Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema baru untuk penyaluran subsidi energi, baik bahan bakar minyak (BBM), listrik, maupun LPG agar tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pertama, mengalihkan anggaran subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang benar-benar masuk dalam daftar penerima.

Sehingga, harga BBM atau energi lainnya seperti elpiji dan listrik akan mengacu pada harga keekonomian pasar.

Namun, hal ini bakal memberikan dampak lain. Di mana, tempat-tempat atau fasilitas umum dan sosial akan terbebani dalam membayar tagihan penggunaan energi.

"Formulasi yang pertama adalah, apakah ini semua kita alihkan ke BLT? Kalau ini kita alihkan ke BLT, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat," ungkap Bahlil.

"Juga UMKM dan segala macamnya, transportasi umum (terbebani biaya energi)" sambungnya.

Sementara skema yang kedua, akan menjalankan dua opsi. Yakni mengkombinasikan skema BLT dan subsidi langsung ke komoditas energi.

"Alternatif kedua, alternatif kedua adalah, yang semuanya fasilitas umum, untuk bisa menahan inflasi, tetap dia subsidi-nya berbentuk barang. Selebihnya kita pakai BLT," beber Bahlil.

Bahlil juga menyebutkan, bahwasanya Pemerintah juga menyiapkan skema yang ketiga. Namun, skema ini masih dalam tahap wacana, sehingga ia belum dapat membeberkan secar detail.

Saat ini, lanjut Bahlil, Pemerintah tengah berupaya dan mencari formulasi yang tepat agar subsidi energi dapat tepat sasaran.

Apabila solusi itu sudah mengerucut, maka hasilnya akan langsung diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Karena tunggu kami laporkan kepada Pak Presiden dulu. Kalau sudah putus, baru kami laporkan kepada Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, penyaluran subsidi energi disebut masih banyak yang tak tepat sasaran.

Bahlil Lahadalia menyebut, potensi nilai subsidi energi yang tak sesuai peruntukannya sekitar Rp100 triliun per tahun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik Itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," ucap Bahlil usai menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Untuk itu, Pemerintah tengah menyiapkan skema untuk memperketat alokasi anggaran energi agar dapat sesuai dengan peruntukannya.

Bahlil mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah melakukan pembahasan, dan dalam beberapa pekan mendatang skema yang dimaksud akan difinalisasi.