TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dualimes di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara kubu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid akan segera berakhir.

Hal ini diketahui adanya undangan terkait gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) di Hotel The Ritz Calton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta.

Dalam Munas tersebut, nantinya Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Sumber Tribunnews.com, menyatakan bahwa Arsjad Rasyid bersedia mengikuti kesepakatan dan arahan pemerintah. 

Sebab, Arsjad sendiri telah menghendaki pergantian kepemimpinan Kadin melalui mekanisme organisasi yang berlaku di Kadin Indonesia.

"Karena itulah, dalam diskusi di Hotel Langham, Jakarta, disepakati Munas Konsolidasi Persatuan Kadin. Hari dan tanggalnya pun disepakati, yakni Kamis, 16 Januari 2025, pukul 14.00," kata sumber Tribunnews.com, Rabu (15/1/2025).

Sumber Tribunnews.com menyebut, pada Kamis pagi besok Kadin Indonesia akan menggelar Konvensi Anggota Luar Biasa. Forum ini beranggotakan asosiasi anggota Kadin Indonesia.

Sedangkan pada forum Munas Kadin, Arsjad Rasjid akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai Ketua Umum Kadin. Laporan itu berisikan pelaksanaan program serta progres dibawah kepemimpinannya.

"Laporan akan diserahkan kepada Presiden Prabowo," jelas sumber Tribunnews.com.

Sumber Tribunnews.com menyatakan bahwa Arsjad Rasyid menerima formula penyelesaian konflik internal Kadin yakni Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Kesepakatan itu diharapkan mengakhiri dualisme kepemimpinan Kadin," ungkapnya.

Pada undangan yang diterima Tribunnews, gelaran Munas Konsolidasi Persatuan Kadin ini akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain itu, undangan tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

"Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto," tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

Pertemuan Anindya Bakrie dan Arsjad Rasyid

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melakukan pertemuan didampingi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Moment tersebut dibagikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029 Raffi Ahmad melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagit1717.

Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia. 

"Menuju.. 'Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia' Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia," tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

"Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin," kata sumber Tribunnews.

Kadin Indonesia surati Prabowo akhiri dualisme

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan, pengurus Kadin Indonesia dibawah pimpinan Arsjad Rasjid sudah mengirim surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Isi surat tersebut adalah permohonan arahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin.

"Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024," kata Dhaniswara, Kamis (24/10/2024).

Dhaniswara mengatakan, surat tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat antara Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub tertanggal  27 September 2024 lalu.

"Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024," jelasnya.

Adapun Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid menginginkan agar Munas IX Kadin Indonesia dipercepat agar tidak ada lagi dualisme kepengurusan Kadin seperti yang saat ini terjadi.

"Intinya adalah bahwa Munas kita harus berjalan supaya mencari solusi yang tadi sudah disepakati supaya menjadi satu KADIN. Jangan sampai dualisme. Harus satu," kata Arsjad kepada wartawan di FX Sudirman, Kamis (17/10/2024).

Arsjad mengaku, pihaknya sudah mengumumkan pada anggota luar biasa (ALB) untuk mempercepat proses Munas tersebut. Bahkan saat ini prosesnya sudah berjalan terus.

"Saya bilang siapkan proses Munas tersebut supaya Munas nya bisa dipercepat. Tapi prosesnya itu ada proses dari konvensi anggota luar biasa sampai munas nanti. Jadi itu akan jalan," jelas dia.

Ketika ditanya terkait kapan penyelenggaraan Munas Kadin Indonesia ini, Arsjad enggan menjelaskan lebih rinci.

Dia memastikan bahwa proses-proses menuju Munas IX Kadin dirampungkan agar bisa segera digelar.

"Semuanya kita siapkan kenapa karena apa tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau dari konteks kita sepakat itu, tapi kalau untuk persiapannya kita siapkan dulu. Jadi kalau sudah siap tinggal anytime," ungkapnya.