TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sebanyak 30 perusahaan di Batam menyatakan komitmennya untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari kesepakatan bersama yang melibatkan dunia usaha dan pemerintah daerah.

Kegiatan penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam yang dihadiri langsung oleh Wamendagri, Bima Arya pada Jumat (11/9/2026).

Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan pihaknya mendukung kesepakatan tersebut.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Batam yang terus meningkat perlu diikuti dengan manfaat yang dirasakan pekerja dan pengusaha lokal.

Ia menilai, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan investasi dan aktivitas usaha, tetapi juga dari kemampuan daerah membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

"Kami berharap pertumbuhan ekonomi ini juga dinikmati oleh pengusaha lokal Batam dan juga pekerja lokal Batam," kata Rafki.

Rafki mengatakan Apindo Batam saat ini memiliki sekitar 700 anggota perusahaan, yang mayoritas merupakan perusahaan besar.

Menurutnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam membantu memperluas penyerapan tenaga kerja lokal

Ia berharap kesepakatan bersama yang telah ditandatangani tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar diwujudkan melalui rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan yang terlibat.

Rafki dalam penuturannya menyebut pengusaha berkolaborasi untuk mendorong tenaga kerja lokal agar lebih cepat terserap.

"Kami harus bekerja setelah ini untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, bahwasanya tenaga kerja lokal kita harus merasakan kue ekonomi yang makin membesar itu," tambahnya.

Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal di tengah pertumbuhan ekonomi Batam.

Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Batam memang mengalami penurunan dari 7,68 persen pada semester I 2025 menjadi 6,76 persen pada semester I 2026. Namun, angka tersebut masih menjadi tantangan yang perlu ditekan melalui perluasan kesempatan kerja.

"Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan," kata Amsakar.

Ia mengatakan, penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi tantangan di tengah tingginya arus migrasi ke Batam.

Karena itu, pemerintah mendorong adanya kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi warga Batam untuk masuk ke dunia kerja.

Selain melalui rekrutmen, Amsakar menyebut pemerintah juga terus mengoptimalkan dana IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) sebesar Rp 40 M untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan kesiapan tenaga kerja.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang mempertemukan perkembangan lapangan kerja dengan kemampuan tenaga kerja lokal.

"Lapangan pekerjaannya diidentifikasi, tenaga kerjanya disiapkan, dan semuanya dihitung betul-betul dari hulu dan ke hilir," kata Bima.

Bima juga mengingatkan bahwa pertumbuhan kota seperti Batam akan diikuti arus migrasi.

Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi pertumbuhan penduduk sekaligus memastikan tenaga kerja yang tersedia sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia menilai kesepakatan antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Batam tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)