Sebanyak 87 siswa kelas 9 di Cheng Yuan High School, Taipei, Taiwan, mengalami diare setelah menyantap makan siang gratis di sekolah. Petugas kesehatan menemukan lima pelanggaran higiene di dapur penyedia makanan.
Dikutip dari , Departemen Kesehatan Taipei menerima laporan dari pihak sekolah pada Selasa. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki dugaan keracunan makanan tersebut.
Dari pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah masalah kebersihan, antara lain kotoran di bawah kulkas, genangan air di lantai, serta rak dan bingkai yang kotor.
Para siswa diketahui menyantap makan siang sekitar tengah hari pada Senin. Sekitar pukul 22.00 pada hari yang sama, sejumlah siswa mulai mengalami diare.
Departemen Kesehatan Taipei masih menyelidiki kejadian tersebut sebagai dugaan keracunan makanan. Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui penyebab pasti para siswa mengalami diare.
Petugas mengambil 11 sampel untuk pemeriksaan, termasuk sisa makanan, swab dari permukaan dapur, serta sampel dari tangan pekerja yang menangani makanan.
Sampel tersebut nantinya akan diperiksa bersama dengan sampel yang diambil dari para siswa yang mengalami gejala. Hasil pemeriksaan akan digunakan untuk menentukan penyebab kejadian.
Penyedia Makanan Diminta Setop Operasi
Departemen Kesehatan Taipei telah memerintahkan penyedia makanan sekolah untuk menghentikan sementara operasionalnya dan memperbaiki seluruh pelanggaran yang ditemukan paling lambat Jumat.
Pihak penyedia juga terancam denda hingga NT$200 juta atau sekitar Rp 111 miliar jika terbukti melanggar aturan keamanan dan sanitasi pangan.
Wali Kota Taipei Chiang Wan-an mengatakan pemerintah kota langsung melakukan pemeriksaan ke sekolah setelah menerima laporan. Pemerintah juga mengumpulkan sampel dan menyiapkan makanan dari pemasok lain untuk para siswa.
Layanan makan sekolah secara reguler baru akan kembali setelah dapur memenuhi persyaratan kesehatan dan proses investigasi selesai.
Sementara itu, Departemen Pendidikan Taipei mengatakan tindakan lanjutan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan apakah penyedia makanan terbukti bertanggung jawab.
Jika penyelidikan menemukan adanya masalah dalam layanan makanan atau pelanggaran kontrak, pemerintah kota dapat menghentikan sebagian maupun seluruh kontrak dengan penyedia makanan tersebut.
