JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, salah satu strategi untuk mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang para pengusaha, untuk ikut membantu mewujudkannya.

Ditekankan juga oleh Menteri Maruarar Sirait bahwa, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran, tidak seluruhnya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Akan tetapi akan dikerjasamakan dengan para pelaku usaha untuk membangun banyak hunian.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telpon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).



Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan, salah satu skema kerja sama yang akan dibangun dengan para pelaku usaha, misalnya dengan mengalokasikan lahan dari Pemerintah, dan kegiatan konstruksi dikerjakan oleh developer atau pengembang.

"Ya, saya sudah sampaikan kepada Pak Presiden konsep saya. Nanti mungkin tanahnya dari negara, teman-teman juga bisa membantu untuk membangun, sebagai bagian dari CSR mereka," tambahnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak lahan-lahan sitaan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung. Sejumlah lahan tersebutlah yang rencananya akan dialokasikan kepada pengembang untuk membangun hunian.

"Besok saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitahan yang ada supaya kita bisa gerak cepat," tambah Maruarar.

"Saya sudah bicara sama Pak Erick juga, nanti kita koordinasi dengan BUMN, kita juga ingin ada tanah-tanah yang ada di kota, supaya nanti masyarakat itu tidak perlu lagi jauh dari daerah ke kota, sehingga biaya, waktu lagi dan sebagainya, lebih efisien," pungkasnya.

Selain pemanfaatan lahan sitaan, Maruarar juga akan berkoordinasi dengan BUMN untuk pemanfaatan lahan yang dimiliki perusahaan pelat merah. Sebagai contoh, lahan yang dimiliki oleh PT KAI, sangat potensial untuk pengembangan hunian yang langsung terintegrasi dengan moda transportasi.

"Kemudian bagaimana dari BUMN, misal dari Kereta Api, itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," ujarnya saat di Istana, pagi tadi.



Sehingga menurutnya, pengembangan kawasan hunian memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama untuk masalah pengadaan lahan. Mengingat bagian pengadaan lahan ini punya biaya terpisah dari proses konstruksi yang tidak kalah mahal.

Maruarar juga mendorong kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pengembangan kawasan hunian. Misalnya mengalokasikan lewat program CRS perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.