WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Pontjo Sutowo menegaskan bahwa FKPPI tidak boleh bergeser menjadi kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan.

Bagi Pontjo, FKPPI harus tetap berdiri sebagai organisasi perjuangan yang memiliki arah dan cita-cita jangka panjang.

Karena itu, pergantian kepengurusan tidak boleh membuat haluan organisasi ikut berubah.

Pandangan tersebut disampaikan Pontjo dalam Rapat Pimpinan Nasional FKPPI di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Ia mendorong penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Perjuangan (GBHP) sebagai pedoman jangka panjang organisasi.

Haluan itu, kata dia, harus menjadi pijakan bersama, termasuk ketika kepemimpinan FKPPI berganti.

“Sebuah perjuangan harus memiliki perspektif jangka panjang. Tidak ada perjuangan yang hanya berlangsung lima tahun. Perjuangan itu panjang,” kata Pontjo.

Menurut dia, program organisasi tidak semestinya hanya berorientasi pada satu periode kepengurusan.

FKPPI membutuhkan arah besar yang dapat terus dijalankan lintas generasi dan kepemimpinan.

Baca juga: FKPPI Soroti Pentingnya Kemerdekaan Mental Rakyat Indonesia

Karena itu, penyusunan GBHP tidak boleh hanya menjadi domain pengurus pusat.

Aspirasi dari daerah harus ikut menentukan arah perjuangan organisasi.

“Semestinya, haluan besar perjuangan FKPPI mampu menampung aspirasi dari seluruh daerah. Aspirasi tersebut harus didengar dan menjadi bagian dari proses penyusunan haluan organisasi,” ujarnya.

Jangan Setiap Munas Ubah Haluan Organisasi

Pontjo mengingatkan agar Musyawarah Nasional (Munas) FKPPI yang dijadwalkan berlangsung Desember tidak menjadi momentum untuk kembali mengubah arah dasar organisasi.

Menurut dia, Munas seharusnya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyempurnaan program, bukan arena untuk menentukan ulang seluruh haluan perjuangan.

“Jangan sampai justru Munas yang setiap kali membuat garis haluan baru, sehingga program organisasi berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memimpin atau siapa yang menguasai Munas,” katanya.

Ia pun menegaskan prinsip yang menurutnya harus dijaga FKPPI.

“Pengurus boleh berganti, tetapi arah perjuangan tidak boleh berubah,” tegas Pontjo.

Dalam konteks itu, Pontjo kembali menempatkan FKPPI pada posisi yang berbeda dari organisasi politik.

“FKPPI bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI adalah alat perjuangan, alat untuk mencapai cita-cita,” ujarnya.

Pendidikan Jangan Hanya Cetak Pencari Kerja

Pontjo juga memperluas sorotannya pada persoalan pembangunan nasional, termasuk pendidikan.

Ia menilai sistem pendidikan Indonesia perlu diarahkan agar tidak hanya menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan.

Pendidikan, menurut dia, harus mampu membentuk manusia yang memiliki keberanian dan kemampuan menciptakan lapangan kerja.

“Selama ini pendidikan lebih banyak diarahkan untuk mencari pekerjaan. Padahal, semestinya pendidikan juga mampu melahirkan orang-orang yang dapat menciptakan pekerjaan,” katanya.

Gagasan tersebut, menurut Pontjo, berkaitan erat dengan cita-cita membangun masyarakat yang mandiri.

Ketergantungan terhadap pihak lain dinilai tidak boleh menjadi karakter pembangunan Indonesia.

Sistem Politik Harus Berakar pada Budaya Masyarakat

Di bidang politik, Pontjo berpandangan bahwa sistem yang dibangun di Indonesia harus memiliki akar kuat pada budaya masyarakat sendiri.

“Sistem politik kita semestinya berakar pada budaya masyarakat sendiri,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata objek kebijakan pemerintah.

Menurut Pontjo, semakin besar ruang masyarakat untuk terlibat dan menentukan arah pembangunan, semakin kuat pula fondasi bangsa.

“Semakin banyak rakyat yang menjadi subjek pembangunan, semakin baik,” katanya.

Kekayaan Alam Melimpah

Persoalan lain yang menjadi sorotan Pontjo adalah pengelolaan kekayaan alam.

Ia mempertanyakan kondisi ketika daerah yang menjadi sumber kekayaan alam justru masih menghadapi persoalan kemiskinan, sementara manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut dinikmati pihak lain.

“Bagaimana mungkin kekayaan alam kita diambil begitu banyak, tetapi masyarakat di tempat kekayaan alam itu berada justru tetap miskin? Itu tidak benar,” kata Pontjo.

Ia menegaskan, masyarakat di daerah penghasil harus mendapatkan manfaat yang sepadan dari pengelolaan sumber daya alam.

“Jangan sampai yang menikmati justru pihak asing, sementara masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” ujarnya.

Bagi Pontjo, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut ekonomi, tetapi juga menyentuh kemandirian bangsa.

“Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus yakin pada diri sendiri,” katanya.

Baca juga: FKPPI Jakarta Siap Kawal Keamanan dan Dukung Program Pemprov Menuju Kota Global

Pontjo: Perjuangan Indonesia Harus Dilakukan Rakyat Sendiri

Pada akhirnya, Pontjo mengaitkan seluruh gagasan tersebut dengan satu hal: kemandirian masyarakat.

Ia mengatakan Indonesia tidak akan benar-benar maju apabila perjuangan membangun bangsa hanya dibebankan kepada pemerintah atau bahkan bergantung kepada pihak asing.

“Yang berjuang harus rakyat sendiri. Kita tidak bisa berharap ketika Indonesia maju nanti, yang memperjuangkan kemajuan Indonesia justru orang asing. Yang harus berjuang adalah kita sendiri,” ujarnya.

Menurut Pontjo, kemandirian juga harus dibangun dari mental masyarakat.

Kemerdekaan, kata dia, tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan secara fisik.

“Orang yang terjajah tidak mungkin memerdekakan orang lain. Hanya orang yang merdeka yang mampu memerdekakan,” kata Pontjo.

Ia menilai mental yang masih bergantung dan merasa tidak berdaya dapat menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa.

“Kalau masyarakat tidak merdeka, kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan pernah terwujud. Kalau masyarakat masih terjajah secara mental, persoalan bangsa ini tidak akan pernah selesai,” pungkasnya.