TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pimpinan Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman menegaskan komitmen untuk mendorong pemerintah mempermudah replanting atau penanaman ulang sawit.

Hal ini diutarakannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke industri kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 20 September 2024.

"Informasi dari teman-teman baik dari asosiasi pengusahanya, asosiasi dan lain sebagainya ada satu kendala yang cukup masif dimana mereka ingin melakukan penanaman ulang mereka tidak terkendala oleh aturan yang dibuat. Ini menghambat produktivitas produksi kelapa sawit yang berdampak pada penurunan pendapatan negara melalui industri kelapa sawit," ujar Maman.

Dampaknya, kata Maman, bisa kemana-mana, bisa pada ekonomi para petani, hingga tentunya pemasukan negara.

"Dan ini harus yang segera dicarikan solusi dalam waktu secepat-cepatnya. Contohnya dari koperasi menyampaikan pengajuan penanaman ulang replanting bisa setahun lebih atau tiga empat tahun, ini mau kita atasi," ujarnya.

Politisi Golkar ini menegaskan Komisi VII DPR RI akan mengkaji hal ini dan jika perlu dipansuskan.

"Kami komisi VII DPR RI lagi mengkaji, membuat rekomendasi, apakah perlu ditingkatkan menjadi Pansus karena terkait dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian," ungkap Maman.

"DPR dalam konteks pengawasan, kita mendorong dari sektor politik, kita mengendorse pemerintah untuk segera menjadi isu yang wajib segera diselesaikan," tambah politisi asal Kalbar ini.

Salah satu visi dan misi besar Prabowo Subianto menjadi Presiden, lanjut Maman yaitu menaikan dari B30 menjadi B40 dan B50. 

Salah satu solusinya adalah penanaman ulang atau replanting. Jika tidak segera, maka program B30, B40 dan B50 akan terkendala.

"Yang kita khawatirkan, ini bisa kejadian di Migas kita. Indonesia yang adalah produsen utama minyak dan gas namun kita masih impor minyak dan gas, nah kita menjaga ini. Indonesia produsen kelapa sawit nomor satu di dunia, tapi jangan sampai gara-gara kita salah tata kelola kita jadi importir kelapa sawit," bebernya.

"Insya Allah diera Pak Prabowo kita tuntaskan," timpal Maman.

Ketua Apkindo, Gulat Manurung juga menegaskan hal serupa yang menjadi kegundahan pihaknya.

"Sebenarnya sawit itu permasalahan itu tidak susah, yang kalau masalah itu tidak ada duit membangun kebun dan lahan tidak ada. Ini kita ada duit dan lahan tapi persoalannya adalah persyaratan yang dibuat kementerian terkait untuk replanting peremajaan swadaya rakyat atau PSR," katanya.

Pertama, kata dia, persyaratan dari Kementerian Pertanian yang cukup panjang dan bertele-tele sampai dua tiga tahun yang juga tidak clear. 

"Persyaratannya seperti bukan dari kawasan hutan, padahal UU Cipta Kerja sudah menyatakan tertanam 2020 kebawah luas lima hektar ke bawah itu clear. Persyaratan PSR umurnya 10 tahun ke atas, luasnya kurang dari empat hektar, namun entah kenapa peraturan itu menjadi terganggu PSR yang menjadi program Pak Jokowi," papar Gulat Manurung.

"Kami berharap dipemerintahan Pak Prabowo tidak lagi terjadi. Bagaimana caranya? memandatorykan replanting. Kalau sudah wajib tidak banyak cerita lagi. Kalau sudah mau bisa diback up pemerintah," tutupnya.

Untuk informasi pada kunker ini juga dihadiri anggota DPR RI Cornelis dan jajaran Kementerian serta dinas terkait tingkat Provinsi Kalbar.