TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan China menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun kepada Jin Xiangjun, mantan Gubernur Provinsi Shanxi, dalam perkara penerimaan suap senilai lebih dari 148 juta yuan atau sekitar Rp386 miliar.
Vonis terhadap Jin, 62 tahun, dijatuhkan Pengadilan Rakyat Menengah Xinyang di Provinsi Henan pada Selasa (8/9/2026).
Dilansir Reuters, Jin dinyatakan terbukti menerima suap dengan memanfaatkan sejumlah jabatan pemerintahan yang didudukinya sepanjang 2004 hingga 2025.
Menurut pengadilan, penerimaan tersebut berkaitan dengan pemberian bantuan kepada organisasi dan individu dalam berbagai urusan, termasuk kegiatan bisnis, kontrak proyek, dan promosi jabatan.
Pengadilan menyatakan nilai suap yang diterima Jin sangat besar dan perbuatannya menimbulkan kerugian serius terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
Jin Xiangjun merupakan politikus Partai Komunis China (PKC) yang meniti karier pemerintahan selama lebih dari tiga dekade.
Ia lahir di Kabupaten Jianghua, Provinsi Hunan, pada Juli 1964 dan bergabung dengan PKC pada November 1984.
Jin menempuh pendidikan sarjana bidang perangkat lunak komputer di Departemen Ilmu Komputer Chengdu Institute of Radio Engineering, yang kini menjadi University of Electronic Science and Technology of China, pada 1983-1987.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister Teknik Manajemen Industri di Chengdu University of Science and Technology, yang kini menjadi Sichuan University. Pada 1990, Jin memperoleh gelar Master of Engineering dari Institute of Systems Science, Chinese Academy of Sciences.
Selama berkarier di pemerintahan, Jin juga mengikuti sejumlah pendidikan dan pelatihan, termasuk program bahasa Inggris untuk pejabat tingkat departemen, pelatihan administrasi publik yang diselenggarakan bersama Tsinghua University dan Harvard Kennedy School, serta pendidikan doktoral bidang manajemen di Huazhong University of Science and Technology.
Baca juga: Perjalanan Hidup Bashar al-Assad: Dari Dokter Mata, Presiden Suriah, hingga Vonis Mati
Setelah menyelesaikan pendidikan pada 1990, Jin ditempatkan sebagai pejabat di Departemen Sains dan Teknologi Provinsi Sichuan.
Pada 1992, ia dipindahkan ke Provinsi Hainan dan bekerja di Komite Pengelola Hainan National Spark Demonstration Zone. Setahun kemudian, ia bergabung dengan Hainan Airlines Tourism Development Co., Ltd.
Pada 1996, Jin menjabat sebagai kepala Fund Management Office pada Hainan Social Security Bureau.
Kariernya kemudian berlanjut di Daerah Otonom Guangxi Zhuang. Pada 1998, ia ditunjuk sebagai wakil kepala Departemen Tenaga Kerja Guangxi Zhuang Autonomous Region.
Pada 2000, Jin menjadi wakil wali kota Yulin dan kemudian menjabat sebagai wali kota pada 2003.
Pada 2009, Jin diangkat sebagai sekretaris PKC di Yulin, posisi politik tertinggi di kota tersebut. Ia juga menjabat sebagai ketua Kongres Rakyat Kota Yulin.
Pada 2014, ia dipindahkan ke Fangchenggang dan menduduki sejumlah jabatan, termasuk sekretaris partai dan ketua Kongres Rakyat Kota Fangchenggang.
Pada Januari 2018, Jin diangkat menjadi wakil wali kota Tianjin. Sejak April 2019, ia juga menjabat sebagai direktur Komite Pengelola China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone.
Pada Januari 2021, Jin ditunjuk sebagai sekretaris jenderal Komite PKC Kota Tianjin. Ia kemudian masuk dalam Komite Tetap Komite PKC Kota Tianjin.
Pada Maret 2022, Jin ditunjuk sebagai wakil sekretaris PKC di Tianjin.
Pada 29 Desember 2022, ia dipindahkan ke Provinsi Shanxi dan ditunjuk sebagai gubernur.
Dalam struktur politik China, Jin pernah menjadi delegasi Kongres Rakyat Nasional ke-11 serta perwakilan dalam Kongres Nasional PKC ke-18 dan ke-19. Ia juga menjadi perwakilan Kongres Nasional PKC ke-20 dan anggota Komite Sentral PKC ke-20.
Karier politik Jin berakhir setelah ia diselidiki pada 12 April 2025. Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) dan Komisi Pengawasan Nasional China menyatakan penyelidikan dilakukan atas dugaan "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum".
Pada 10 Oktober 2025, Jin dikeluarkan dari PKC dan diberhentikan dari seluruh jabatan publik.
Berdasarkan putusan pengadilan, Jin menggunakan sejumlah posisi pemerintahan yang pernah didudukinya untuk memberikan keuntungan kepada organisasi dan individu tertentu dengan imbalan uang dan barang berharga.
Pada 8 September 2026, Pengadilan Rakyat Menengah Xinyang menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun kepada Jin. Ia dinyatakan menerima suap lebih dari 148 juta yuan atau sekitar 21,8 juta dolar AS.
Hukuman mati dengan penangguhan berarti eksekusi tidak langsung dilaksanakan.
Dalam sistem hukum China, hukuman tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup apabila selama masa penangguhan terpidana memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pengadilan mengatakan Jin mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan dalam persidangan. Ia juga disebut secara sukarela mengungkap sejumlah informasi mengenai tindak pidana yang sebelumnya belum diketahui.
Sikap tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan untuk menangguhkan eksekusi. Pengadilan juga menyatakan sebagian dana dan aset yang diperoleh secara ilegal telah berhasil dipulihkan.
Selain hukuman mati dengan penangguhan, Jin dicabut hak politiknya seumur hidup. Seluruh harta pribadinya juga diperintahkan untuk disita. Sementara hasil suap beserta bunga yang diperoleh dari hasil tersebut diperintahkan untuk diserahkan kepada negara.
Pada hari yang sama, lembaga antikorupsi tertinggi China mengumumkan pemecatan Wang Xiangxi, mantan Menteri Manajemen Darurat China, dari PKC dan jabatan publik.
Berdasarkan hasil penyelidikan, Wang dinyatakan melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum. Ia juga disebut menggunakan pengaruhnya untuk memberikan keuntungan kepada pihak lain dalam proses promosi pejabat.
Kasus Jin dan Wang berlangsung di tengah kampanye antikorupsi China yang menyasar pejabat di berbagai tingkat pemerintahan.
Baca juga: Alasan Hakim Tak Vonis Mati Fandi Ramadhan di Kasus Narkoba 1,9 Ton: Hukum Bukan Alat Balas Dendam
Vonis terhadap Jin bukan kasus pertama pejabat senior China yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman mati dengan penangguhan dalam perkara korupsi.
Sebelumnya, Yang Youlin, mantan pejabat di Kota Nanjing, dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau sekitar Rp5,8 triliun selama sekitar 30 tahun.
Yang, 69 tahun, pernah menduduki sejumlah posisi pemerintahan di Nanjing pada periode 1993-2023. Ia juga dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang.
Menurut media pemerintah China, Yang menggunakan jabatannya untuk membantu pihak lain memperoleh kontrak proyek, pengalihan lahan, dan pendanaan sebagai imbalan uang serta barang berharga.
Pengadilan di Kota Changzhou menyatakan pelanggaran Yang "sangat serius" dan "menyebabkan kerugian luar biasa besar terhadap kepentingan negara dan rakyat".
Dalam proses hukum, Yang mengaku bersalah dan "menyatakan penyesalan dalam pernyataan terakhirnya".
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukuman berat masih diterapkan dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat senior di China.
Namun, hukuman mati dengan penangguhan berbeda dari eksekusi langsung karena pelaksanaannya ditunda selama periode tertentu dan dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
