PDIP Harap Prabowo Selektif Pilih Mendikbud: Ada Banyak Masalah Pendidikan di RI
kumparanNEWS October 09, 2024 11:20 AM
PDIP menyoroti sejumlah aspek layanan pendidikan Indonesia masih mengalami berbagai persoalan sehingga. Anggota DPR dari PDIP Andreas Pareira mengatakan, masalah pendidikan akan menjadi tantangan berat untuk Mendikbud yang akan datang.
Ia menilai, banyaknya persoalan di sektor pendidikan membuat kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan.
“Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak menilai presiden terpilih perlu sangat selektif memilih Mendikbud di Kabinetnya,” kata Andreas dalam keterangannya, Rabu (9/10).
Prabowo Subianto dalam Rapimnas Partai Gerindra 2024, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, 30 Agustus 2024. Foto: Instagram/@prabowo
Andreas yang dalam periode DPR 2019-2024 bertugas di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan itu membeberkan sejumlah hal yang masih menjadi permasalahan.
“Banyak sekali permasalahan di daerah yang tidak teratasi terutama menyangkut guru dan sarana prasarana menyebabkan masih rendah kualitas layanan pendidikan. Sementara tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam periode transisi dan terhambat akibat dua tahun masa pandemi,” ucap dia.
Petugas membantu orang tua murid dan calon peserta didik baru melakukan pengecekan status pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Posko Pelayanan PPDB, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO
PPDB hingga Jumlah Guru Perlu Jadi Atensi
Andreas menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, sampai masalah kekurangan guru yang masih belum juga terselesaikan. Padahal, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar.
“Kita tahu urusan tenaga pengajar yang masih kurang bagi dunia pendidikan kita sampai sekarang belum juga ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasinya sehingga berdampak terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ungkap Andreas.
Andreas menilai, persoalan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya guru-guru berkualitas.
"Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu sebabnya adalah ketimpangan sertifikasi guru dan rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata dia.
Ilustrasi siswa di Jakarta, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Foto: Ruud Suhendar/Shutterstock
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga dinilai masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru.
Sedangkan untuk ekosistem pendidikan nasional mencakup 60 juta murid, terdapat lebih dari 4 juta pendidik yang tersebar di 400 ribu sekolah.
"Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan," ucap Andreas.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira Foto: Rosa Panggabean/Antara
Legislator dari dapil NTT I itu menambahkan, sertifikasi guru merupakan salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan nasional. Tujuan program sertifikasi guru, kata Andreas, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
"Jika pengajarnya memiliki kualitas yang baik, maka akan memberikan performa mengajar yang baik pula untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," ucap dia.
Kemudian juga masalah biaya pendidikan, perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi, serta perbedaan perspektif tentang pendidikan hingga diskriminasi gender.
Andreas mendorong ada evaluasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan berharap pemerintahan yang akan datang dapat memperbaiki berbagai permasalahan pada sektor pendidikan.
"Harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan permasalahan kualitas layanan pendidikan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir," tegasnya.
Andreas menilai kerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesional juga bisa dilakukan untuk merancang program pelatihan dan evaluasi yang lebih komprehensif.
Ia mendorong pemerintah harus memastikan anggaran yang cukup dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal.
"Dengan memperkuat kualitas guru dapat berdampak langsung pada mutu pembelajaran yang diterima siswa, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas," tutup dia.
