TIMESINDONESIA, SURABAYA – Angka desa mandiri di Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, menyampaikan bahwa jumlah desa mandiri naik dari 2.800 desa pada 2023 menjadi 4.019 desa pada 2024, meningkat sebesar 43,5 persen.

Pencapaian ini menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama nasional, mengungguli Jawa Barat (2.448 desa mandiri) dan Jawa Tengah (1.528 desa mandiri).

"Di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa, angka desa mandiri terus meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pengurangan kemiskinan yang kini tercatat sebanyak 206.120 jiwa," ujar Budi Sarwoto, Jumat (10/1/2025) kepada Anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama yang melakukan kunjungan kerja ke DPMD Jatim.

Budi menjelaskan, keberhasilan ini didukung oleh berbagai intervensi pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Salah satu langkahnya adalah pembangunan basis data BUMDes untuk memetakan potensi desa, penguatan modal, serta pelatihan SDM.

"Kami juga fokus pada pembinaan berkelanjutan dan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media," tambahnya.

Anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama memuji upaya percepatan digitalisasi desa di Jawa Timur. Ia menilai langkah ini tidak hanya membuat desa mandiri, tetapi juga menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Setiap desa harus memiliki identitas unik yang mencerminkan potensi alam dan budaya lokal, serta akses jaringan pasar yang luas. Ini akan memperkuat daya saing desa,” kata perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menciptakan ciri khas desa.

"BUMDes diharapkan mampu mengelola usaha berbasis ekologi dan keberlanjutan, sekaligus memanfaatkan jejaring usaha untuk memasarkan produk unggulan hingga ke tingkat internasional," ucapnya.

Budi Sarwoto menambahkan, program BUMDes SIGAPP (Sinergi Gerak Ketahanan Pangan Perdesaan) menjadi salah satu inovasi unggulan. Kerja sama dengan Bulog untuk pengelolaan ketahanan pangan telah dilakukan, dan kini dikembangkan dengan berbagai mitra untuk mencapai harga yang terjangkau masyarakat desa.

Meski mencatat prestasi, Budi mengakui sejumlah tantangan, terutama terkait legalitas badan usaha, pelaporan keuangan, dan akses permodalan. Pasca-berlakunya UU Cipta Kerja, beberapa BUMDes menghadapi hambatan dalam menyesuaikan standar baru.

Untuk mengatasi ini, Pemprov Jatim merancang program pemberdayaan desa mandiri tematik. Desa-desa diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pendampingan teknis melalui coaching clinic.

"Kami akan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi program agar pembangunan desa tetap berkelanjutan," pungkas Budi.

Dengan komitmen ini, Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan inovator BUMDes pada November 2024, berkat kontribusi dalam peningkatan jumlah dan kinerja BUMDes di tingkat nasional. (*)