TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah (pemda) segera membenahi administrasi kependudukan (Adminduk), termasuk di wilayah pelosok.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul rencana pemerintah menyiapkan rekening bank bagi masyarakat untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos).
Giri menilai akurasi data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut dia, data yang valid diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
"Pertanyaannya saat ini, apakah administrasi kita sudah rapi? Apakah seluruh warga negara sudah terekam dan tercatat di administrasi kependudukan? Bisa tidak, bisa iya," kata Giri kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rekening Bank untuk Warga RI, Saldo Awal Rp50 Ribu, Bagaimana Kesiapan Perbankan?
Giri mengatakan Kemendagri dan pemda memiliki peran penting dalam memastikan perekaman dan pencatatan data kependudukan berjalan hingga tingkat desa. Ia mendorong pemerintah daerah mengerahkan perangkatnya untuk mempercepat pendataan warga yang belum tercatat atau belum melakukan perekaman.
Ia juga meminta pemerintah pusat melalui Kemendagri menyediakan dukungan anggaran yang memadai bagi daerah untuk mendukung proses pendataan.
"Pemerintah pusat harus mendukung anggaran untuk pendataan, baik pengadaan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), serta bantuan insentif bagi daerah yang berhasil mewujudkan 100 persen perekaman data," tegasnya.
Menurut Giri, pembenahan data kependudukan akan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembukaan rekening bagi masyarakat. Setelah data tersedia, pemerintah juga perlu memastikan kriteria penerima bantuan ditetapkan secara jelas.
"Tantangan berikutnya," kata Giri, "tinggal bagaimana pemerintah merumuskan kriteria penerima bantuan agar keadilan sosial benar-benar tercipta di tengah masyarakat."
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah menyiapkan rekening bank bagi masyarakat Indonesia yang akan digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rekening tersebut disiapkan sebagai bagian dari mekanisme penyaluran program pemerintah. Hal itu disampaikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
“Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, rekening yang dibuat pemerintah akan memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.
“Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Airlangga mengatakan masyarakat yang telah memiliki rekening tetap akan masuk dalam skema tersebut. Rekening yang sudah ada nantinya akan dikonsolidasikan untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
“Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” pungkasnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan masyarakat yang telah berusia 17 tahun memiliki rekening BRI atau BSI. Rekening tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, salah satunya bantuan sosial.
