Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai 

TRIBUN-PAPUA-JAYAPURA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Orgenes Kaway, memberikan pandangannya dalam kegiatan dengar pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Masyarakat Adat yang digagas oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Suebu, SE, bersama tokoh adat se-Kabupaten Jayapura. Acara tersebut digelar di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Jumat (27/12/2024). 

Dalam kesempatan itu, Orgenes menyampaikan kritiknya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat adat. 

"Kita tahu dana Otsus ada di sini, tapi hasilnya? Saya berani katakan bahwa Otonomi Khusus gagal karena rakyat sebagai penerima manfaat, hidupnya tetap biasa-biasa saja. Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah pemerintah pusat yang salah, atau pengelolaan anggaran di provinsi yang kurang tepat?" tegas Orgenes. 

Menurutnya, kepala-kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua, yang kebanyakan orang asli Papua, seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana tersebut untuk membangun Papua. Namun, hingga kini masyarakat masih mengeluhkan minimnya hasil pembangunan. 

"Dana Otsus itu khusus untuk masyarakat. Kalau pemerintah ingin membuktikan kerja-kerja mereka di lapangan, ayo kita bersama-sama awasi. Kami di DPR sebenarnya tidak mengelola dana tersebut. Tugas kami adalah melakukan pengawasan, terutama di sektor ekonomi kerakyatan," tambahnya. 

Orgenes juga menyoroti pentingnya memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan melayani dengan hati. Ia berharap gubernur yang baru terpilih mampu melakukan perombakan sistem untuk memastikan dana Otsus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua. 

"Ke depan, dengan adanya provinsi-provinsi baru, kita harus memastikan bahwa dana Otsus digunakan dengan jelas dan tepat sasaran. Pemimpin yang terpilih harus memiliki komitmen kuat untuk melayani rakyat dan membangun Papua dengan sungguh-sungguh," ujar Orgenes.

Ia juga mengkritisi alokasi dana Otsus yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga dana yang tersisa untuk pembangunan sangat terbatas. 

"Provinsi Papua saat ini menerima sekitar Rp3 triliun, dari total dana Otsus yang sebelumnya mencapai Rp14-16 triliun. Dari jumlah itu, hampir Rp1 triliun habis untuk belanja pegawai. Sisanya, untuk pembangunan apa? Ini perlu evaluasi serius," ungkapnya. 

Orgenes menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kebijakan politik yang diambil benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dengan adanya pembagian daerah otonomi baru dan perjuangan panjang untuk mengelola dana secara efektif, Orgenes mengingatkan bahwa politik sejatinya adalah tentang kesejahteraan rakyat. 

"Kalau rakyat tidak sejahtera, maka ada yang salah. Semua program harus berdampak langsung bagi masyarakat, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua," pungkasnya.(*)