TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sekolah terpadu di kawasan Grand City Balikpapan ditargetkan mulai memberi pilihan baru bagi masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2027.
Target pembangunan sekolah terpadu yang dibangun di kawasan Grand City, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini bergantung pada penyelesaian pembangunan yang kini terus dikebut Pemerintah Kota Balikpapan.
Walikota Balikpapan Rahmad Masud menargetkan fasilitas pendidikan tersebut rampung paling lambat November 2026.
Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan, Kamis (10/9/2026), Rahmad mendapat informasi dari konsultan bahwa progres pekerjaan telah berada di kisaran 70 persen lebih.
"Kalau saya lihat, iya sekitar 70 persen. Minus lah, tidak lebih. Tapi ini sesuai dengan progres, sudah melebihi," kata Rahmad, Kamis (10/9).
Pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Balikpapan pada periode 2016-2021 ini meminta konsultan perencana dan kontraktor memastikan pekerjaan terus berjalan sesuai target agar sekolah dapat segera dimanfaatkan.
Baca juga: Manjakan Warga Balikpapan, e-Walk dan Pentacity BSB Bersiap Hadirkan Sederet Tenant Baru
Rahmad menegaskan pembangunan sekolah tidak boleh melewati target yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru pada 2027 mendatang.
"Kita berharap paling tidak di bulan 11 ini sudah rampung. Jangan sampai melebihi tahun," tegasnya.
Pembangunan sekolah terpadu tersebut berada di kawasan perumahan Grand City. Lahan yang digunakan merupakan aset yang diserahkan pihak pengembang kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Rahmad menyampaikan apresiasi kepada pihak Grand City yang telah menyediakan lahan tersebut.
Baca juga: Karya Warga Binaan Lapas Balikpapan Raih Juara 1 Lomba Inovasi Produk Hari Aksara Internasional
"Ini lahan Grand City yang diserahkan ke pemerintah dan kita bangun untuk sarana pendidikan," ujarnya.
PAUD hingga SMP dalam Satu Kawasan
Konsep sekolah yang dibangun pemerintah mencakup pendidikan terpadu mulai dari PAUD, SD hingga SMP.
Pada tahap awal, fasilitas tersebut akan memiliki sekitar 12 ruang belajar untuk jenjang SD dan SMP, serta enam ruang untuk PAUD.
Rahmad mengatakan kapasitas ruang kelas tersebut masih dapat dikembangkan. Penambahan fasilitas nantinya akan menyesuaikan pertumbuhan jumlah peserta didik.
Tidak hanya menyediakan pendidikan umum, Pemkot Balikpapan juga merencanakan pembangunan rumah ibadah di kawasan tersebut.
Baca juga: 72 Persen Pembeli Rumah Baru di Balikpapan Andalkan KPR, Penyaluran Tembus Rp5,01 Triliun
Menurut Rahmad, keberadaan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah perlu berjalan beriringan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki nilai spiritual.
"Seimbang antara pendidikan intelek dengan spiritual itu harus sejalan. Anak-anak kita bukan hanya pintar secara intelek, tetapi cerdas dengan nilai-nilai spiritual," katanya.
Pemkot Buka Peluang Bangun SMA
Pengembangan kawasan pendidikan Grand City juga berpeluang diperluas hingga jenjang SMA.
Pemkot Balikpapan berencana berkomunikasi dengan pihak Grand City mengenai kemungkinan tambahan lahan sekitar satu hektare yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum.
Jika lahan tersebut tersedia, pemerintah kota akan mengusulkan pembangunan SMA kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: Mobil Dinas Pejabat Pemkot Balikpapan Dipakai Bawa Sabu, Polisi Buru Pemasok Malaysia
"Nanti kalau memang diberikan, kita hitung menjadi fasilitas umum. Kita akan bangun SMA dan nanti kita minta ke Pak Gubernur," ujar Rahmad.
Sekolah Negeri Tak Dimaksudkan Matikan Swasta
Rahmad menegaskan pembangunan sekolah negeri di kawasan Grand City bukan ditujukan untuk menghilangkan keberadaan sekolah swasta.
Sebaliknya, Pemkot Balikpapan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sekolah swasta agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan pendidikan.
Ia mencontohkan kerja sama Pemkot Balikpapan dengan 15 sekolah swasta melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam skema tersebut, pemerintah membantu pembiayaan pendidikan bagi peserta didik, termasuk uang pangkal, biaya pendidikan dan seragam.
"Artinya semua biaya, termasuk uang pangkalnya, termasuk SPP-nya, termasuk seragam, kita berikan. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma swasta dan negeri," kata Rahmad. (*)
