TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Sejumlah orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (JAMPI) DI Yogyakarta melakukan Ruwatan Kebangsaan, yakni doa bersama untuk tolak bala racun negara, di Yayasan Annisa Swasti yang berada di Jalan Puntodewo, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Jumat (11/9/2026).
Koordinator JAMPI DIY, Hikmah Diniah, menyampaikan, melalui gelaran itu, JAMPI menyerukan bahwa program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat terutama perempuan, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu dievaluasi.
Sebab, MBG telah berdampak pada kehidupan para pekerja perempuan dan anak-anak.
"Kami menolak itu menjadi sebuah mengatasnamakan kesejahteraan karena ini program harus direfleksikan, harus dievaluasi, bahkan dibatalkan dan diberhentikan. Karena benar-benar berdampak pada kehidupan anak-anak kita. Kami takut anak-anak kita di negeri ini bukan cerdas," katanya, kepada awak media usai pelaksanaan Ruwatan Kebangsaan.
Adapun seruan itu muncul karena kini banyak anak yang mengalami keracunan usai menyantap menu dari program MBG.
Melalui Ruwatan Kebangsaan ini, pihaknya berharap pemerintah segera menangani pelaku yang membuat anak-anak mengalami keracunan usai menyantap MBG.
Kejadian keracunan MBG dinilai bukan persoalan biasa, melainkan pelanggaran.
"Pikirkanlah program yang benar-benar menyejahterakan rakyat. Banyak program-program lain yang harus dipikirkan selain MBG yang bermasalah ini," ucap Hikmah.
JAMPI DIY turut mengajak teman-teman lain yang memiliki anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dan universitas untuk menyikapi program MBG. Selain itu, pemerintah diharapkan mengalihkan program MBG ke program yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
"Negara kita sangat darurat keuangan ya. Padahal ada prioritas yang harus dipikirkan. Karena di MBG (penerima MBG) tidak semua rakyat miskin," tutur Hikmah.
Di sisi lain, sebagai orang tua yang masih memiliki anak di kelas 7 SMP di Kota Yogyakarta, Hikmah juga sempat merasa khawatir jika anaknya mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Hikmah sendiri pun sudah mewanti-wanti anaknya agar segera menyampaikan jika ada hal-hal yang dirasa kurang pas dalam menu MBG.
"Saya selalu wanti-wanti kalau ada apa-apa dalam MBG (menu MBG yang didistribusikan dirasa kurang pas oleh anak Hikmah), ya jangan dimakan. Ketika awal masuk SMP ini sempat disuruh bawa tempat makan, tapi karena anak tidak terbiasa jadi ya tidak bawa," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya, turut hadir dan memimpin doa bersama untuk tolak bala racun negara.
Dalam kasus MBG ini ia tidak hanya berbicara terkait tata kelola, tetapi juga bicara masalah esensial dari sebuah kebijakan.
"Sebagaimana anggaran negara yang begitu besar yang seharusnya disalurkan ke sektor-sektor strategis, malah dipangkas sedemikian rupa. Pendidikan menjadi korban (anggaran pendidikan dipangkas), termasuk upah-upah guru yang dikorbankan (demi kelangsungan MBG)," ujar Royan.
Kondisi ini dinilai menjadi catatan penting bersama bahwa program MBG tidak layak dilanjutkan. Secara esensial dan substansi, program MBG dinilai tidak layak dijalankan atau diteruskan. Kemudian masalah korupsi dan keracunan menjadi bagian dari turunan masalah dalam program MBG.
"Maka dari itu, selain perjuangan yang kita lakukan secara praktik di lapangan melalui berbagai macam aksi dan gugatan, di sini kita juga berjuang di jalan spiritual bahwa memang doa orang-orang tertindas itu mustajab," tandasnya.(nei)
