BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Inteliten Negara (BIN) Budi Gunawan yang belum lama ini diberhentikan Presiden Joko Widodo, kini ditunjuk menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kabinet Prabowo-Gibran.

Budi Gunawan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk kabinet pemerintahannya. Nama mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu bahkan pertama kali disebut Prabowo saat mengumumkan daftar menteri pada Minggu (20/10/2024) malam.

Budi Gunawan menempati pos yang sebelumnya dijabat mantan Panglima TNI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Dengan demikian, Budi Gunawan akan membawahi sejumlah menteri dan kementerian di bidangnya.

Bukan Kader PDIP

Sebelumnya beredar kabar bahwa Budi Gunawan merupakan kader PDIP Perjuangan (PDIP).

Budi Gunawan termasuk sosok yang dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kedekatan itu lah yang membuat Budi Gunawan yang baru-baru ini digantikan Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai kepala BIN, diisukan sebagai kader PDIP.

Namun, kabar tersebut dibantah internar PDIP dan juga Gerindra.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Budi Gunawan bukan kader PDIP. 

Hasto mengatakan, Budi saat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama ini pun tak merepresentasikan PDIP.

Menurutnya, Budi Gunawan bertugas sebagai mata dan telinga presiden.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal makna dibalik hadirnya Budi Gunawan dalam acara pembekalan calon anggota kabinet Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Hasto mengakui lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983 itu memiliki kedekatan dengan Megawati.

Sebab, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri semasa menjadi wakil presiden hingga presiden.

"Kalau kita lihat antara Budi Gunawan dengan Prabowo hubungan yang baik karena kerja sama antara BIN dan Pertahanan menjadi satu kesatuan konsepsi. Dan tidak dipungkiri bahwa Pak BG pernah menjadi ajudan Ibu Mega."

"Beliau bukan anggota PDIP, sehingga sikap selama ini tugas kepala BIN dijalankan dengan baik sebagai mata telinga presiden," kata Hasto.

Hasto lebih lanjut memastikan, Budi Gunawan tidak punya kartu tanda anggota PDIP. 

Semetara itu, terkait sikap PDIP di pemerintahan, Hasto menuturkan keputusan itu ada di tangan Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. 

"Pak Budi Gunawan bukan KTA PDIP. Sehingga beliau bukan anggota PDIP. Kemudian hal-hal yang sifatnya strategis akan diputuskan oleh Ibu Megawati," kata Hasto.

Terlepas dari apapun keputusannya, Hasto memastikan Megawati dan Prabowo memiliki sejarah panjang di dalam demokrasi baik suka ataupun duka.

"Hubungan Ibu Mega dan Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat, tentu akan menjadi fundamen dalam membangun kerja sama. Tetapi keputusan politiknya nanti ibu Mega yang akan (memutuskan),” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga mengatakan Budi Gunawan bukan merupakan representasi PDIP di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak BG adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Muzani menjelaskan, tak ada satupun kader PDIP yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo.

"Betul bahwa PDIP tidak akan menaruh kadernya," ujar Ketua MPR RI ini.

Dia menuturkan, PDIP tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi dalam sistem pemerintahan.

"Tetapi bagi PDIP itu tidak berarti oposisi. PDIP tidak mengenal oposisi tetapi juga tidak mengenal koalisi," ucap Muzani.

Muzani menyebut, Gerindra menyambut baik sikap PDIP yang mendukung Pemerintahan Prabowo tanpa harus menempatkan kadernya di kabinet.

Sementara, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, partainya mendukung Pemerintahan Prabowo.

Puan menjelaskan, sikap PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo akan diumumkan Megawati sebagai ketua umum.

"Kami akan mendukung Pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet," kata Puan di kompleks parlemen, Minggu.

Dia memastikan PDIP tetap mendukung meksipun tak menempatkan kadernya di kabinet Prabowo.

"Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak harus dalam kabinet," ujar putri Megawati ini.

Profil Budi Gunawan

Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, SH, M Si lahir pada 11 Desember 1959 di Surakarta, Jawa Tengah.

Dikutip dari Kompaspedia, Budi mengenyam pendidikan di SMA 3 Jakarta dan lulus pada 1979.

Setelah itu, dirinya melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian kepolisian di Semarang, Jawa Tengah.

Ia menyelesaikan pendidikan di AKABRI yang kini bernama Akademi Kepolisian (Akpol) itu pada 1983.

Setelah itu, Budi melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1986 sebagai lulusan terbaik. 

Ia lantas mengikuti pendidikan pengembangan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri dengan menyandang lulusan terbaik.
 
Lebih lanjut, Budi mengambil pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional pada 2005 juga dengan menjadi lulusan terbaik.

Di luar itu, Budi menempuh pendidikan magister di Universitas Satya Gama.

Lalu, ia menempuh pendidikan jenjang doktoral di Universitas Trisakti dan lulus pada 2018.

Beberapa bulan kemudian, ia memperoleh gelar Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dalam Bidang Ilmu Intelijen Studi Strategis Kajian Keamanan Nasional Bidang Siber.

Riwayat Karier

Setelah lulus dari Akpol, Budi ditempatkan di PTIK Jakarta. Selang beberapa tahun, dirinya dipindah ke Polda Lampung.

Di sana ia pernah menjabat sebagai Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung (1986), Kabag Lantas Polwil Lampung (1995), Sesdit Lantas Polda Lampung (1997), dan Pamen Polda Lampung (1997).

Budi juga pernah ditugaskan sebagai Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992), Kapolresta Bogor (1999), Kabag Sus Lantas Sundit Regident Dit Lantas Polri (1998). Ia lalu ditugaskan di SSDM Polri sebagai perwira menengah (1999).

Ketika berpangkat Komisaris Besar (Kombes), dirinya pernah menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri (1999-2000).

Kemudian, ia menjadi Ajudan Presiden seiring naiknya Megawati Soekarnoputri dari Wakil Presiden menjadi Presiden RI (2000–2024). 

Semenjak itu, kariernya di Polri melesat. Ia sempat tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan dari Kombes naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) Mabes Polri (2004–2006).

Ia lalu menjabat sebagai Kaselapa Lemdiklat Polri (2006–2008). Kemudian dipromosikan menjabat di kewilayahan sebagai Kapolda Jambi (2008–2009).

Lantas, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) dengan jabatan sebagai Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum).

Ia sempat mutasi dengan jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lantas dipromosikan menjabat di kewilayahan lagi sebagai Kapolda Bali.

Karier Budi kembali melesat dengan meraih pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) saat dipromosikan dengan jabatan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol).

Posisi ini membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Akademi Kepolisian (Akpol), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2012–2015).

Batal Jadi Kapolri

Pada Januari 2015, Presiden Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR RI.

DPR lantas mengumumkan Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh presiden sebagai Kapolri.

Akan tetapi, beberapa hari berselang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

KPK menduga, ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan oleh mantan ajudan Megawati itu.

Merespons surat pengumuman itu, Jokowi lantas menunda pengangkatan Budi Gunawan. 

Jokowi kemudian menunjuk Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri tanpa batasan waktu. 

Pada akhirnya, Jokowi mengirimkan Surat Pergantian Kepala Polri baru atas nama Badrodin Haiti.

Budi lalu ditunjuk menjadi Wakapolri dalam Sidang Wanjakti setelah Badrodin naik menjadi Kapolri.

Pada 9 September 2016, Budi diangkat Jokowi sebagai Kepala BIN. Pangkatnya juga dinaikkan dari Komjen menjadi Jenderal Polisi.

Pada Januari 2018, Budi pensiun dari Polri karena usianya sudah 58 tahun, tetapi tetap menjabat sebagai kepala BIN.

Hingga akhirnya ia dicopot oleh Jokowi dari posisinya dan kini ikut pembekalan calon menteri Prabowo di Hambalang.

(Chrysnha, Deni, Igman, Milani Resti. Fersianus Waku)