BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Angkutan Kota dan Angkutan Desa jumlahnya semakin menurun setiap tahunya. Itu disebabkan karena semakin banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat, Juswardi, mengatakan, sejak Kabupaten Bangka Barat berdiri Angkutan Kota dan Angkutan Desa menjadi andalan transportasi masyarakat.
Namun, dengan terus berkembangnya zaman dan banyak kendaraan pribadi membuat angkutan perlahan menepi dan semakin sedikit jumlahnya.
"Untuk angkutan desa dan angkutan kota. Terjadi penurunan secara signifikan, dulu masih banyak angkutan desa melayani Mentok-Parittiga, Mentok-Kelapa, Mentok-Tempilang. Tapi semakin berkurang, seiring berkembangnya waktu, serta kemajuan teknologi, dan banyak kendaraan pribadi," kata Juswardi kepada Bangkapos.com, Senin (18/11/2024).
Ia menambahkan, keberadaan angkot masih ditemui di Mentok. Namun, tak banyak aktif dan Angdes masih berjalan sampai saat ini melayani rute Mentok, Jebus, Parittiga, dan Tempilang dengan jumlah yang terbatas.
"Sementara untuk angkutan kota antar provinsi (AKDP), itu kewenangan provinsi ada izinnya, untuk perpanjangan izin dari kami yang merekomendasinya,"terangnya.
Sementara untuk tarif angkot dan angdes, dikatakan Juswardi, belum ada peraturan daerah di Bangka Barat yang mengaturnya. Sehingga menginduk pada aturan Pemprov Babel.
"Angdes dan angkot kita belum pernah dari dulu saat perubahan nomenklatur, belum buat peraturan peraturan daerah. Terkait tarifnya, dasarnya kita pakai peraturan gubernur, terkait tarif angkutan di wilayah Provinsi Babel. Karena rutenya hampir mirip. Kalau Mentok-Parittiga sekitar Rp 50 ribu, jaraknya hampir sama-sama Mentok-Pangkalpinang," katanya.
Ojek Pengkolan
Keberadaan transportasi Ojek Pengkolan masih ditemui di Mentok, Bangka Barat. Mereka mangkal di sejumlah titik, seperti Pasar Mentok, persimpangan lampu merah hingga Pelabuhan Tanjungkalian. Namun, jumlahnya tak banyak.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat, Juswardi, mengatakan, keberadaan ojek pengkolan masih menjadi peluang usaha di Kecamatan Mentok.
Walaupun menurutnya, aturan terkait tarif dan izin ojek pengkolan tidak direkomendasikan menjadi angkutan penumpang.
"Kita daerah pulau, terutama di Mentok mungkin ada kebutuhan masyarakat, misalnya dari pelabuhan, pasar. Lalu ada satu, dua orang yang tertarik untuk ngojek. Jadi ada organisasi lalu membuka ojek," kata Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Disperkimhub Bangka Barat, Juswardi.
Dia menambahkan, ojek pengkolan yang saat ini masih ditemui di Kecamatan Mentok, Bangka Barat secara aturan resmi tidak diatur, baik itu melalui Peraturan Daerah atupun Peraturan Bupati.
"Kalau ojek roda dua aturan perhub tidak di rekomendasikan menjadi angkutan penumpang. Karena secara sefety tidak layak, sama ojek online pun harusnya tetap roda empat, walaupun off line, roda dua tidak ada, pilihannya Angkot," katanya.
Dikatakan Jus, keberadaan ojek pengkolan hanya ada di Mentok, dan jumlahnya tak banyak. Sementara belum ditemui ojek online (Ojol) melalui aplikasi di Bangka Barat.
"Belum ada, Ojol dari sejumlah aplikasi seperti Grab tidak ada. Kemarin informasi coba ke sini, tetapi setelah mereka survei tidak masuk, malah rugi bukan malah untung. Tentu pengusaha ini ada hitung untung ruginya," jelasnya.
Lebih jauh, Jus mengatakan keberadaan ojek pengkolan atau offline masih bertahan di Mentok, Bangka Barat, di tengah semakin banyaknya kendaraan pribadi saat ini.
"Kalau di Mentok ojek off line atau ojek pengkolan, masih ada mereka mangkal di lampu merah, pasar, pelabuhan. Tetapi jumlahnya tidak bertambah setiap tahun, bahkan menurun, karena sekarang penjualan kendaraan dipermudah untuk memiliki roda dua dan empat," terangnya.
Selain itu, Jus menjelaskan untuk jasa online di Mentok, banyak bermunculan, dilakukan secara online, seperti membeli barang dan jasa lainnya.
"Kalau sekarang ini lebih ke barang secara onlins, untuk motor banyak sekali delivery barang dari tempat penjual ke rumah pembeli di Mentok. Istilahnya COD, karena belanja lebih simpel. Tetapi itu antar warga saja, kalau secara resmi melaui aplikasi atau provider resmi, belum ada," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)
