TRIBUNJAMBI.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong terobosan baru dalam mewujudkan inklusi dan literasi keuangan nasional secara optimal.
Presiden Prabowo meminta seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank resmi atau rekening koran pribadi guna mendukung digitalisasi ekonomi dan mempermudah penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Menanggapi arahan langsung dari Presiden Prabowo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) untuk menyiapkan infrastruktur rekening massal tersebut.
Sebagai modal awal, pemerintah bakal memodali setiap rekening baru masyarakat dengan saldo sebesar Rp50.000 yang bersumber dari alokasi anggaran APBN.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Airlangga Hartarto.
Guna memastikan kepemilikan rekening mencakup seluruh warga negara tanpa terkecuali, pemerintah akan memanfaatkan basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Data tersebut selanjutnya disinkronkan dengan sistem pembayaran di Bank Indonesia (BI).
"Nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya, jadi menggunakan QRIS," papar Airlangga.
Pemerintah menargetkan langkah ini dapat mendongkrak capaian literasi dan inklusi keuangan Indonesia melampaui standar internasional.
Berdasarkan data OJK dan BPS terbaru, tingkat inklusi keuangan nasional sudah menyentuh 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan mencapai 65,57 persen—angka yang terbilang melampaui standar rata-rata negara anggota OECD.
Baca juga: Saldo Rp50 Ribu untuk Rekening Warga Usia 17 Tahun Tak Terpotong, Pemerintah Siapkan Rp11 T
Baca juga: Macet 1 KM di Jembatan Aurduri I Jambi, Mobil Besar Rusak di Tengah Jalan
Ke depannya, rekening terintegrasi ini diproyeksikan menjadi saluran tunggal bagi penerimaan berbagai program bantuan langsung dan subsidi pemerintah.
Selain membahas digitalisasi rekening warga, rapat bersama Presiden Prabowo turut menyepakati keberlanjutan program perlindungan sosial di sektor pangan, khususnya dalam menghadapi dampak fenomena iklim El Nino.
Pemerintah memastikan bahwa program bantuan beras sebesar 10 kg per bulan (total 30 kg hingga September) akan diteruskan ke bulan-bulan berikutnya.
"Arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember," ungkap Airlangga.
Pemerintah juga terus memantau dampak risiko kontraksi ekonomi dan gangguan logistik penerbangan di sejumlah daerah akibat erupsi beberapa gunung berapi di Indonesia.
Baca juga: Ramai Percepatan Pemilu Ala Budi Arie dan Pidato AHY Bahas Kekuasan, Pakar Singgung Gibran
Baca juga: Soal Kehadiran Jokowi di Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa, Pengamat: Hanya Jokowi dan Tuhan yang Tahu
Baca juga: Arus Lalu Lintas Jembatan Aurduri I Jambi Kembali Normal Usai Kecelakaan
