JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan inovasi dan terobosan dalam melakukan pelayanan kepada umat Buddha baik pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan maupun layanan teknis lainnya.

Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan, dalam kurun waktu pemerintahan Presiden Jokowi dan atas arahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ditjen Bimas Buddha selalu mengedepankan pelayanan kepada umat Buddha.



Pelayanan itu mulai dari penyediaan layanan rumah ibadah sehat, layanan distabilitas, pemahaman moderasi beragama, dan pemenuhan kitab suci bagi umat yang berkebutuhan khusus.

“Dalam meningkatkan keyakinan melalui pembacaan kitab suci, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Buddha telah menyediakan beberapa kitab Suci Dhammapada Braille yang diperuntukkan kepada umat yang berkebutuhan khusus dan sudah dirasakan umat Buddha,” ujar Supriyadi, Sabtu (19/10/2024).

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas telah diselenggarakan Dhammasekha sebagai Pendidikan Formal Keagamaan Buddha.

“Ditjen Bimas Buddha juga telah berhasil mendirikan puluhan Dhammasekha. Sampai tahun ini, ada 49 Dhammasekha yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa untuk Nava Dhammasekha 741, Mula Dhammasekha 75, dan Uttama Dhammasekha 32. Hingga kini sudah dalam proses terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) sejumlah 20 Dhammasekha. Untuk Mula Dhammasekha masih dalam proses,” ungkapnya.

Guna menunjang peningkatan pembelajaran pendidikan keagamaan secara nasional dan mandiri, Ditjen Bimas Buddha juga menyediakan Learning Management System (LMS). Sistem ini dapat membantu siswa dan guru pendidikan Agama Buddha dalam melakukan pengembangan pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing serta mendukung transformasi kelembagaan, tahun ini telah terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 452 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Menjadi Institut Nalanda.

Terbitnya KMA ini menjadi awal bangkitnya Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) di Indonesia untuk terus memacu diri begerak dan berkembang seiring tuntutan zaman.

Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu PTKB melalui akreditasi baik akreditasi BAN-PT, LAMDIK dan LAMPTKES, telah tercatat sebanyak 37 Prodi pada 12 PTKB. Rinciannya, peringkat akreditasi A ada 3 prodi, peringkat akreditasi unggul ada 2 prodi dan selebihnya peringkat akreditasi baik sekali dan baik.

Dalam rangka transformasi kelembagaan menuju perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri menjadi Institut terus bergulir dengan diterbitkannya PMA Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan PMA 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri telah menjadi dorongan energi yang positif bagi PTKB, meski masih terdapat sedikit kendala untuk menuju Institut.

Mengalirnya dukungan dari pihak-pihak yang memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di daerah juga sangat dirasakan STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah yang mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Wonogiri seluas 83,776 M2 pada 2024.

Sekolah itu telah dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung layanan pendidikan yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2024 dan berlanjut pada 2025.

Pembangunan gedung juga akan dilakukan pada STABN Sriwijaya Tangerang Banten ditargetkan awal 2025 sudah dimulai peletakan batu pertama.

Beberapa inovasi dan terobosan yang dilakukan Ditjen Bimas Buddha dalam upaya melakukan pelayanan kepada umat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.