Mau BLT Pakai Barcode, Luhut Harus Benahi Ini agar Tak Bernasib seperti e-Warong
kumparanBISNIS January 12, 2025 02:43 AM
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan skema baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Nantinya penerima akan diberikan barcode untuk membelanjakan uangnya sesuai peruntukan BLT.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengungkap sebelumnya skema bantuan serupa pernah dijalankan dengan e-warong. Pada skema ini penerima manfaat bisa berbelanja di warung-warung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penerima manfaat juga hanya bisa berbelanja barang-barang tertentu yang juga sudah disepakati atau disalurkan oleh pemerintah.
Namun, saat ini bantuan lewat e-warong sudah tidak dijalankan karena infrastruktur teknologi yang minim.
“Skema Ini akhirnya tidak dilanjutkan karena banyak warung yang tidak bisa mengakomodasi skema ini karena keterbatasan infrastruktur teknologi di mana beberapa alat yang seharusnya bisa digunakan untuk menjalankan skema ini rusak dan tidak ada gantinya,” terang Yusuf kepada kumparan, Sabtu (11/1).
Perbesar
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kedua kanan), saat menyalurkan bantuan Program Sembako di E-Warong KUBE Mandiri Jaya di Semarang, Jumat (14/2). Foto: Dok. Kemensos
Untuk itu jika pemerintah ingin menyalurkan BLT setelah terintegrasi dengan Government Technology (GovTech) dengan skema barcode, hal yang harus diperhatikan adalah infrastruktur digital.
“Jadi, jika ingin menjalankan skema ini maka yang perlu diperhatikan pihak ketiga ataupun tempat di mana BLT bisa dicairkan pada barcode tertentu sudah terpenuhi standar infrastruktur digital yang dibutuhkan,” lanjutnya.
Menurutnya, skema ini relatif baik karena dapat memastikan barang yang ingin disalurkan ke calon penerima adalah barang yang memang dibutuhkan dan dapat memperkecil kesalahan penyaluran ataupun kesalahan pembelian yang bisa muncul dari penerima.
Meski demikian, nantinya BLT yang hanya ditujukan untuk dibelanjakan sesuai dengan arahan pemerintah dianggap kurang tepat.
“Kalau soal belanja, itu hak penerima bansos. Ini pemerintah seolah mau atur terlalu detail, khawatir justru uang nya tidak langsung dibelanjakan karena prosesnya rumit. Jadi perlu dibedakan mana persoalan validitas data penerima dengan kebebasan menggunakan BLT nya,” jelas Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Perbesar
Warga mengantre untuk mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (3/11/2022). Foto: Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto
Menurutnya jika penyaluran BLT semakin sulit maka masyarakat miskin juga akan sulit menjangkaunya. Ia menyarankan agar penyaluran dapat dibuat lebih mudah dan berbasis pada kepercayaan ke penerima akhir.
Sebelumnya, Luhut menjelaskan nantinya penerima akan diberikan barcode untuk membelanjakan uangnya sesuai peruntukan BLT, misalnya untuk bantuan pangan seperti sembako.
"Bantuan Langsung Tunai pun itu dia harus buka bank account, dia nanti juga boleh kita target. Dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah," ungkap Luhut saat konferensi pers di Kantor DEN, Kamis (9/1).
"Nah misalnya di desa itu dia beli telur dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan pegang barcode-nya dibuat," tambahnya.
Perbesar
