WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis sedikit tercoreng oleh peristiwa keracunan yang dialami puluhan siswa SDN di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Untuk menghindari hal serupa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan BPOM dan polisi.
Kedua instansi itu bisa berperan mengawasi mulai dari proses produksi hingga pendistribusian makan bergizi gratis.
"Alangkah baiknya libatkan BPOM sebagai institusi negara yang bisa (mengawasi). Kalau memang BPOM misalkan SDM-nya sedikit, daerah itu kan ada dinas kesehatan, di daerah juga ada ahli gizi yang memahami bagaimana bisa tester ini makanan layak atau segala macam," ujar Cucun dikutip dari Kompas.com.
"Bahkan, polisi sendiri sekarang setiap dokkes di polres itu punya SDM-SDM yang bisa tes makanan yang ini layak atau tidak," sambung dia.
Cucun mengatakan, jangan karena satu kasus ini, program makan bergizi gratis langsung dianggap gagal.
Dia menegaskan insiden keracunan ini menjadi pelajaran bagi Badan Gizi Nasional.
"Nah, kemarin misalkan terjadi itu apakah karena basi atau karena apa, jangan digeneralisir ini menjadi sebuah kegagalan," ujarnya.
"Bahkan, ini pelajaran bagus untuk BGN sendiri, bagaimana memperkuat dan memperketat alat kontrolnya," imbuhnya.
Menurut Cucun, makan bergizi gratis adalah program yang sangat bagus.
Sebab, kata dia, program ini membuat anak-anak jadi merasakan makanan dengan kandungan protein tinggi.
"Jadi saya mengimbau dan menyampaikan kepada semua, jangan menilai bahwa ini suatu kegagalan, bukan," ucapnya.
"Ini justru pelajaran penting bagaimana menata BGN ini yang lebih smart, simpel tidak terlalu panjang tapi terkontrol, terjaga," lanjut Cucun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kejadian keracunan yang menimpa 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) murni karena human error.
Ia menuturkan, tidak ada pelanggaran maupun kesalahan di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).
"Enggak ada pelanggaran SOP. Hanya kesalahan teknis saja. Yang Sukoharjo terutama ya ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Ia mengungkapkan, BGN sudah memiliki SOP untuk mencegah hal itu kembali terulang.
SOP ini sudah dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penerima Siswa yang sempat keracunan pun sudah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah kembali sehat.
"Sudah punya teknis dan sudah diselesaikan. Human error. Sudah, lah, itu sudah human error yang sudah terjadi dan sekarang sudah diatasi, sehingga anak-anak yang kemarin keracunan hari ini sudah sekolah lagi," ucap Dadan.
Dadan bilang, saat menyadari ada kesalahan hingga menyebabkan keracunan, petugas segera menarik menu ayam krispi yang diduga menjadi penyebab, dan menggantinya dengan telur.
Lalu, 40 anak-anak yang keracunan segera ditangani oleh petugas Puskesmas. Hari ini, mereka sudah sembuh dan bersekolah lagi.
"Dan Alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Jadi tidak ada masalah," jelas Dadan.
Sebelumnya, puluhan siswa SD Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).
Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.
"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.
Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.
Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.
Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.
Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.
Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa. Masalah ini pun disoroti oleh pihak istana.
Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasib menjelaskan, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dan menjadi acuan dalam program MBG.
Pertama, sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan.
Kemudian, makanan langsung ditarik oleh SPPG dan diganti dengan menu lain.
Dalam kasus Sukoharjo, makanan sudah ditarik dan diganti dengan menu lain, yakni telur.
Adapun SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah, setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.
"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat," jelas Hasan.