TIMESINDONESIA, JOGJA – Gelombang protes terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus bermunculan.
Senator Hilmy Muhammad, yang akrab disapa Gus Hilmy, meminta pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan tersebut karena dinilai membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Kebijakan PPN 12 persen harus segera dikaji ulang. Jangan menunggu protes semakin besar. Ini menjadi beban berat bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujar Gus Hilmy melalui keterangan tertulis kepada media, pada Sabtu (21/12/2024).
Selain itu, Gus Hilmy menilai bahwa negara memerlukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar kebijakan bersifat jangka panjang dan berpihak kepada rakyat.
“Inilah darurat GBHN! Sudah saatnya kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sehingga kebijakan bisa dirancang untuk jangka panjang dan berpihak kepada rakyat. Tanpa GBHN, kita hanya menghadapi program-program kejutan setiap lima tahun yang sering tidak berpihak pada rakyat,” tegas anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.
Menurut Gus Hilmy, keberadaan GBHN juga dapat mengurangi biaya politik yang membengkak pasca Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia menyoroti struktur kabinet yang terlalu gemuk dan banyaknya lembaga baru yang dinilai tidak mendesak.
“GBHN juga bisa mengurangi biaya politik pasca Pilpres. Saat ini, kabinet terlalu gemuk dan banyak lembaga dibentuk tanpa urgensi. Di tengah protes terhadap PPN 12 persen, kita justru melihat pelantikan pejabat dalam jumlah besar. Ini menjadi beban APBN yang akhirnya dibebankan kepada rakyat. Sementara, janji kampanye yang tidak terwujud juga berujung pada beban rakyat,” jelasnya.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai lebih memilih menaikkan pajak daripada mengoptimalkan sumber pendapatan lain.
“Memang benar, kebutuhan anggaran untuk program seperti ketahanan pangan itu besar, tapi apa tidak ada sumber pendapatan lain? Kita punya sumber daya alam, tapi masih ada penyalahgunaan anggaran. Harusnya pemerintah bisa lebih berhemat dan memberi sanksi keras kepada pengemplang pajak serta penyelundup,” kata Katib Syuriah PBNU tersebut.
Gus Hilmy juga menekankan bahwa pemerintah harus meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan prestasi nyata sebelum mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat.
“Sebelum menaikkan pajak, pemerintah perlu menunjukkan prestasi, seperti penghematan anggaran yang nyata, bukan hanya sekadar imbauan," katanya.
"Selain itu, sanksi tegas terhadap pengemplang pajak besar-besaran harus diumumkan kepada publik,” pungkas anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.
Protes terhadap PPN 12 persen ini diperkirakan akan terus membesar jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. (*)
