Prabowo Alihkan Sebagian Besar Pembangunan Infrastruktur ke Swasta, Menko AHY Siap Gandeng Pengusaha
Seno Tri Sulistiyono January 17, 2025 08:32 AM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang akan mengalihkan sebagian besar pembangunan infrastruktur ke pihak swasta.

Pernyataan Prabowo dilontarkan ketika berbicara dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Merespons hal tersebut, AHY menyambut baik dan siap berkolaborasi dengan dunia usaha.

"Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta," katanya ketika ditemui usai acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia.

AHY memandang, jika sektor swasta bisa makin berkembang, mereka dapat ikut andil dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," ujar AHY.

Sebelumnya ketika Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Prabowo membantah telah menghentikan pembangunan proyek infrastruktur yang ada.

Namun, ia mengatakan pembangunannya akan sebagian dialihkan ke swasta. Menurut dia, swasta banyak yang lebih paham.

"Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo.

"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta," lanjutnya.

Menurut Prabowo, pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, perlu dikerjakan oleh pihak swasta.

Sebagai informasi, permintaan Prabowo menghentikan pembangunan berbagai proyek infrastruktur baru, salah satunya jalan tol, diungkap oleh anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo.

Meski begitu, Sony memastikan bahwa proyek jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan feasability study (FS) akan tetap dilanjutkan.

“Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak, yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu,” ucap Sonny dalam forum Media Gathering Nataru 2024/2025 Astra Infra Group di Jakarta, Selasa (17/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah meminta pembangunan jalan tol dibatasi.

Menurut Dody, klaim tersebut tidak benar.

"Sebenarnya enggak ada minta pembatasan. Pak Prabowo enggak pernah minta pembatasan tol, pembatasan bendungan, enggak ada," kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2024).

Dody menjelaskan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah pentingnya fokus pada proyek-proyek pembangunan yang memang sangat dibutuhkan saat ini.

Ia menyebut proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan yang memang benar-benar diperlukan masyarakat.

"(Prabowo) cuman bilang, hari ini fokusnya apa. Kalau memang itu sangat-sangat diperlukan untuk masyarakat, enggak apa-apa," ujar Dody.

Dalam setiap keputusan terkait proyek pembangunan, Dody mengungkap bahwa ia dan para menteri lain harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Prabowo.

"Saya atau menteri terkait mesti ngomong, pak ini sangat-sangat diperlukan untuk rakyat karena itu lho, ABCDE, kalau enggak begini-begini lho pak. Beliau tahu," ucap Dody. 

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.