Sri Mulyani Buka Suara soal Pemda Nakal Manipulasi Data Inflasi Demi Insentif
kumparanBISNIS October 04, 2024 01:20 PM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal adanya dugaan pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada oknum kepala daerah memanipulasi data inflasi demi mendapatkan insentif tambahan. Tito bilang, oknum kepala daerah itu mengunjungi kantor BPS untuk meminta data inflasi dipalsukan.
"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jumat (4/10).
Sri Mulyani menekankan data inflasi yang dilaporkan pemda harus akurat dan kredibel. Data yang tidak valid berpotensi menciptakan distorsi dalam pemberian insentif, yang seharusnya didasarkan pada pencapaian pemda dalam menjaga stabilitas harga.
"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel dan pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," tegasnya.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah bekerja sama untuk memastikan keakuratan data inflasi yang dilaporkan oleh Pemda. Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif yang diberikan kepada Pemda harus benar-benar mencerminkan pencapaian riil mereka dalam menjaga stabilitas harga.
"Jadi kami sepakat Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan kemungkinan penarikan insentif dari Pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi. Langkah ini dinilai perlu untuk menjaga kredibilitas kebijakan insentif pemerintah.
"Kami pertimbangkan (menarik insentif dari Pemda nakal)," ujar Febrio.
Di samping itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan BPS memiliki data melalui metodologi tertentu untuk menghitung angka inflasi. Dia memastikan BPS menjaga independensi terkait pengolahan data dan pengumpulan data secara independen.
“Dalam menentukan sampling dan pengambilan data harga di daerah, kami juga menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah statistik, dan ini angka yang dihasilkan BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Senin (1/10).
Dia memastikan, BPS mempunyai penjaminan kualitas, dalam setiap survei dan pengolahan data. Bahkan pemilihan waktu, tempat, dan lokasi pasarnya mengacu pada standar internasional.
“Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain,” jelas dia.
