TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan implementasi sistem Sistem Pusat Pembayaran Transaksi Digital Layanan Negara (SPPT DLN) mulai dilakukan pada hari ini, Kamis (10/9/2026).
Pada tahap awal, pemerintah melibatkan sejumlah bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta lembaga keuangan lainnya dalam sistem tersebut.
Purbaya mengatakan, seluruh bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dilibatkan dalam tahap awal implementasi SPPT DLN.
Baca juga: OJK Terima 57.366 Pengaduan Konsumen hingga Juli 2026, Fintech Paling Banyak Dikeluhkan
"Sementara bank Himbara dulu," kata Purbaya di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Kamis.
Menurut Purbaya, terdapat empat bank Himbara yang akan terlibat dalam tahap awal tersebut. Selain bank Himbara, sejumlah bank swasta dan perusahaan fintech juga ikut dalam uji coba awal SPPT DLN.
Purbaya menyebut ada sekitar 10 bank swasta yang ikut serta. Sementara jumlah perusahaan fintech yang terlibat mencapai lebih dari 20 perusahaan.
"Semuanya, 4 itu besar. Tapi ada bank-bank swasta yang ikut totalnya berapa? 10? Ada, ada. Sama Fintech. Ada berapa? Fintech 20 lebih. Ada cukup banyak kok," tegas dia.
Purbaya menjelaskan, pelaksanaan pada tahap awal ini dilakukan untuk menguji sistem SPPT DLN sebelum diperluas ke lebih banyak lembaga keuangan. Pemerintah akan melihat terlebih dahulu bagaimana kinerja sistem tersebut dalam beberapa minggu hingga satu bulan ke depan.
"Jadi gini, kita tes dulu seperti itu, seperti apa dalam beberapa minggu ke depan. Habis itu kita perluas ke bank-bank yang lain. Nanti pada akhirnya semua bank akan ikut program itu," ungkapnya.
Ia menegaskan, ke depan seluruh bank akan diarahkan untuk ikut dalam program tersebut. Tak hanya perbankan, perusahaan fintech dan lembaga lain yang berkaitan juga akan dilibatkan secara bertahap setelah sistem dinilai benar-benar siap.
"Semua akan ikut nanti. Fintech maupun itu yang bank-bank swasta yang lain juga akan ikut," kata Purbaya.
Purbaya menambahkan, meski sistem SPPT DLN saat ini sudah dinilai siap untuk dijalankan, pemerintah tetap ingin melihat hasil penerapannya terlebih dahulu. Ia mengatakan evaluasi akan dilakukan berdasarkan pelaksanaan sistem tersebut dalam sekitar satu bulan ke depan.
"Ketika sistemnya udah siap betul menurut nilain kita ya. Walaupun sekarang udah siap, tapi kan saya mau lihat hasilnya berapa agib seperti apa sih sebulan ke depan," tutur dia.