SRIPOKU.COM- Kesenjangan antara nilai etika yang diyakini pekerja dan sistem antikorupsi yang benar-benar dimiliki organisasi mereka mengemuka dalam riset PPM Manajemen yang dipaparkan di sela peluncuran kemitraan Global Ethics Forum (GEF) 2026 di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Dari 282 responden di 173 organisasi lintas lebih dari 20 sektor, 98,6 persen menyebut kejujuran sebagai nilai inti antikorupsi namun hanya 15,8 persen bekerja di organisasi yang memiliki sistem antikorupsi terstandardisasi.

Temuan ini disampaikan dalam konteks tema besar GEF 2026, "Responsible Governance in a Fragmented World: Ethical Pathways to Human Flourishing in Business, Technology and Policy", forum yang akan digelar di Prama Sanur Beach Bali pada 20–22 Oktober 2026 oleh Yayasan Dharma Etika Madani (YADEMA) bersama Globethics.

Penyelenggara menyebutkan forum ini hadir di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi fragmentasi meluas pada dimensi geopolitik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan, dan bertujuan mengeksplorasi bagaimana etika dapat membentuk pendekatan yang lebih bertanggung jawab dalam tata kelola, kepemimpinan, inovasi, dan pembangunan.

Mengapa Kesenjangan Ini Berarti bagi Pekerja?

Menurut Lakhsmi Subandi selaku Globethics East Asia Pasific Regional Manger, kebijakan dan mekanisme kepatuhan memang diperlukan, tetapi tidak cukup jika nilai etika tidak tertanam dalam budaya organisasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Artinya, seorang karyawan bisa saja meyakini kejujuran sebagai prinsip pribadi, namun bekerja di lingkungan tanpa sistem yang secara konsisten mendukung dan melindungi prinsip tersebut.

Aries Heru Prasetyo, PhD, Head of Corporate Strategy and Value Creation PPM Manajemen, menjelaskan keterkaitan antara desain kerja dan keberlanjutan penerapan etika di lapangan. "Organisasi tidak bisa meminta orang berperilaku etis tanpa melihat kondisi kerja yang mereka jalani.

Riset kami menemukan bahwa nilai-nilai humanistik sangat memengaruhi bagaimana desain kerja dibentuk, dan desain kerja itu pada gilirannya sangat memengaruhi apakah orang bisa berkembang. Ketika ambisi organisasi melampaui kapasitasnya untuk menopang orang-orang yang menjalankannya, kemajuan tetap terjadi hanya saja biayanya dibayar oleh seseorang," katanya, sebagaimana dikutip dari rilis pers GEF 2026.

Pernyataan ini menegaskan bahwa dampak dari kesenjangan etika-sistem bukan sekadar persoalan administratif perusahaan, melainkan bisa dirasakan langsung oleh individu yang bekerja di dalamnya mulai dari tekanan kerja, risiko konflik nilai, hingga potensi terhambatnya pengembangan diri karyawan.

Riset Ini Dibahas dalam Talk Show "Maju untuk Siapa?"

Temuan tersebut menjadi bahan diskusi dalam talk show "Growth for Whom? Putting People at the Center of Organizational Ambition" ("Maju untuk Siapa? Menempatkan Manusia di Tengah Ambisi Organisasi") yang menyertai peluncuran kemitraan GEF 2026 di Jakarta. Sesi ini secara spesifik menyoroti bagaimana ambisi pertumbuhan organisasi perlu diimbangi dengan kapasitas untuk menjaga kesejahteraan orang-orang yang menjalankannya.

Secara terpisah, riset PPM Manajemen yang melibatkan 444 responden mengembangkan dan menguji kerangka bernama ETHOZ, yang terdiri atas dua pendekatan: ECHI untuk mengukur penerapan etika organisasi, dan HCO untuk menelaah bagaimana desain organisasi yang berpusat pada manusia mendukung karyawan berkembang dan menjaga kesejahteraan mereka.

Perspektif Global South tentang Kesejahteraan

Assoc. Prof. Dr. Dicky Sofjan, Wakil Presiden Globethics sekaligus Pendiri YADEMA, menyampaikan pandangan yang lebih luas mengenai makna kesejahteraan manusia.

"Kesejahteraan manusia bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan individu. Ini soal menciptakan kondisi di mana manusia, komunitas, dan alam bisa berkembang bersama. Kita perlu bertanya bukan hanya seberapa besar kita tumbuh, tetapi pertumbuhan seperti apa yang kita kejar, siapa yang diuntungkan, dan apakah pertumbuhan itu berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan harmonis," katanya.

Forum ini turut disebut membawa perspektif Global South ke percakapan global mengenai etika dan kesejahteraan manusia, dengan pertimbangan bahwa budaya dan komunitas yang berbeda dapat memaknai serta mengalami kesejahteraan secara berbeda pula. Perspektif ini, menurut penyelenggara, menjadi penghubung antara percakapan di tingkat organisasi soal "Maju untuk Siapa?" dengan visi GEF 2026 yang lebih luas menakar ulang makna kemajuan melalui lensa martabat manusia, kesejahteraan, komunitas, dan relasi manusia dengan alam.

Siapa yang Meneliti Data Ini?

Riset yang menjadi dasar temuan ini dilakukan oleh PPM Manajemen, lembaga manajemen yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu dan praktik manajemen di Indonesia sejak 1967.

Sebagai penyedia Integrated Management Solution, PPM Manajemen menjalankan lini riset dan konsultasi di samping pendidikan manajemen, pengembangan eksekutif, serta asesmen human capital dan pada GEF 2026 berperan sebagai Knowledge Partner yang menyumbang temuan seputar etika, budaya antikorupsi, dan organisasi berbasis manusia.

RB. Danang Purwoko, General Manager Tribun Network, menyampaikan pandangan senada soal pentingnya fondasi etika dalam pertumbuhan organisasi. "Bagi Tribun Network, etika bukan sekadar persoalan kepatuhan, tetapi fondasi bagi lahirnya tata kelola, bisnis, dan pertumbuhan yang dipercaya publik.

Tema 'Responsible Governance in a Fragmented World' sangat relevan dengan tantangan hari ini: bagaimana memastikan sebuah kemajuan dan pertumbuhan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memberi manfaat yang adil, menjaga martabat manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.