Jenewa (ANTARA) - Pemerintah Finlandia, Kamis (10/9), mengusulkan aturan izin tinggal yang lebih ketat bagi mahasiswa internasional, termasuk masa tunggu satu tahun sebelum anggota keluarga mereka dapat mengajukan permohonan untuk menyusul, serta persyaratan baru terkait kemampuan bahasa.

Lembaga penyiaran publik Yle melaporkan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Petteri Orpo telah mengajukan usulan perubahan undang-undang tersebut ke parlemen sebagai upaya mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi sebagian mahasiswa asing.

Berdasarkan usulan tersebut, anggota keluarga baru dapat mengajukan permohonan izin tinggal setelah mahasiswa yang bersangkutan tinggal di Finlandia selama setidaknya satu tahun. Saat ini, mereka dapat mengajukan permohonan secara bersamaan.

Pemerintah juga berencana menetapkan persyaratan keuangan khusus dalam mata uang euro bagi mahasiswa internasional dan meninjau kembali jumlah dana yang disyaratkan setiap tiga tahun sekali guna menyesuaikannya dengan inflasi dan biaya hidup.

Persyaratan kemampuan bahasa yang baru akan memungkinkan pihak berwenang menolak permohonan izin tinggal dari mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan memadai dalam bahasa pengantar perkuliahan.

Menurut Yle, laporan pemerintah menemukan bahwa sebagian mahasiswa datang tanpa kemampuan bahasa yang memadai, sementara yang lain menggunakan izin tinggal pelajar terutama sebagai jalan masuk ke pasar tenaga kerja Finlandia atau Uni Eropa secara lebih luas.

"Mahasiswa yang datang ke Finlandia harus memiliki kemampuan nyata untuk menjalani studi, mencukupi kebutuhan hidup dengan sumber daya keuangan sendiri, serta membangun masa depan mereka di sini," kata Menteri Ketenagakerjaan Matias Marttinen.

Masa tunggu untuk penyatuan keluarga dijadwalkan mulai berlaku pada 5 April 2027, sedangkan perubahan lainnya akan diterapkan mulai Oktober 2027.

Sumber: Anadolu