TRIBUNTRENDS.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Pelantikan tersebut digelar di Jakarta dan menjadi bagian dari pengisian jabatan menteri untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam keputusan itu disebutkan pengangkatan Prof. Suahasil Nazara, PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti sejumlah persoalan aktual di Indonesia dalam podcast Terus Terang. Ia buka suara soal pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) dan digantikan oleh Suahasil Nazara.
Baca juga: Diganti Suahasil Nazara, Purbaya Tak Lagi Menkeu, Yudo Sadewa: Ngurusin Negara yang Bawahan Korup
Mahfud MD menilai pergantian Menteri Keuangan merupakan langkah Presiden yang perlu diapresiasi. Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Menurut Mahfud, Suahasil merupakan birokrat profesional yang pernah bekerja bersamanya ketika dirinya menjabat sebagai menteri koordinator.
"Saya bekerja dengan dia empat sampai lima tahun ketika Bapak jadi Menko. Cukup profesional dan korek," kata Mahfud, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (15/9/2026).
Ia berharap Suahasil dapat memperbaiki pengelolaan keuangan negara sekaligus membangun komunikasi publik yang lebih baik. Sementara itu, Mahfud mengaku sempat memiliki harapan besar terhadap Purbaya ketika pertama kali menjabat Menteri Keuangan. Namun, menurutnya, terdapat dua kelemahan mendasar yang terlihat selama Purbaya menjalankan tugasnya.
"Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres," ujar Mahfud.
Mahfud menilai sejumlah pernyataan Purbaya kerap memberikan kesan bahwa persoalan ekonomi mudah diselesaikan. Menurut dia, seorang pejabat publik harus berhati-hati ketika menyampaikan pernyataan karena ucapan menteri dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pasar.
Ia juga menyinggung sejumlah pernyataan Purbaya mengenai pajak, kebijakan keuangan negara, hingga persoalan pembiayaan proyek.
Mahfud juga menyinggung pernyataan Purbaya mengenai sejumlah pemerintah daerah yang disebut mengalami kesulitan membayar gaji pegawai. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut memang dapat menggambarkan kondisi yang terjadi di daerah, tetapi seharusnya seorang Menteri Keuangan tidak hanya menyampaikan masalah kepada publik.
"Ungkapan karena kebijakan Presiden mengatakan bahwa alokasi budget-nya begini sehingga kesulitan Menteri Keuangan itu akan dihadapi siapa pun," kata Mahfud.
Namun, ia menilai persoalan tersebut semestinya segera dicari jalan keluarnya.
"Mestinya dia segera mencari jalan keluar saja, enggak usah mengumumkan 490," lanjutnya.
Mahfud bahkan mengaku mendengar keluhan dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) mengenai kondisi keuangan rumah sakit daerah. Ia mengatakan terdapat kekhawatiran dana operasional rumah sakit daerah digunakan untuk membantu kebutuhan pemerintah daerah akibat keterbatasan anggaran.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru karena dana pelayanan kesehatan masyarakat berpotensi digunakan untuk kebutuhan lain.
Mahfud juga menyinggung polemik antara Purbaya dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dana bagi hasil. Ia menilai komunikasi antarpetinggi pemerintahan seharusnya dilakukan melalui jalur yang lebih tepat, bukan saling berbalas pernyataan di ruang publik.
Mahfud menyoroti pernyataan Purbaya yang menjawab bahwa Pramono tidak bisa menekannya.
"Harusnya telepon-teleponan saja. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, pernyataan tersebut menunjukkan komunikasi publik yang kurang tepat. Ia juga mengkritik sikap terlalu percaya diri dalam menyampaikan kemampuan pemerintah menangani persoalan ekonomi.
(TribunTrends)
