Oleh: Herman Musakabe
Gubernur NTT periode 1993-1998
POS-KUPANG.COM - Suatu hari ketika saya masih bertugas sebagai Gubernur NTT, saya bertanya pada Bupati Sikka, Alex Idong, “ Di mana daerah Kabupaten Sikka yang paling terpencil dan jarang didatangi ?” Jawaban Bupati, “Pulau Palue”. Saya bilang pada Bupati, saya akan berkunjung dan bermalam di sana.
Rencana berkunjung itu terrealisasi pada tahun 1994. Saya mengajak Ketua DPRD NTT, Pak Yan Yos Botha, Kepala PMD Pak Dan Woda Palle yang juga mantan Bupati Sikka, Kakanwil Departemen Sosial Pak Sutarno, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Ibu Agnes dengan beberapa pengurus, dan tentu Bupati Alex idong dengan Ibu Ketua PKK sebagai tuan rumah.
Alasan utamanya, sebagai pemimpin saya harus bisa bertatap muka dengan rakyat di daerah paling terpencil sebagai wujud nyata perhatian pemerintah, memberi dukungan moril dan semangat, bahwa mereka tidak terlupakan.
Baca juga: Opini: Memulihkan Flores, Bukan Mengembalikan Kerentanannya
Alasan lainnya, karena pada waktu itu Pemprov NTT sedang giat mensosialisasikan beberapa program pengentasan kemiskinan, antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang harus disampaikan ke desa-desa.
Kami menggunakan alat transportasi kapal motor biasa karena waktu itu belum ada kapal cepat di NTT. Perjalanan dari Maumere ke Palu’e memakan waktu sekitar 4 jam lebih dalam kondisi cuaca yang bagus dan cerah.
Rupanya Ibu-ibu PKK sudah mengantisipasi perjalanan yang memakan waktu cukup lama dengan membawa kartu gaple. Sepanjang perjalanan Ibu-ibu bermain gaple sambil bersenda gurau sehingga tidak terasa waktu berjalan cepat sampai tujuan.
Saya dan anggota rombongan lainnya lebih memilih menikmati pemandangan Laut Flores sambil menyaksikan burung elang laut dan burung dara laut yang beterbangan dan sesekali menukik untuk menyambar ikan di permukaan laut.
Suatu pemandangan laut dan atraksi burung pemakan ikan yang sangat menarik untuk ditonton.
Setiba di Palu’e, kami disambut dengan meriah dan antusias oleh masyrakat dan tetua adat, karena mereka jarang dikunjungi pejabat pemerintah. Malam harinya diadakan temu wicara dengan masyarakat dan tokoh masyrakat Palu’e.
Dalam acara tanya jawab seorang warga menyampaikan perrmohonan agar di Palu’e dibuat lapangan terbang sehingga dapat didarati pesawat terbang dan Palu’e tidak lagi terisolasi.
Semua pertanyaan, usulan dan masukan kami tampung sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan.
Masalah yang dihadapi warga Palu’e antara lain ketersedian air bersih dan infrastruktur jalan yang sangat terbatas serta alat transportasi yang menghubungkan Palu’e dengan Pulau Flores.
Warga mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dengan menyuling air dari sumber mata air panas alam yang tidak berbau belerang.
Waktu rombongan kami bermalam di Palu’e ada semacam protap bahwa penggunaan air dibatasi untuk setiap orang dalam takaran gayung karena sulitnya mendapat air bersih.
Meskipun hidup dalam serba keterbatasan, masyarakat Palu’e memiliki sifat gotong royong dan persaudaraan yang tinggi. Mereka mungkin miskin materi, tetapi mereka kaya motivasi, adat istiadat, budaya, persaudaraan dan kaya arti.
Palu’e layak mendapat perhatian pemerintah untuk meraih masa depan warganya yang lebih baik, di bidang pendidikan, infrastruktur dan ekonomi.
Pulau Palu’e yang secara administratif pemerintahan berada di bawah Kabupaten Sikka, adalah sebuah Kecamatan yang terbentuk dalam rangka regulasi Otonomi Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Wilayah Kecamatan, PP no 19 tahun 2008 yang mengatur pemekaran wilayah.
Kecamatan Palu’e berpenduduk 9.449 orang terdiri dari 8 desa dengan luas wilayah 41 km2.
Pulau ini terbentuk secara vulkanis sebagai salah satu kerucut dan tubuh dari Gunung Rokatenda yang muncul dari dasar laut. Ketinggian gunung adalah 875 meter dari permukaan laut dan 3000 meter dari dasar laut.
Material pulau yaitu tanah dan daratannya terdiri dari batuan serta pasir vulkanik akibat letusan gunung berapi yang terjadi berulang kali. Palu’e identik dengan Rokatenda.
Masyarakat di Palu’e berada di atas tubuh Gunung Rokatenda yang masih aktif. Sekitar 98 tahun lalu, tepatnya 4 Agustus sampai 25 September 1928 Gunung Rokatenda meletus dan memicu tsunami serta gempa vulkanik yang menelan korban tewas ratusan jiwa.
Tahun 2012-2013 terjadi peningkatan sejak Oktober 2012 dan puncaknya pada 10 Agustus 2013 ketika awan panas meluncur ke arah utara dan mengakibatkan korban jiwa serta ribuan warga mengungsi ke Maumere.
Ada mitos leluhur menurut cerita rakyat bahwa leluhur pertama datang ke Palu’e menggunakan perahu sambil membawa “batu dan tanah” sebagai metafora asal-usul terbentuknya daratan Palu’e.
Dalam sejarah pendudukan manusia, Pulau Palu’e pernah dihuni oleh kelompok suku leluhur Naru yang datang dari wilayah Kampung Tuwit di Bajawa, Kabupaten Ngada.
Ikatan Sejarah, adat istiadat dan budaya menyebabkan penduduk Pulau Palu’e tetap bertahan di sana meskipun hidup di tengah bahaya gunung berapi Rokatenda.
Pemerintah pernah menghimbau, bahkan mendesak agar penduduk Pulau Palu’e pindah atau direlokasikan ke daerah lain karena tingginya tingkat bahaya vulkanik dari Gunung Rokatenda.
Pada krisis vulkanik tahun 2012-2013 yang memekan korban jiwa, Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan perintah evakuasi dan mendesak ribuan warga mengungsi keluar dari pulau menuju Maumere demi keselamatan mereka.
Siang hari pukul 13.18, Selasa 8 September 2026, tilpon genggam saya berdering. Gubernur NTT, Melki Laka Lena menilpon saya, setelah salam pembuka menyerahkan tilpon pada Camat Palu’e Rudolfus Riba.
Camat menyampaikan bahwa ia mendampingi Gubernur dalam rangka menyerahkan bantuan sosial bagi warga Palu’e yang terdampak gempa tektonik Flores dan menyampaikan salam dari masyarakat yang masih ingat kunjungan saya 32 tahun lalu ke Palu’e.
Saya merasa senang dan terharu bahwa warga Palu’e masih mengingat kunjungan saya di masa lalu dan mendoakan agar saudara-saudaraku di Palu’e diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi musibah bencana gempa.
Gubernur Melki datang ke Palu’e dengan pesawat helicopter BNPB bersama Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Kepala PUPR NTT, Beny Nahak, untuk melihat kerusakan dan menemui warga serta menyampaikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak gempa yang mengguncang Flores sejak 15 Agustus lalu.
Sebanyak 34 warga yang mengalami luka diberi santunan Kementerian Soaial sebesar 5 juta rupiah per orang.
“Jarak dan medan tidak boleh jadi penghalang untuk (pemerintah) hadir bersama masyarakat,” ujar Gubernur Melki.
Pemerintah hadir di tengah masyarakat Palu’e yang terpencil dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang memerlukan.
Presiden Prabowo pun cepat tanggap, dalam rapat bersama 7 September 2026, bekiau menanggapi usulan Gubernur untuk tambahan armada feri yang menghubungkan Palu’e dengan Maumere.
Presiden mengarahkan optimalisasi armada laut melalui koordinasi dengan TNI AL. Kementerian Perhubungan menyiapkan satu kapal feri ASDP untuk membantu penyeberangan dan distribusi bantuan. Palu’e tetap diperhatikan pemerintah meskipun terpencil.
Palu’e adalah potret salah satu daerah yang memiliki tiga kerawanan, yaitu lokasi terpencil di Laut Flores, berada di tubuh Gunung Rokatenda yang masih aktif dan sekaligus berada di Sesar Naik Belakang Busur Flores (Flores Back-Arc Thrust).
Gempa tektonik pada Sabtu (15/8/2026) lalu, guncangannya begitu besar, bahkan terasa hingga Bali dan Sulawesi Selatan. Pecahnya salah satu segmen tidak serta merta membuat segmen lain menjadi aman.
Kewaspadaan semua pihak yang tinggal di atasnya harus tetap dinyalakan. Sesar Naik Belakang Busur Flores adalah struktur tektonik aktif di Indonesia . Semua pihak harus memahami potensi bahayanya agar bisa hidup berdampingan.
Solusi pemerintah dengan memberi bantuan kepada korban gempa merupakan langkah tepat dan membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah warganya yang tertimpa musibah sampai ke daerah terpencil.
Namun, solusi yang bersifat sementara itu harus diikuti dengan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif, bagaimana mengatasi ancaman dan bahaya bencana lebih besar yang sewaktu-waktu bisa menimpa warga Pulau Palu’e.
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan kemungkinan beberapa opsi, yaitu relokasi secara selektif bagi warga yang berada di zona bahaya utama Gunung Rokatenda dan zona tebing kritis, memperkuat mitigasi bencana bagi warga yang menempati daerah yang masih bisa ditempati, membangun infrastruktur tangguh tahan gempa, memperbaik jalur evakuasi laut, serta mengedukasi warga agar memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi ancaman ganda vulkanik dan tektonik. (*)
