TRIBUNWOW.COM - Berikut ini 15 contoh soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024, lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasannya.

Saat ini, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 masih berjalan, peserta bisa mempersiapkan diri dengan latihan soal untuk mendapatkan skor tinggi.

Satu di antara tiga jenis tes di SKD CPNS 2024, yakni TWK bisa dipelajari para peserta untuk makin mempersiapkan diri.

TWK merupakan satu di antara tahapan krusial dalam seleksi CPNS 2024.

Tes ini bertujuan untuk menguji pengetahuan para peserta terkait nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk lolos ke tahapan berikutnya peserta harus melewati ambang batas yang ditentukan di tes TWK yakni sebesar 65.

Materi soal TWK dinilai dengan jawaban benar 5 poin, sedangkan jawaban salah atau tidak menjawab mendapat 0 poin.

Mengingat pentingnya TWK, persiapan yang matang sangat dibutuhkan agar peserta dapat mencapai hasil maksimal. 

Di bawah ini, kami menyajikan kunci jawaban dan pembahasan soal-soal TWK untuk membantu peserta meningkatkan pemahaman dan kesiapan menghadapi seleksi dengan percaya diri dan peluang sukses yang lebih besar.

1. Orang yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyanBangsa adalah…

A. Ir Soekarno
B. Moh Hatta
C. Muh Yamin
D. Mpu Tantular
E. H.O.S. Tjokroaminoto

Jawaban : Muh. Yamin adalah orang yang pertama mengusulkan kepaka bung Karno Bhinneka Tunggal ika dijadikan semboyan Bangsa. (C)

2. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B dalam perubahan UUD 1945 berisi tentang …

A. Hak Asasi Manusia
B. Kebebasan Beragama
C. Pemerintah daerah
D. Demokrasi
E. Kedaulatan Wilayah RI

Jawaban : Pasal 18, 18A, dan 18B membahas tentang adanya wewenang pemerintah daerah terkait otonomi daerah. (C)

3. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena ...

A. Masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen
B. Kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya
C. Para menteri tidak betanggung jawab kepada parlemen 
D. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden
E. Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan kabinet

Jawaban : Sistem pemerintahan presidensial disebut juga sebagai fixed executive karena masa jabatan para menteri tidak ditentukan oleh kepercayaan parlemen. (A)

4. Berdasarkan UUD 1945, yang memegang kekuasaan eksekutif adalah ...

A. Presiden
B. MA
C. Presiden dan para menteri (kabinet)
D. DPR
E. MPR

Jawaban : Kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) → Presiden. (A)

5. Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih melalui ...

A. Mekanisme demokratis
B. Pemilihan langsung
C. Pemilihan oleh parpol mayoritas
D. Pemilihan oleh kalangan menengah atas
E. Semua jawaban salah.

Jawaban : Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pe-merintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (A)

6. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor …

A. 25 tahun 1992
B. 25 tahun 1999
C. 8 tahun 2001
D. 23 tahun 2004
E. 32 tahun 2004

Jawaban : UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur oleh UU No. 32 tahun 2004. (E)

7. Sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum disebut sumber hukum ...

A. Formal
B. Materiel
C. Yurisprudensi
D. Traktat
E. Konvensi

Jawaban : Sumber hukum konvensi adalah sumber hukum yang berasal dari keyakinan kesadaran individu dan pendapat umum. (E)

8. Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi diatur dalam ...

A. UU No. 20 Tahun 1971 jo UU No. 22 Tahun 1999
B. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 2 Tahun 2000
D. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 1 Tahun 2001
E. UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 2 Tahun 2001

Jawaban : UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 → Upaya pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi. (B)

9. Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu …

A. Demokrasi langsung, tidak langsung, dan demokrasi terpimpin
B. Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan
C. Demokrasi terpimin, pancasila, dan parlementer
D. Demokrasi langsung, pancasila dan parlementer
E. Demokrasi referendum, dengan pemisahan kekuasaan

Jawaban : Berdasarkan paham yang dianut, demokrasi → Demokrasi Liberal, komunis, dan gabungan . (B)

10. Magna Charta merupakan kontrak atau perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja. Di Inggris, yang berisikan tentang hal-hal berikut ini, kecuali…
A. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
B. Kekuasaan raja harus dibatasi.
C. Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.
D. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
E. Petugas pajak dapat menarik uang iuran pajak tanpa pengecualian.

Jawaban : Isi Magna Carta sebagai berikut:
a) Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
b) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak.
c) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
d) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
e) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
f) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
g) Kekuasaan raja harus dibatasi.
h) Hak Asasi Manusia (HAM) lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. (E) 

11. Pergantian sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada ...

A. Maklumat Wakil Presiden Nomor IX Tanggal 16 Oktober 1945
B. Maklumat Wakil Presiden Nomor XI Tanggal 16 Oktober 1945
C. Maklumat Wakil Presiden Nomor XII Tanggal 16 Oktober 1945
D. Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945
E. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 

Jawaban :  (E)

12. Yang bukan merupakan Raja Kerajaan Singasari adalah...

A. Ken Arok
B. Anusapati
C. Tohjaya
D. Raden Wijaya
E. Kertanegara

Jawaban : Raden Wijaya adalah Raja Kerajaan Majapahit. (D)

13. Di bawah ini salah satu nama Raja Samudra Pasai adalah...

A. Sultan Malik as-Saleh
B. Sultan Ibrahim
C. Sultan Iskandar Muda
D. Raden Patah
E. Sultan Trenggono

Jawaban : Raja Samudra Pasai Sultan Malik as-Saleh, Sultan Muhammad, danMalik Az Zahir. (A)

14. Di bawah ini perjanjian yang timbul dari Perang Dunia I, kecuali..

A. Perjanjian Versailles 
B. Perjanjian St. Germani.
C. Perjanjian Neulily 
D. Perjanjian Trianon 
E. Perjanjian Postdam

Jawaban : Perjanjian Postdam adalah perjanjian setelah Perang Dunia II. (E)

15. Negara yang temasuk dalam blok fasis dalam Perang Dunia II adalah...

A. Inggris
B. Perancis
C. Austria
D. Polandia
E. Belgia

Jawaban : UNCI Badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 untuk menggantikan Komisi Tiga (A)

*) Disclaimer :

*Soal-soal ini hanya sebagai bahan latihan sebelum mengikuti tes CPNS.

*Soal dan kunci jawaban di atas ada kemungkinan berbeda dengan soal yang keluar saat tes.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta/Alya Ramadhani 'Abidah)