Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kediri.

Hingga awal tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kediri mencatat ratusan kasus PMK pada ternak sapi.

Satu di antara kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan vaksin untuk pengendalian wabah. 

Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan, pihaknya masih menunggu dropping vaksin PMK dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Hingga saat ini, Kabupaten Kediri belum mendapatkan alokasi vaksin untuk tahun 2025, yang berdampak pada langkah pengendalian di lapangan. 

"Di tahun 2025 ini, kami belum mendapatkan ploting vaksin PMK. Namun, kami tetap optimistis bersama teman-teman di lapangan untuk mengendalikan kasus yang ada. Meski vaksin belum tersedia, stok obat untuk pengobatan masih mencukupi," jelas Tutik, Sabtu (4/1/2025).

Sebelumnya, sebanyak 1.875 dosis vaksin yang diterima pada akhir tahun 2024 telah selesai didistribusikan ke sejumlah kecamatan prioritas.

Tutik menyebutkan, vaksinasi tersebut telah membantu mencegah penyebaran lebih lanjut.

Namun, terkait pengendalian maksimal, DKPP masih membutuhkan tambahan vaksin. 

"Kami berharap pemerintah pusat dan provinsi segera mengalokasikan vaksin tambahan untuk Kediri. Ini penting agar penyebaran PMK bisa ditekan, terutama di daerah hijau yang masih bebas dari kasus," ujarnya.

Tutik menjelaskan, vaksinasi berikutnya akan diprioritaskan untuk wilayah hijau, ternak yang belum pernah divaksin, serta ternak yang membutuhkan vaksin booster.

Hal ini dilakukan untuk memastikan daya tahan tubuh sapi lebih kuat menghadapi virus PMK.

Dari data yang diberikan, 8 kecamatan di Kabupaten Kediri masih tergolong zona hijau PMK. 

"Kami berharap langkah ini dapat menekan penyebaran PMK. Jikapun ada kasus baru, kondisinya tidak akan sampai menyebabkan kematian," tambahnya.  

Selain vaksin, DKPP juga mencatat lalu lintas ternak menjadi salah satu faktor penyebaran PMK.

Beberapa pejagal dan blantik sapi diketahui membeli ternak dalam kondisi kurang sehat dari pasar hewan, yang kemudian menyebarkan virus ke wilayah lain.  

"Ada temuan di lapangan sapi yang dibeli dalam kondisi sakit karena harganya lebih murah. Namun, ini justru menjadi sarana penyebaran PMK," jelas Tutik.  

Meski demikian, DKPP belum memberlakukan pembatasan lalu lintas ternak seperti pada tahun 2022.

Tutik menyebut, kebijakan tersebut masih dalam pembahasan dan akan dirapatkan pada Rabu mendatang.

DKPP Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus menekan angka penyebaran PMK melalui pengendalian yang terencana, sembari menunggu dropping vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi.

Dukungan dari peternak dalam menjaga kebersihan kandang dan mendukung vaksinasi juga diharapkan dapat membantu menekan penyebaran wabah.

"Kami harus berhati-hati. Jika pasar hewan ditutup secara tiba-tiba, bisa memicu gejolak. Namun, jika diperlukan, aturan seperti surat keterangan kesehatan ternak akan kami terapkan kembali," pungkasnya.