Pemerintah telah resmi memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi, Senin (6/1/2025).

Namun, dalam pelaksanaan MBG tidak terdapat susu sapi maupun ikan yang sebelumnya pada uji coba kerap disertakan dengan menu lainnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, penyediaan susu dalam program MBG tidak wajib untuk diberikan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya," kata Hasan dikutip Selasa (7/1/2025).

Berdasarkan laporan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) susu diberikan paling sedikit seminggu sekali.

"Kalau SPPG (yang saya kunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," katanya.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena  suplai susu kan belum merata di setiap daerah," katanya.

Meskipun demikian Hasan belum tahu apakah apabila suplainya telah merata susu tersebut akan diberikan lebih sering atau tidak. Hal itu kata Hasan merupakan kewenangan BGN.

"Kata belum tahu itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung  kecukupan kalorinya, karbohidrat dan potrein," katanya.

Menurut Hasan pada hari pertama berjalannya program MBG, sejumlah daerah telah mendapatkan susu. Diantaranya di Cimahi dan  Karawang. 

Bahkan untuk daerah yang dekat dengan peternakan susu, maka dalam seminggu akan mendapatkan lebih dari sekali menu yang ada susunya.

"Bisa ada yang lebih. Saya denger ada SPPG saya lupa tadi, SPPG itu ada yang 2 kali atau 3 kali seminggu dia," pungkasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu hanya ada di daerah yang punya ketersediaan sapi perah. 

Itulah kenapa, sejumlah sekolah tidak ada menu susu.

"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayahwilayah dimana sapi perahnya ada," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dadan menjelaskan kebijakan ini juga diyakini akan berdampak besar agar setiap daerah punya sapi perah. Pasalnya, pemerintah tidak mau impor untuk penyediaan susu program makan bergizi gratis.

"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan daerahdaerah yang memiliki ketersediaan sapi perah juga tidak selamanya mendapatkan menu susu. Dia bilang, paling tidak hanya tiga kali seminggu menu susu diberikan kepada anakanak.

"Jadi agar indeksnya tetep masuk kami akan melakukan kombinasikombinasi sehingga susu minimal di daerahdaerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," jelasnya

Di sisi lain, kata Dadan, daerahdaerah yang tidak memiliki sapi pernah nantinya menu susu akan diganti dengan kelor. Hal tersebut bertujuan untuk mengganti pemenuhan protein.

"Kemudian untuk daerahdaerah yang tidak ada sapi perahnya untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya misalnya dengan ikan dengan telur dan lainlain dan sumber kalsium lainnya termasuk seperti yang sudah saya sebutkan kelor ya," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dana pribadi untuk kegiatan MBG, seperti terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Hasan menyebut, program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Prabowo.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan.

Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari, akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, anggaran MBG tetap Rp 10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

"Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anakanaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lainlain," ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anakanak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anakanak di Indonesia," ujar dia.

"Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai," sambungnya.

Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Prabpwo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).