Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto berharap krisis geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah dapat segera mereda, sehingga dapat menekan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax.

“Kita berharap semoga itu (meredanya konflik Timur Tengah) bisa terjadi segera. Kalau tidak, kondisinya akan berdampak seperti sekarang,” ujar Eko dalam acara temu media di Yogyakarta, Jumat.

Eko menyampaikan perang yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran merupakan salah satu krisis geopolitik terberat yang dihadapi oleh Pertamina.

Saat perang antara Ukraina dengan Rusia, lanjut dia, krisis energi yang dihadapi oleh dunia tidak separah peperangan antara AS dengan Iran.

“Dengan adanya perang di Timur Tengah, di Selat Hormuz ini, ternyata dampaknya secara global. Selain ketersediaan energi di dunia, harga yang saat ini juga belum stabil,” kata Eko.

Ia menyampaikan, apabila harga minyak dunia tak menunjukkan penurunan ke level 60–70 dolar AS per barel sebagaimana sebelum terjadinya krisis geopolitik, maka harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, khususnya BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex, akan terdampak.

“Harga Pertamax, Dex, itu akan berkisar di angka Rp18 ribu—Rp20 ribuan karena belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia,” kata Eko.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) pada Agustus naik ke level 89,43 dolar AS per barel.

Pemerintah menetapkan rata-rata ICP Agustus 2026 sebesar 89,43 dolar AS per barel melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 352.K/MG.03/MEM.M/2026.
Angka tersebut naik 7,75 dolar AS per barel dibandingkan ICP Juli 2026 yang berada di level 81,68 dolar AS per barel.

Pergerakan itu terjadi di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan di jalur distribusi minyak internasional.

Pemerintah kini memantau perkembangan pasar menjelang realisasi harga September, dengan fokus pada ketahanan energi nasional dan akuntabilitas pengelolaan ICP.