Realisasi belanja negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun. Angka itu meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dari total realisasi tersebut, sebanyak belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 2.486,7 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.315 triliun, dan non K/L sebesar Rp 1.171,7 triliun.

"Total belanja negara Rp 3.350,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat belanja pemerintah pusat sebanyak Rp 2.486,7 triliun, belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 1.315 triliun, dan non K/L sebesar Rp 1.171,7 triliun. Belanja K/L ini Rp 224 triliun lebih tinggi dibandingkan rencana belanja K/L 2023 di Rp 190 triliun," kata Suahasil dalam acara Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/12/2024).

Suahasil menjelaskan belanja negara sebagai shock absorber untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dilakukan, di antaranya melalui bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan (SPHP), subsidi energi dan kompensasi (BBM, Listrik, LPG, Pupuk), bansos (PKH, PIP, KIP Kuliah, Sembako, dan PBI JKN), Program KUR (akses pembiayaan UMKM), hingga sektor perumahan.

Lebih rinci, belanja negara pada kuartal I-2024 mencapai Rp 611,95 triliun atau tumbuh 18% secara tahunan. Pada kuartal tersebut, anggaran digelontorkan untuk bantuan pangan, SPHP, hingga penyelenggaraan pemilihan umum pusat.

Pada kuartal II-2024, APBN menggelontorkan Rp 1.398,1 triliun atau 42,1% dari total pagu anggaran. Hal tersebut digelontorkan untuk bantuan pangan selama periode April-Juni, SPHP, Kenaikan Gaji ASN/TNI/Polri hingga gaji ketiga belas.

Untuk kuartal III-2024, total belanja negara mencapai Rp 2.251,6 T atau tumbuh 14% yoy untuk kompensasi energi, bantuan pangan Agustus, SPHP, serta peningkatan target PIP menjadi 21,1 juta & KIP 1,1 juta penerima.

Sementara kuartal IV-2024, total belanja APBN sebesar Rp 3.350,3 triliun atau secara pagu anggaran mencapai 100,8% atau tumbuh7,3%. Pada akhir tahun 2024, belanja negara digunakan untuk pembayaran kompensasi energi kepada badan usaha, Bantuan pangan Oktober-Desember, SPHP, Pembayaran JKP untuk 134,1 jt peserta, serta Pilkada.

"Total belanja di 2024 adalah Rp 3.350,3 triliun atau tumbuh 7,3% (secara tahunan). Artijya, belanja negara kita jauh lebih cepat polanya dibandingkan 2023. Lebih cepat disalurkan, lebih merata dibandingkan pola belanja 2023. Artinya, belanja negara 2024 tidak menumpuk di kuartal IV tapi sudah percepatan belanja sejak kuartal I, kuartal II, kuartal III," imbuh Suahasil.