TRIBUNCIREBON.COM- Sejumlah mega proyek jalan tol baru akan ditunda pembangunannya.

Hal ini disebabkan karena adanya perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan dulu pembangunan infrastruktur baru, salah satunya proyek tol.

"Semua proyek tol yang memang belum berjalan berhenti dulu. Sebenarnya ada beberapa yang masih kajian ya," ungkap Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo di Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Sony merinci untuk tol yang belum dibangun tapi sudah masuk proses lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk lanjut terus.

"Tol-tol yang sekarang masih lelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci itu tetap jalan. beberapa tol yang konstruksi itu tetap jalan," sebutnya.

Sedangkan untuk Tol Puncak dan Tol Kulon Progo-Cilacap diminta akan ditahan dulu. Selain keduanya juga ada beberapa tol di Pulau Sumatera yang bernasib sama.

"Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgent, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu sepertinya Kulonprogo-Cilacap, itu kan baru studi itu tahan dulu," imbuhnya.

Khusus untuk Tol Puncak, Sony mengakui memang ada ketertarikan dari beberapa investor. Namun hingga saat ini pihak BPJT masih menunggu ketertarikan investor tersebut sekaligus mengecek dan mengevaluasi dari investor tersebut.

"Kalau minat sih minat tetapi kita tunggu minatnya. kemarin sudah memasuki mereka minatnya seperti itu ada beberapa yang mita kita untuk evaluasi ya kita lihat. (2026 mulai dibangun?) saya enggak tahu tergantung keseriusan nanti investornya kalau minat banyak yang minat tapi kita cek dulu kelayakannya seperti apa. Kajian kelayakan sedang diperiksa oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Minat ingin aja. banyak yang menyatakan tertariknya," sebutnya.

Sebelumnya, mega proyek jalan tol Trans Jawa Gresik, Lamongan dan Tuban juga diprediksi batal dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden terbaru Prabowo Subianto.

Diketahui proyek tol yang membentang mulai Kabupaten Tuban melewati Lamongan hingga tembus di Kabupaten Gresik ni diprediksi batal dilaksanakan.

Pasalnya Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol baru.

Dilansir TribunCirebon.com dari Kompas TV, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek-proyek infrastruktur baru seperti tol untuk dihentikan dulu.

Hal tersebut diungkap oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo saat Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta.

Menurut Sony, saat ini jumlah tol yang beroperasi mencapai kurang lebih 3.020 kilometer (km). Sementara itu, kata Sony, masih ada beberapa proyek tol yang statusnya masih konstruksi, tender, hingga sedang dilakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan.

Sony menuturkan, untuk tol-tol yang sudah dalam konstruksi hingga tengah dilakukan studi kelayakan, akan tetap dilanjutkan.

 "Ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak. Yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu," jelasnya.

Sony pun mengatakan, satu di antara proyek tol yang akan disetop karena sebatas baru rencana adalah Tol Puncak dan ruas Tol Kulonprogo-Cilacap. 

Sedangkan untuk proyek Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang saat ini masuk dalam tahap lelang dipastikan jalan terus.

“(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgen, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu,” ucapnya.

Sementara khusus untuk Tol Puncak, Sony menyebut pembangunan proyek tol tersebut bisa dilakukan jika memang ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.

"Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silakan. Tapi kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu," katanya.

Profil Proyek Tol Gresik-Tuban

Proyek jalan tol ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari Rp 30 miliar.

Jalan tol tersebut akan melewati beberapa desa di delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang akan terdampak oleh pembangunan infrastruktur ini.

Pembangunan jalan tol Gresik-Tuban ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan mobilitas dan aksesibilitas bagi penduduk serta barang.

Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan dapat mengurangi biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh di kawasan tersebut.

Untuk merealisasikan proyek ini, diperkirakan akan dibutuhkan lahan seluas sekitar 5.905.453 meter persegi.

Jalan tol yang akan dibangun ini memiliki panjang sekitar 54,67 kilometer dan akan melintasi wilayah Kabupaten Lamongan.

Walaupun sebagian besar masyarakat mendukung proyek ini dengan harapan akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka, terdapat pula kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

 Baca juga: Proyek Tol Trans Jawa Gresik-Tuban Batal Dibangun Presiden Prabowo, 40 Desa di Lamongan Gigit Jari

Beberapa isu yang menjadi perhatian utama termasuk potensi banjir dan kebutuhan untuk menyediakan fasilitas penyeberangan tambahan guna memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas.

Proses pembebasan lahan untuk proyek ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025.

Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau bahkan lebih cepat. Dalam setiap tahap pelaksanaan proyek, aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat akan tetap diperhatikan untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak merugikan penduduk lokal.

Proyek jalan tol Gresik-Tuban ini merupakan langkah besar dalam upaya peningkatan infrastruktur dan ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Meski demikian, pelaksanaan proyek ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, demi menjamin keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan selesainya proyek ini, diharapkan akan ada perubahan yang signifikan dalam hal efisiensi transportasi dan distribusi barang di wilayah tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.