TRIBUNNEWS.COM - Operasional penerbangan di bandara internasional yang melayani kota terbesar kedua Myanmar dihentikan, menurut salah satu maskapai domestik utama, setelah serangan drone pada Kamis yang dilakukan pemberontak yang memerangi militer Myanmar dalam perang saudara yang telah berlangsung lama.
Mengutip Independent, Myanmar Airways International mengatakan melalui halaman Facebook resminya pada Kamis malam bahwa seluruh penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional Tada-U di Mandalay untuk sementara dihentikan.
" penerbangan menuju Mandalay pada 11 dan 12 September dibatalkan," kata seorang pejabat di kantor Myanmar Airways International di Bangkok pada Jumat, tanpa menyebutkan namanya.
"Penerbangan dibatalkan karena bandara ditutup."
Surat kabar milik pemerintah, Global New Light of Myanmar, mengatakan pasukan keamanan berhasil menggagalkan serangan yang dilakukan People's Defence Force, kelompok militan pro-demokrasi yang meluncurkan enam drone bunuh diri berjenis first-person-view (FPV) ke arah bandara.
Baca juga: 10 Standar Kecantikan Unik di Berbagai Negara: Leher Panjang di Myanmar, hingga Wajah Bertato
"Serangan tersebut untuk sementara mengganggu sejumlah penerbangan domestik. Namun, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan kendaraan atau landasan pacu bandara yang dilaporkan," kata surat kabar tersebut.
Media lokal melaporkan bahwa pasukan perlawanan menargetkan pesawat jet militer yang berada di bandara.
Reuters tidak dapat memverifikasi situasi tersebut secara independen.
Myanmar dilanda konflik sejak pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi digulingkan melalui kudeta pada Februari 2021.
Peristiwa tersebut memicu gerakan perlawanan di seluruh negeri yang kemudian berkembang menjadi perang saudara antara militer dengan berbagai kelompok bersenjata etnis dan kelompok milisi pro-demokrasi.
Min Aung Hlaing, mantan kepala junta Myanmar, terpilih sebagai presiden oleh parlemen yang didukung militer pada April lalu, yang secara resmi mengukuhkan cengkeramannya terhadap kekuasaan setelah lima tahun pemerintahan militer.
(*)
