TEL AVIV - Para menteri Israel dilaporkan telah bertemu pekan ini untuk membahas rencana rahasia guna mendorong pembagian Suriah menjadi beberapa wilayah provinsi.
Kantor berita Israel Hayom melaporkan Menteri Pertahanan Israel Katz memimpin pertemuan menteri kecil pada hari Selasa (7/1/2025) yang berfokus pada keterlibatan Turki di Suriah dan kekhawatiran tentang niat pemimpin de facto Suriah, Komandan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa yang juga dikenal dengan nama Abu Mohammed Jolani.
Selama pertemuan tersebut, yang diadakan sebelum diskusi mendatang dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, para menteri tersebut juga dilaporkan membahas rencana Israel yang pertama kali diungkapkan Middle East Eye pada bulan Desember.
Berdasarkan rencana ini, Suriah akan dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi, atau kanton, yang digambarkan Israel Hayom sebagai cara untuk "menjaga keamanan dan hak-hak semua kelompok etnis Suriah", termasuk penduduk Druze dan Kurdi.
Menteri Energi dan Infrastruktur Israel Eli Cohen dilaporkan menyarankan agar usulan ini dibahas dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Israel, meskipun politisi Israel tahu setiap inisiatif yang terkait dengan negara mereka kemungkinan akan menghadapi perlawanan yang signifikan di Suriah.
Pada bulan Desember, sumber keamanan regional yang diberi pengarahan tentang rencana tersebut mengatakan kepada MEE bahwa penggulingan pemerintahan Bashar al-Assad telah menggagalkan rencana Israel yang sudah ada untuk membagi Suriah menjadi tiga blok guna memutuskan hubungannya dengan Iran dan Hizbullah, yang mendukung Assad.
Israel berencana membangun hubungan militer dan strategis dengan Kurdi di timur laut Suriah dan Druze di selatan, sehingga Assad tetap berkuasa di Damaskus di bawah pendanaan dan kendali Emirat.
Ini juga akan membatasi pengaruh Turki di Suriah di wilayah barat laut, yang merupakan benteng HTS dan kelompok pemberontak yang didukung Turki yang serangan kilatnya menyebabkan kejatuhan Assad.
Rencana tersebut, yang tampaknya sama dengan rencana yang dibahas pada hari Selasa oleh Katz dan menteri Israel lainnya, disinggung dalam pidatonya pada bulan November lalu oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.
Saar mengatakan Israel perlu menjangkau suku Kurdi dan Druze di Suriah dan Lebanon, seraya menambahkan ada "aspek politik dan keamanan" yang perlu dipertimbangkan.
"Kita harus melihat perkembangan dalam konteks ini dan memahami di wilayah tempat kita akan selalu menjadi minoritas, kita dapat memiliki aliansi alami dengan minoritas lainnya," ujar Saar.
Turki dan Israel di Suriah
Perasaan itu tampaknya tidak dibalas secara luas. Pada bulan Desember, Pemimpin Druze Suriah, Sheikh Hikmat al-Hijri, mengutuk invasi Israel ke Suriah dan mengatakan negaranya perlu mempertahankan persatuan sosial dan teritorialnya.
Berbicara kepada MEE dalam wawancara eksklusif dari rumahnya di Qanawat, kota di provinsi Sweida di Suriah selatan, Hijri mengatakan, "Invasi Israel mengkhawatirkan saya dan saya menolaknya."
Beberapa jam setelah pemberontak yang dipimpin HTS menggulingkan pemerintahan Assad pada tanggal 8 Desember, Israel mulai mengerahkan pasukan ke wilayah Suriah.
Mereka menyerbu dari Dataran Tinggi Golan, dataran tinggi Suriah yang diduduki Israel sejak tahun 1967.
Pejabat keamanan Israel mengatakan Israel akan mempertahankan posisi di wilayah yang direbut hingga mereka menilai "stabilitas" telah tercapai.
Rencana membagi Suriah menyoroti kekhawatiran di antara para petinggi Israel tentang pengaruh Turki di negara tersebut.
Pada hari Senin, komisi pemerintah Israel mengatakan Turki dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi Israel daripada Iran di Suriah jika mendukung pasukan "Islam Sunni" yang bermusuhan di Damaskus.
Ankara muncul sebagai penerima manfaat utama dari jatuhnya Assad setelah mendukung HTS dan kelompok pemberontak lainnya yang memimpin serangan yang menggulingkan pemerintahannya.
