Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Pencurian pasir laut dan sumber daya alam (SDA) laut lainnya oleh asing masih marak di Indonesia.

Hal tersebut bahkan menjadi sorotan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melihat fenomena itu, Barisan Serba Guna (Banser) Maritim turut mengecam aksi-aksi pencurian pasir yang dilakukan oleh kapal-kapal asing.

Kasus pencurian pasir laut yang terungkap beberapa waktu lalu, yakni penyedotan pasir laut secara ilegal di perairan Batam, Kepulauan Riau pada sekitar awal Oktober 2024 lalu.

KKP memergoki dua kapal Tiongkok berbendera Malaysia yang mengisap dan menampung pasir laut dari wilayah perairan di Indonesia.

Ketua Banser Maritim, Ikhwan Arief mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga sumber daya alam lautan di Indonesia.

Pihaknya siap memberi dukungan dalam pengawasan di beberapa wilayah perairan.

"Kami memiliki personel yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap membantu mengamankan wilayah perairan," kata Ikhwan, yang juga merupakan Ketua GP Ansor Kabupaten Banyuwangi itu, Senin (21/10/2024).

Menurut Ikhwan, pasir laut merupakan salah satu kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Maka, pencurian terhadapnya harus dilawan bersama.

Bukan hanya pasir laut, menurut dia, kekayaan kelautan lain juga perlu dijaga secara beriringan. Termasuk bayi lobster yang masih kerap dicuri untuk dijual ke luar negeri.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk memerangi pencurian-pencurian kekayaan laut kita," imbuhnya.

Terkait pencurian pasir laut ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memberi perhatian khusus usai dilantik kembali dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Trenggono menyampaikan, akan terus menyoroti kasus pencurian lobster dan pasir laut di wilayah laut Indonesia pada pemerintahan baru.

Dia menyebut, upaya memerangi pencurian kekayaan laut di Perairan RI memiliki tantangan yang cukup berat. Mulai dari luas wilayah laut RI yang besar hingga jumlah kapal milik KKP yang terbatas.