TRIBUNNEWS.COM - Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol menjadi sorotan internasional setelah ditangkap terkait dengan tuduhan pemberontakan.
Berikut adalah kronologi peristiwa yang membawa Presiden Yoon ke pusat penahanan Seoul.
Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak tahun 1979.
Yoon menyatakan bahwa pemberlakuan darurat militer diperlukan untuk menangani kelompok anti-negara yang dianggapnya mengancam stabilitas negara.
Namun, banyak pihak melihat keputusan pemberlakuan darurat militer sebagai bentuk usaha untuk mengatasi krisis politik internal.
Dalam pidatonya, Yoon mengkritik Majelis Nasional yang telah mengajukan banyak usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.
Menurut Yoon, tindakan tersebut telah menghambat kinerja pemerintahan dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan dan eksekutif negara.
Keputusan Yoon untuk memberlakukan darurat militer menuai protes besar-besaran di parlemen.
Hanya sehari setelah pengumuman pemberlakuan darurat militer, Majelis Nasional membatalkan keputusan tersebut.
Alasannya yakni langkah Yoon memberlakuan darurat militer dinilai berpotensi menghancurkan demokrasi.
Sebagai tanggapan, parlemen mengajukan pemakzulan terhadap Yoon.
Parlemen menyebut deklarasi darurat militer merupakan tindakan pemberontakan yang bertujuan menghalangi hak konstitusional anggota parlemen untuk melakukan pemungutan suara.
Pemakzulan Yoon disetujui oleh Majelis Nasional dengan suara mayoritas — 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.
Pada Jumat (3/1/2025), setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba melakukan penangkapan.
Upaya tersebut terhenti karena adanya kebuntuan antara pengawal presiden dan pihak penyidik di kediaman resmi presiden.
Akhirnya, pada Selasa (7/1/2025) setelah negosiasi yang panjang, penangkapan Yoon Suk Yeol pun berhasil dilakukan.
Yoon dibawa ke kantor CIO untuk menjalani interogasi dan diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, di Uiwang, Gyeonggi.
Pemerintah Korea Selatan, melalui Penjabat Presiden Choi Sang Mok, menyatakan bahwa siapa pun yang terlibat dalam kekerasan atau insiden selama pelaksanaan surat perintah penangkapan Yoon akan dimintai pertanggungjawaban.
Kejadian ini memunculkan ketegangan antara pihak penyidik dan Dinas Keamanan Presiden yang membangun barikade untuk menghalangi upaya penangkapan.
Choi menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan ketertiban.
Dia menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi.
Penangkapan Yoon Suk Yeol ini menjadi momen bersejarah karena dia adalah presiden pertama yang sedang menjabat yang ditangkap di Korea Selatan.
Ini menandai babak baru dalam politik Korea Selatan dan berpotensi mengubah lanskap pemerintahan Korea Selatan di masa mendatang.
Saat ini, Yoon tetap berada di bawah interogasi dan menunggu keputusan lebih lanjut mengenai statusnya sebagai presiden.
Pemakzulan dan penangkapan ini akan menjadi sorotan global terkait dengan dinamika politik dan hukum di Korea Selatan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
