk melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tetap dilanjutkan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku,” ujar dr. Indri.
Dengan hasil kajian di Karo, pelaksanaan BIAS tidak dihentikan.
Namun, kelanjutan program tersebut tetap disertai pengawasan terhadap keamanan pelaksanaan imunisasi.
*Keamanan Vaksin Terus Dipantau*
Menurut Kemenkes, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional telah melalui proses evaluasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keamanan penggunaannya juga terus dipantau melalui sistem surveilans KIPI.
Artinya, laporan mengenai dugaan kejadian setelah imunisasi tetap menjadi bagian dari pemantauan.
Ketika terdapat laporan dugaan KIPI serius, kasus tersebut dapat ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas.
Dalam konteks kejadian di Karo, proses tersebut telah dilakukan melalui investigasi lapangan dan kajian oleh pihak-pihak terkait.
Setelah hasil kajian tersebut, penguatan pelaksanaan imunisasi juga dilakukan di daerah.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kualitas pelaksanaan imunisasi melalui pembinaan dan pendampingan tenaga kesehatan.
Komunikasi dan edukasi kepada masyarakat juga ditingkatkan.
Penguatan tersebut mencakup memastikan setiap vaksinator memahami dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan imunisasi.
SOP tersebut mencakup beberapa tahapan, mulai dari skrining sasaran, pemberian imunisasi, pengelolaan vaksin dan rantai dingin, hingga tata laksana KIPI dan mekanisme rujukan.
Dengan demikian, perhatian terhadap keamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadi laporan.
Prosedur pelaksanaan imunisasi juga menjadi bagian yang diperkuat untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
KIPI Kit dan Sistem Rujukan Disiapkan
Kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi kejadian ikutan pasca imunisasi juga terus ditingkatkan.
Salah satunya dengan memastikan ketersediaan KIPI Kit.
Selain itu, sistem rujukan juga dipastikan dapat digunakan apabila terjadi kondisi kegawatdaruratan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapan pelayanan imunisasi di lapangan.
Bagi orang tua dan sekolah, penguatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BIAS tidak hanya berfokus pada pemberian vaksin kepada sasaran.
Aspek skrining, proses pemberian, pengelolaan vaksin, pemantauan KIPI hingga mekanisme rujukan juga menjadi bagian dari penyelenggaraan imunisasi.
Kemenkes bersama pemerintah daerah mengajak orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk tetap mendukung pelaksanaan BIAS.
Ajakan tersebut disampaikan sejalan dengan hasil kajian terhadap kejadian di Kabupaten Karo yang menyatakan kejadian tersebut sebagai inkonsisten atau koinsiden.
Pada saat yang sama, Kemenkes menegaskan bahwa keamanan anak tetap menjadi prioritas dalam pelayanan imunisasi.
“Dalam setiap pelaksanaan imunisasi, aspek keamanan menjadi prioritas. Setiap laporan dugaan KIPI serius ditindaklanjuti melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis dan bukti ilmiah. Kami mengajak masyarakat, orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan untuk tetap mendukung pelaksanaan BIAS,” lanjut dr. Indri.
Karena itu, pelaksanaan imunisasi di sekolah tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan, pemantauan KIPI, kesiapan tenaga kesehatan serta pengelolaan vaksin tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya.
Bagi masyarakat, hasil kajian KIPI di Karo memberikan penjelasan bahwa kejadian kesehatan setelah imunisasi tidak secara otomatis berarti disebabkan oleh vaksin.
Hubungan tersebut perlu dilihat melalui investigasi dan kajian kausalitas berdasarkan data klinis serta bukti ilmiah.
Kemenkes menyatakan akan terus memastikan program imunisasi berjalan dengan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan kesehatan anak.
