Oleh: Anton Prakoso

Praktisi sales, marketing, dan distribusi di Indonesia Timur; Mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Bosowa, Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Bayangkan seseorang harus menghabiskan satu hingga dua jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bahan bakar.

Lebih ironis lagi, setelah antre panjang, ia belum tentu pulang membawa BBM karena stok di SPBU bisa habis tepat ketika gilirannya hampir tiba.

Itulah yang dialami sebagian warga Makassar dan sekitarnya dalam sepekan terakhir.

Antrean tidak lagi berhenti di halaman SPBU; ia meluber ke badan jalan, menyempitkan lajur, dan mengubah ruas-ruas utama kota menjadi simpul kemacetan baru.

Antrean solar di Jalan AP Pettarani dilaporkan mencapai sekitar 450 meter. Pemandangan serupa muncul di Perintis Kemerdekaan, bahkan melintasi batas kota hingga Jalan H.M. Yasin Limpo di Kabupaten Gowa.

Yang juga perlu dicatat: antrean kini tidak hanya terjadi pada solar, tetapi juga Pertalite, dan di sejumlah titik berlangsung sampai dini hari.

Namun di tengah pemandangan itu, otoritas menyampaikan pesan yang berbeda.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok dan pasokan BBM di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi, serta mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying.

Dua narasi ini berdiri berhadapan: klaim yang menenangkan di satu sisi, dan pengalaman harian warga di sisi lain.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sahih: jika stok aman, mengapa masyarakat harus mengantre begitu panjang? Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ia justru tuntutan atas penjelasan yang lebih utuh.

Antrean adalah gejala, bukan akar masalah

Data yang disampaikan Pertamina sebenarnya cukup terbuka. Rata-rata konsumsi harian Solar JBT pada Agustus 2026 tercatat naik 14,6 persen dibanding Mei 2026.

Merespons itu, pasokan solar harian untuk wilayah Makassar dinaikkan dari sekitar 2.100 kiloliter menjadi 2.400 kiloliter per hari, sementara penyaluran Pertalite di Sulawesi Selatan ditambah sekitar 7,6 persen.

Pertamina juga telah memblokir 6.023 QR Code Subsidi Tepat yang terindikasi melakukan pengisian berulang atau transaksi tidak wajar.

Angka-angka itu penting, dan menunjukkan ada upaya nyata. Tetapi angka-angka itu belum menjawab seluruh persoalan.

Sebab krisis distribusi energi tidak selalu berarti barangnya benar-benar habis. Masalah muncul ketika permintaan bergerak lebih cepat daripada kemampuan sistem menyalurkan dan melayaninya pada titik dan waktu tertentu.

Perlu dibedakan dengan jernih antara ketersediaan agregat dan ketersediaan yang dirasakan.

BBM yang tercatat aman di sistem tetapi tidak tersedia ketika konsumen tiba di SPBU tetap merupakan persoalan pelayanan publik.

Catatan DPRD Sulsel bahkan menemukan sejumlah SPBU masih menyimpan solar 11 ribu hingga 14 ribu liter di saat antrean tetap mengular. Ini bukan gambaran kelangkaan absolut; ini gambaran sistem yang tersendat.

"Stok aman" adalah metrik gudang, bukan metrik pelayanan

Dalam praktik distribusi, ada pelajaran dasar yang sering terlupakan: ketersediaan barang di depot tidak otomatis berarti barang itu sampai ke tangan konsumen tepat waktu.

Yang diukur konsumen bukan volume di tangki induk, melainkan berapa lama ia menunggu dan apakah ia pulang membawa barang. Dalam bahasa distribusi, yang dinilai publik adalah tingkat layanan, bukan tingkat persediaan.

Antrean pada dasarnya terbentuk ketika laju kedatangan kendaraan melampaui laju pelayanan.

Laju pelayanan itu ditentukan oleh jumlah nozzle yang aktif, jumlah operator, kecepatan transaksi, dan jam operasi.

Artinya, menaikkan pasokan 14 persen tidak akan menghapus antrean bila kapasitas melayani di titik akhir tidak ikut naik dalam proporsi yang sepadan.

Inilah sebabnya permintaan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar seluruh nozzle diaktifkan, jumlah operator ditambah, dan jadwal pengisian bus serta truk diatur, sesungguhnya menyentuh titik yang tepat.

Pertamina sendiri telah memperpanjang operasional SPBU: dari 11 titik yang sudah 24 jam, kini menjadi 25 SPBU di Makassar.

Langkah ini patut diapresiasi karena secara langsung menambah kapasitas layanan, bukan sekadar menambah volume. Yang dibutuhkan berikutnya adalah memastikan penambahan itu diarahkan pada titik-titik dengan tekanan tertinggi, berdasarkan data antrean harian, bukan pemerataan administratif.

Jangan terburu-buru menyalahkan kepanikan warga

Panic buying memang memperburuk keadaan. Ketika orang melihat antrean, mereka khawatir BBM akan makin sulit diperoleh.

Kekhawatiran mendorong pembelian lebih banyak. Pembelian lebih besar mempercepat habisnya stok di SPBU.

Antrean makin panjang, dan lingkaran kepanikan mengunci dirinya sendiri.

Tetapi menyebut kepanikan sebagai penyebab tidak cukup. Pemerintah perlu bertanya mengapa kepanikan itu muncul.

Mengisi tangki lebih awal, bagi seseorang yang tidak tahu apakah besok BBM tersedia, bukanlah tindakan irasional. Itu respons rasional terhadap ketidakpastian. Yang keliru bukan perilakunya, melainkan ketidakpastian yang membentuknya.

Dalam krisis, informasi adalah bagian dari infrastruktur. Bila informasi resmi terlambat, terlalu umum, atau tidak bisa diverifikasi, ruang kosong akan segera diisi rumor, potongan video, dan pesan berantai.

Setelah itu, pemerintah harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mengembalikan kepercayaan yang sebenarnya tidak perlu hilang.

Maka obat utama panic buying bukan imbauan agar masyarakat tenang. Obatnya adalah kepastian.

Dari antrean SPBU menuju biaya ekonomi

Masalah ini terlalu besar jika dipandang hanya sebagai urusan di halaman SPBU. BBM adalah penggerak aktivitas ekonomi.

Truk yang antre berarti distribusi barang tertunda. Armada angkutan yang kesulitan mengisi berarti jadwal perjalanan berantakan.

Pelaku usaha harus mengalokasikan waktu lebih panjang hanya untuk memperoleh energi, dan waktu itu diambil dari kegiatan produktif lain.

Dampaknya bergerak seperti domino: BBM terganggu, transportasi terganggu; transportasi terganggu, biaya logistik naik; biaya logistik naik, harga barang berpotensi naik; harga naik, daya beli masyarakat tertekan.

Bagi Sulawesi Selatan yang menjadi simpul distribusi Indonesia Timur, rantai ini tidak berhenti di batas kota.

Ada pula biaya yang jarang dihitung: waktu. Seribu orang yang masing-masing kehilangan dua jam untuk antre berarti dua ribu jam produktivitas menguap dalam satu hari.

Jika kondisi itu berlangsung sepekan, nilainya bukan lagi kecil. Karena itu, panjang antrean layak diperlakukan sebagai indikator tekanan ekonomi daerah, bukan sekadar gangguan lalu lintas.

Lima pembenahan yang mendesak

Respons jangka pendek sudah berjalan. Yang belum tampak adalah pembenahan sistem agar pola ini tidak berulang.

Pertama, dashboard BBM Sulawesi Selatan yang dapat diakses publik. Masyarakat tidak perlu mengetahui seluruh data teknis.

Cukup status stok, pasokan yang masuk, SPBU yang sedang mengalami tekanan, dan estimasi waktu normalisasi. Transparansi sederhana ini lebih efektif meredam kepanikan daripada sepuluh kali imbauan.

Kedua, distribusi berbasis data aktual. Bila satu kawasan mengalami lonjakan permintaan, alokasi harus disesuaikan saat itu juga, bukan menunggu siklus distribusi normal.

Data alokasi, realisasi pengiriman, waktu kedatangan mobil tangki, hingga transaksi di nozzle seharusnya dapat ditelusuri.

Ketiga, pengawasan subsidi yang terbuka. Pemblokiran 6.023 QR Code menunjukkan bahwa ketepatan sasaran bukan isu teoretis.

Namun angka penindakan perlu disertai penjelasan: berapa besar potensi volume yang selama ini bocor, dan seberapa jauh penindakan itu benar-benar menambah ketersediaan bagi konsumen yang berhak. Tanpa itu, publik hanya menerima angka tanpa makna.

Keempat, satu pusat kendali krisis. Pemerintah daerah, Pertamina, kepolisian, dan Dinas Perhubungan perlu bekerja dalam satu meja komando.

Antrean yang mengambil badan jalan bukan semata persoalan energi, melainkan juga persoalan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Kelima, sistem peringatan dini. Seluruh transaksi subsidi kini sudah terekam secara digital.

Artinya, lonjakan konsumsi di satu wilayah semestinya terdeteksi jauh sebelum antrean mencapai jalan raya.

Teknologi untuk itu sudah tersedia; yang kurang adalah keputusan untuk menggunakannya sebagai alat antisipasi, bukan sekadar alat pencatatan.

Kritik bukan berarti menyalahkan

Pemerintah dan Pertamina tentu tidak dapat menjamin bahwa gangguan distribusi tidak akan pernah terjadi.

Permintaan berubah, perilaku konsumen berubah, penyalahgunaan subsidi bisa terjadi. Semua itu bagian dari risiko sistem yang besar dan kompleks.

Tetapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali otoritas: memastikan bahwa ketika gangguan muncul, masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, konsisten, dan dapat diverifikasi.

Di sinilah kritik perlu diletakkan secara adil. Persoalannya bukan semata "BBM ada atau tidak ada". Persoalannya adalah mengapa masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM ketika otoritas menyatakan stok aman.

Jika jawabannya peningkatan permintaan, tunjukkan angkanya secara rinci per wilayah. Jika masalahnya distribusi, jelaskan di titik mana rantai itu tersendat.

Jika penyebabnya penyalahgunaan subsidi, buka data penindakan dan dampaknya. Jika masalahnya kepanikan, berikan kepastian yang cukup untuk menghentikannya.

Masyarakat tidak membutuhkan jargon. Mereka membutuhkan kepastian yang bisa mereka periksa sendiri.

Jangan sampai BBM aman, tetapi kepercayaan publik habis

Sulawesi Selatan adalah salah satu pusat ekonomi terpenting di Indonesia Timur. Gangguan energi di Makassar karena itu tidak layak diperlakukan sebagai persoalan kecil di tingkat SPBU.

Antrean panjang adalah sinyal. Ia memberi tahu bahwa ada tekanan dalam sistem, entah pada sisi permintaan, distribusi, pengawasan, kapasitas pelayanan, atau komunikasi publik.

Tugas pemerintah bukan sekadar memadamkan antrean hari ini, melainkan memastikan pola yang sama tidak terulang bulan depan.

Krisis ini semestinya menjadi momentum memperbaiki tata kelola distribusi energi daerah. Teknologinya sudah ada. Datanya sudah terkumpul.

Sistem digital untuk memantau transaksi sudah berjalan. Yang belum dilakukan adalah mengintegrasikan semuanya menjadi satu mekanisme pengambilan keputusan yang cepat dan transparan.

Masyarakat umumnya dapat menerima bahwa sebuah sistem sesekali mengalami gangguan.

Yang sulit diterima adalah ketika gangguan berlangsung lama sementara penjelasan yang diberikan tidak sebanding dengan kesulitan yang mereka alami setiap hari.

Maka pertanyaan tentang BBM Sulawesi Selatan pada akhirnya bukan hanya "Apakah stoknya cukup?" Pertanyaan yang lebih penting adalah: "Apakah sistem kita cukup tangguh untuk memastikan BBM yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, pada saat mereka membutuhkannya?"

Pasokan BBM boleh sesekali terganggu. Tetapi jangan sampai kepercayaan publik ikut kehabisan stok.