Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, terutama mereka yang berada di lapisan masyarakat paling bawah.
Melalui kebijakan perlindungan sosial (perlinsos), pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk berbagai program bantuan sosial (bansos), dengan total anggaran perlinsos sebesar Rp 504,7 triliun, sebuah peningkatan signifikan sebesar 4% dibandingkan tahun 2024. Anggaran ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Tujuan utama dari peningkatan anggaran ini adalah untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan ekstrem.
Harapannya, bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat berangsur-angsur mencapai kesejahteraan, mandiri, dan akhirnya graduasi dari ketergantungan pada bantuan sosial.
Salah satu fokus utama kebijakan bansos di tahun 2025 adalah reformasi untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah berupaya agar bantuan yang disalurkan tidak hanya cepat, tetapi juga berkeadilan, sehingga tepat mengenai warga yang membutuhkan. Dalam upaya ini, berbagai jenis bantuan juga direformasi agar lebih efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan langsung tunai (BLT) sebagai salah satu bagian dari kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem kini telah mulai disalurkan.
Sebagai contoh, di Kabupaten Pandeglang, Banten, warga penerima BLT menerima uang tunai sebesar Rp500.000 per bulan dari dana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P2KE).
Proses penyaluran bansos ini memunculkan pemandangan yang cukup dramatis, dimana ratusan ibu rumah tangga, beberapa di antaranya membawa bayi, rela berdesakan di tengah panasnya cuaca untuk mendapatkan hak mereka.
Warga Kecamatan Pulosari, Pandeglang, terpantau menunggu giliran dengan sabar meski harus menempuh perjalanan jauh dan menunggu lebih dari dua jam.
Sebelumnya, pengambilan bantuan dilakukan di kantor desa, namun kini dipusatkan di kantor cabang Bank Banten, Kecamatan Labuan. Jarak yang jauh membuat warga terpaksa menyewa mobil pickup dengan biaya sekitar Rp40.000 per orang.
Proses pengambilan bansos di bank terkadang menimbulkan keluhan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga, mereka merasa lelah dan frustasi karena harus mengantre lebih dari dua jam hanya untuk mendapatkan bantuan sosial.
Sebagian besar dari mereka berharap bantuan bisa disalurkan di tingkat desa untuk mempermudah akses bagi warga yang tinggal jauh dari bank yang menjadi tempat penyaluran.
Menurut Adit, salah seorang pendamping desa, antrian panjang terjadi karena jumlah penerima bantuan yang sangat banyak, mencapai sekitar 700 orang.
Akibatnya, kantor bank pun kewalahan menampung warga yang datang sekaligus. Meski demikian, mereka berharap penyaluran bansos ke depannya bisa lebih efisien dan merata, terutama untuk daerah-daerah yang lebih terpencil.
Tidak hanya BLT, pemerintah juga mulai menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial lainnya di awal tahun 2025. Salah satunya adalah Bansos Beras (CBP), dimana pemerintah memberikan beras 10 kg per bulan untuk sekitar 16 juta keluarga penerima.
Meskipun penyalurannya dilakukan bertahap, sejumlah daerah sudah mulai menerima bantuan ini, dan masyarakat diminta bersabar karena distribusinya memang disalurkan secara bergiliran.
Lebih menggembirakan lagi, rencana semula yang hanya memberikan bantuan beras selama dua bulan (Januari dan Februari 2025) kini diperpanjang hingga enam bulan. Hal ini diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi, yang mengatakan bahwa bantuan akan berlangsung hingga Juni 2025.
Total beras yang akan disalurkan mencapai 960.000 ton untuk seluruh penerima, yang bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu kebijakan penting lain yang disalurkan adalah Bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan diterapkan untuk para siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta santri pesantren di seluruh Indonesia.
Bantuan ini menggunakan anggaran APBN sebesar Rp71 triliun dan mulai berlaku sejak 2 Januari 2025, meski beberapa daerah sudah mulai melaksanakan program ini pada tanggal 6 Januari 2025. Dengan bantuan ini, pemerintah berharap dapat mendukung kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah. Program diskon tarif listrik ini sudah mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2025 dan akan berlangsung hingga Februari 2025.
Untuk pelanggan prabayar, diskon ini akan diterima saat membeli token listrik, sementara bagi pelanggan pascabayar, potongan akan diterapkan otomatis di tagihan bulan berikutnya. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak oleh biaya listrik.
Berbagai kebijakan bantuan sosial yang telah disalurkan sejak awal tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan anggaran yang semakin besar, diharapkan semua lapisan masyarakat, khususnya yang paling rentan, dapat merasakan manfaatnya dan perlahan keluar dari kemiskinan. Harapan terbesar adalah agar program-program ini tidak hanya mampu memberikan bantuan sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
