BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sebanyak 204 Kartu Pencari Kerja atau AK1 diterbitkan di Kabupaten Bangka Tengah sepanjang Januari hingga 14 September 2026.

Angka tersebut bukan gambaran utuh jumlah pengangguran, tetapi menjadi salah satu potret masyarakat yang secara
resmi sedang mencari pekerjaan. Data itu sekaligus menunjukkan tantangan pasar kerja di daerah. 

Di tengah kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, kesempatan kerja yang tersedia belum selalu mampu menampung seluruh pencari kerja.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Bangka Tengah Teguh Prabowo mengatakan, penerbitan AK1 dapat menjadi salah satu rujukan pemerintah untuk membaca dinamika pencari kerja.

“Dari data kami, di tahun 2026 ini, dari Januari sampai 14 September 2026 ada 204 kartu kuning yang diterbitkan. Tentu ini menjadi salah satu potret pencari kerja kita,” ujar Teguh, Senin (14/9).

Menurut dia, AK1 merupakan identitas resmi bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Pemegang kartu tersebut tidak selalu berarti seseorang sama sekali belum bekerja. Karena itu, data AK1 perlu ditempatkan sebagai bagian dari gambaran lebih luas mengenai kondisi ketenagakerjaan. 

Pengurusan dokumen tersebut kini juga semakin mudah. Penerbitan AK1 telah terintegrasi dengan sistem Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Pencari kerja dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui platform tersebut, kemudian datang ke kantor DPMPTK untuk mencetak kartu setelah proses verifikasi.

“Sekarang masyarakat bisa mengurusnya secara online melalui sistem Siap Kerja. Websitenya yakni Siapkerja.kemenaker.go.id, itu terintegrasi dari Kementerian,” kata Teguh.

Kemudahan itu dinilai penting karena semakin banyak warga yang mendaftarkan diri, semakin terbuka pula peluang pemerintah memiliki data pencari kerja yang lebih aktual.

“Kita akan melayani dengan cepat, agar membantu pencari kerja juga,” ujarnya.

Kompetensi

Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi lowongan. Ketika jumlah pelamar tidak sebanding dengan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi hingga kemampuan menciptakan usaha menjadi bagian penting dari solusi.

Kepala DPMPTK Bangka Tengah Risaldi Adhari mengatakan, pemerintah menyiapkan pelatihan kerja melalui program Tailor Made Training (TMT).

Pelatihan yang dijadwalkan mulai 30 September 2026 itu mencakup instalasi listrik bangunan sederhana, menjahit, serta barista atau peracikan minuman kopi.

“Pelatihan ini kami harapkan dapat memberikan keterampilan yang benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat, baik untuk memasuki dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri,” ujar Risaldi.

Program tersebut menyasar warga minimal berusia 18 tahun, memiliki KTP, berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/SMK sederajat, serta mempunyai akun Siap Kerja. Sebelumnya, program serupa juga dilaksanakan bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung.

Anggota Komisi IV DPRD Bangka Belitung Maryam menilai persoalan kesempatan kerja harus dilihat lebih luas. Menurutnya, masyarakat tidak selamanya dapat bergantung pada perusahaan yang membuka lowongan.

“Peluang kerja ini ada, dua penciptanya, dicipta sendiri oleh oknum pencari kerja dengan keahlian dan keterampilannya. Atau diciptakan oleh pihak ketiga, perusahaan,” kata Maryam, Minggu (13/9). 

Ia mendorong pemerintah memberikan dukungan lanjutan bagi warga yang memiliki keterampilan tetapi terkendala modal. 

“Punya semangat. Minim di modal. Artinya di mana kehadiran kita, pencari kerja ini mereka kita ayomi dan suport permodalan pemasaran, dirangkul dan sebagainya,” ujarnya.

Maryam juga menyoroti struktur ekonomi Bangka Belitung yang masih membutuhkan diversifikasi. 

Setiap tahun ribuan lulusan SMA, SMK, dan sederajat masuk ke pasar kerja, sementara rekrutmen pemerintah tidak berlangsung setiap tahun.

Karena itu, ia mendorong pelatihan gratis, pengembangan sektor digital dan ekonomi kreatif, serta pengurangan ketergantungan terhadap sektor pertambangan.

“Berbicara peluang kerja dimulai dari keseriusan pemerintah mau merencanakan atau tidak,” katanya. (riu/w4)