Penangkapan Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol menjadi catatan sejarah. Pasalnya, ini adalah kali pertama presiden yang menjabat ditangkap.
Sebagaimana diketahui, darurat militer yang berlaku singkat awal Desember lalu telah membawa Korsel ke dalam krisis politik paling buruk dalam beberapa dekade terakhir. Yoon kemudian dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember lalu, yang menonaktifkannya dari tugas-tugas kepresidenan.
Nasib Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang akan mempertimbangkan apakah akan memperkuat pemakzulan Yoon dan memberhentikannya, atau mengembalikannya ke kekuasaan.
Selain menghadapi pemakzulan, Yoon juga menghadapi rentetan investigasi kriminal atas tuduhan pemberontakan -- satu-satunya dakwaan yang mementahkan kekebalan yang dimiliki Presiden Korsel -- termasuk yang dipimpin oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
Dalam penyelidikan paralel, Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa meluncurkan persidangan untuk memutuskan pemakzulan Yoon oleh parlemen.
Jika pengadilan menyetujui pemakzulan tersebut, Yoon akhirnya akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Sidang ditunda pada hari Selasa setelah sidang yang sangat singkat karena Yoon menolak untuk hadir. Sidang berikutnya ditetapkan pada hari Kamis, meskipun prosesnya bisa berlangsung selama berbulan-bulan.
Partai Demokrat oposisi Korea Selatan merayakan penahanan Yoon. "Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum," kata pemimpin fraksi Park Chan-dae kepada partai tersebut dalam sebuah pertemuan.
Bagaimana drama penahanan ini? Baca halaman selanjutnya.
|
|
"Markas besar investigasi gabungan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol hari ini (15 Januari) pukul 10.33 waktu setempat," ujar penyidik yang menangani kasus Yoon dilansir AFP, Rabu (15/1/2025).
Yoon sendiri telah memutuskan dirinya akan memenuhi panggilan Kantor Investigasi Korupsi atau Corruption Investigation Office (CIO). Dia mengatakan keputusan ini diambil "untuk mencegah pertumpahan darah".
"Saya memutuskan untuk memberikan tanggapan kepada Kantor Investigasi Korupsi," kata Yoon dalam pesan video yang direkam sebelumnya.
Meski begitu, dia tetap menyatakan tidak menerima legalitas penyelidikan tersebut. Namun, dia mematuhinya "untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan".
|
|
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/1/2025), reporter AFP sebelumnya sempat menyaksikan keributan singkat di gerbang kediaman Yoon, tempat para pendukung garis keras Yoon berkemah untuk melindunginya. Keributan antara pendukung Yoon dan polisi tersebut terjadi saat para petugas pertama kali bergerak menuju kompleks kediaman Yoon.
Sejumlah anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon, juga bergegas ke lokasi dalam upaya yang jelas untuk membelanya.
Para pendukungnya terdengar meneriakkan "surat perintah ilegal!" sambil melambaikan tongkat dan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat. Beberapa di antaranya berbaring di tanah di luar gerbang utama kompleks kediaman Yoon.
Polisi dan petugas CIO mulai mengeluarkan mereka secara paksa dari pintu masuk, demikian Yonhap News TV melaporkan.
Karena situasi yang menegangkan, polisi memutuskan untuk tidak membawa senjata api tetapi hanya mengenakan rompi antipeluru dalam upaya penangkapan ini, untuk berjaga-jaga jika mereka bertemu dengan pengawal bersenjata.
