TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto, Turi, Sleman tengah menjadi sorotan, pascainsiden ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, didampingi suaminya, Bambang Sigit Sulaksono, yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Sleman dan para guru penerima manfaat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur tersebut, pada Sabtu (12/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Esti memberikan perhatian khusus pada kedisiplinan pelabelan makanan serta beban kapasitas produksi dapur yang dinilai terlalu besar untuk dikelola sekaligus.
Ia menyoroti bahwa standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya terkait sistem pelabelan pada setiap wadah ompreng yang belum dijalankan secara disiplin.
Padahal, pelabelan ini sangat penting untuk menentukan batas waktu aman konsumsi makanan untuk mencegah risiko kesehatan bagi anak-anak.
"Standar yang sudah diterapkan oleh BGN harus 100 persen ditindaklanjuti. Contohnya adalah ketika harus dilakukan labeling per ompreng yang memuat batas waktu konsumsi. Kemarin kan memang belum dilakukan itu," tegas Esti.
Selain masalah pelabelan, Esti juga mengingatkan tantangan berat dalam mengelola porsi masakan yang jumlahnya sangat banyak, yakni mencapai 2.682 penerima manfaat yang dimasak per hari.
Berdasarkan pengalamannya, dalam bidang katering, memasak dalam jumlah masif membutuhkan infrastruktur penyimpanan, higienitas, dan manajemen SDM profesional yang matang agar tidak mengorbankan kualitas.
"Karena ini berat loh memasak untuk 2.600-an sekian, itu sesuatu yang tidak mudah. Saya butuh pengalaman panjang untuk saya, keluarga saya punya katering. Karyawannya sama, tapi ketika kami memasak 3.000 itu karena pagi 1.000, siang 1.000, sore 1.000. Sehingga masaknya bisa artinya hanya menyiapkan 1.000 dalam satu skala dan itu karyawannya sama lebih dari 40 orang sama tenaga distribusinya," kata dia.
Sambangi dapur
Esti, dalam sidak itu, mendatangi setiap sudut dapur. Ia meninjau ruang memasak, tempat mencuci bahan baku hingga ruang dingin yang dijadikan lokasi penyimpanan bahan pangan.
Menurutnya, pemahaman terkait karakter bahan pangan bagi karyawan di dapur sangat penting. Misalnya daging, berapa lama boleh dibiarkan terbuka di luar ruang penyimpanan sebelum dimasak. Kemudian ketika di masak butuh waktu berapa lama agar mempunyai tingkat kematangan yang tepat.
"Profesional yang masak SDM-nya juga perlu dilihat, nek perlu dikursuske supaya menguasai. Jangan sekedar menerima tenaga kerja. Tenaga kerja yang sudah masuk ditambahi ilmunya," jelas Esti.
Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu juga menyinggung terkait gejala keracunan yang terjadi akibat MBG, membuat masyarakat mulai ada upaya menuntut hukum.
Karena itu, ia mengingatkan, agar SPPG selalu berhati-hati. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Karo, bagaimana seorang anak harus kehilangan 70?ya ingatnya karena diduga keracunan MBG ini.
"Akhirnya mereka membawa ke ranah hukum dan tidak bisa kita halangi karena persoalan hukum itu kan, sama untuk setiap warga negara, punya hak yang sama. Sehingga kalau ada kasus seperti itu lalu ada mengadukan, ya mungkin itu hak mereka," kata Esti.
"Jadi kehati-hatian SPPG seluruh Indonesia di dalam rangka menyehatkan anak-anak kita. Ini program besarnya Prabowo. Program besar yang sangat luar biasa karena untuk kesehatan anak-anak kita, tentu harus dikerjakan secara profesional," imbuhnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Sleman, Bambang, yang turut mendampingi sidak tersebut. Ia menyoroti kapasitas penyimpanan bahan baku di lokasi yang dinilai tidak sebanding dengan volume produksi untuk ribuan porsi.
Bambang mengusulkan agar jumlah penerima manfaat per unit pelayanan idealnya dibatasi maksimal sekitar 1.500 orang saja agar kontrol kualitas dan kebersihannya lebih terjaga. Selain itu, ia juga mengusulkan agar sekolah diberi hak untuk mengelola MBG, artinya sekolah diperbolehkan menerima atau menolak.
"Jadi tidak dipaksakan," kata dia.
Sementara itu, Kepala SPPG Wonokerto Turi, Rifqi Dimas Pratama mengatakan, saat ini pihaknya tengah menjalani sanksi pembekuan operasional selama 20 hari. Masa itu digunakan untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana dapur. Pembenahan ini mencakup perbaikan tata letak ruang transit makanan agar proses pendinginan sebelum dikemas lebih steril dan tidak berembun.
Terkait insiden kesehatan yang terjadi, pihak SPPG mencatat ada 111 orang yang sempat bergejala. Data ini berbeda dengan Dinas Kesehatan yang mencatat 134 orang. Rifqi memastikan bahwa saat ini kondisi para korban mayoritas telah berangsur pulih dan membaik.
Sebagai langkah pemulihan kepercayaan masyarakat, pihak SPPG berkomitmen untuk memperketat standar operasional, menanggung biaya pengobatan, serta menggandeng pihak sekolah untuk ikut mengunjungi dapur secara berkala. Ini penting agar pihak sekolah ikut memantau langsung proses produksi hingga distribusi makanan.
"Untuk membangun kepercayaan masyarakat lagi, kita dapat masukan dari sekolah, itu nanti kita akan ada kunjungan per beberapa hari sekali dalam 1 minggu untuk pengecekan di area, di dalam dapur. Itu nanti (teknisnya sebelum kunjungan) koordinasi sekolah dengan kita, begitu," kata Dimas.
