Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Antrean panjang kendaraan konsumen di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di wilayah Provinsi Lampung, kembali mengular hingga ke bahu jalan raya.
Baca juga: Penyebab Antrean BBM di SPBU Mengular Terungkap, di Lampung Ramai di Jam Sibuk
Kondisi di lapangan ini mengganggu mobilitas harian masyarakat serta memicu kemacetan di sekitar area jalur pengisian bahan bakar.
Akademisi dari Universitas Lampung (Unila), Robi Cahyadi Kurniawan, memberikan analisisnya terkait fenomena tersebut pada Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan, kemacetan antrean di SPBU berakar langsung dari kelangkaan jatah BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di tingkat pengecer.
Menurutnya, pembenahan tata kelola penyaluran dari hulu ke hilir menjadi kunci utama untuk menghentikan beban antrean yang dialami pengendara setiap harinya.
Robi menilai, pemerintah saat ini menghadapi pilihan besar dalam menentukan arah kebijakan energi nasional, termasuk wacana mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM bersubsidi, dan mendorong penggunaan produk beroktan lebih tinggi maupun biodiesel.
Menurutnya, pemerintah bersama kementerian terkait dan PT Pertamina (Persero) perlu menyiapkan langkah terukur dan kebijakan yang jelas, agar transisi energi tidak justru membebani ekonomi masyarakat bawah.
Sebagai solusi konkret, Robi menawarkan gagasan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha swasta, dalam rantai penjualan dan distribusi BBM nasional.
Ia berpandangan, pengelolaan pasokan bahan bakar tidak semestinya menjadi wilayah eksklusif satu perusahaan negara saja.
"BBM tidak lagi menjadi hak istimewa Pertamina, namun harus dilepas ke pasar agar pihak lain ikut serta," ujar Robi.
Mekanisme persaingan pasar yang sehat diyakini dapat menciptakan kompetisi dari sisi harga dan kualitas layanan, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan serta terhindar dari krisis penumpukan antrean.
"Pihak swasta yang ikut mengelola BBM memiliki keuntungan. Kualitas BBM bersaing sehingga membuat harga BBM turun," katanya.
Robi mengajak pemerintah melihat pengalaman negara tetangga seperti Malaysia dalam mengelola sektor industri bahan bakar minyak.
"Kita perlu belajar dari Petronas Malaysia yang dulu pada era 1980-an dan 1990-an belajar dari Pertamina," ungkapnya.
Perkembangan industri migas regional tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dan strategi terstruktur sangat menentukan keberhasilan penyediaan energi bagi publik secara merata.
Robi menegaskan, persoalan antrean di lapangan tidak cukup diselesaikan dengan sekadar menambah pasokan darurat secara berkala.
Pemerintah dipotret perlu membenahi persoalan secara mendasar, mulai dari penetapan skema subsidi, efisiensi distribusi, keterlibatan pelaku usaha, hingga mekanisme pengawasan di SPBU.
Jika skema subsidi hendak diubah, pemerintah wajib memastikan ketersediaan alternatif BBM yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga tercipta sistem penyediaan energi yang kompetitif, efisien, dan berkeadilan.
(Tribunlampung.co.id/Bintang Puji Anggraini)
