TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Tim gabungan Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta Selatan bergerak cepat mengamankan 13 orang pria yang diduga kuat sebagai pelaku aksi pengeroyokan terhadap sesama buruh tersebut.

Hal tersebut sebagai upaya pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan di mess buruh proyek vila PT Tunas Jaya Sanur, Sawangan, Kuta Selatan.

Pemeriksaan belasan terduga pelaku ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Denpasar, Kompol Agus Riwayanto Diputra, bersama Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Muhammad Said Husen, menyusul tewasnya salah seorang korban pengeroyokan, Adrianus Wungo (24).

Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, mengatakan bahwa tim gabungan dari Unit Reskrim Polsek Kuta Selatan dan Opsnal Unit 1 Jatanras Polresta Denpasar telah mengamankan seluruh terduga pelaku dari area sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Tim gabungan berhasil mengamankan 13 orang laki-laki yang diduga melakukan pengeroyokan terhadap para korban," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, pada Sabtu 12 September 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, modus operandi yang digunakan kelompok ini tergolong beringas.

Baca juga: Kronologi Kasus Pengeroyokan Maut di Mess Badung Bali, Berawal dari Suara Benturan Seng Toilet

Para pelaku menyerang korban secara beramai-ramai dalam jumlah massa yang besar.

"Para pelaku tidak hanya memukul dengan tangan kosong atau menendang, tetapi juga menyerang secara bersama-sama menggunakan berbagai alat dan benda berbahaya," ungkap Iptu Gede Adi.

Dari penindakan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang dipakai mengeroyok korban hingga babak belur dan berujung kematian. 

Barang bukti yang diamankan meliputi satu bilah pisau, dua batang potongan pipa besi, satu buah batako, satu buah ember, serta satu balok kayu.

Saat ini ke 13 orang terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah digelandang ke Mapolresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan.

"Seluruh terduga pelaku saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Denpasar untuk mendalami peran masing-masing dan menetapkan status hukum mereka lebih lanjut," pungkas Iptu Gede Adi.

(*)